Ngotot Terapkan Presidential Threshold, Perludem: Kesungguhan Pemerintah dalam Pelaksanaan Demokrasi Diragukan!

Kesungguhan Pemerintah dalam Pelaksanaan Demokrasi Diragukan!

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, pada dasarnya keberadaan presidential threshold sudah menjadi kontroversial. Sebab, banyak pakar dan ahli pemilu menganggap presidential threshold ilegal dan inkonstitusional.

Sikap pemerintah yang mau menarik diri juga membingungkan, bahkan sampai membuat pernyataan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). “Tentu ini bisa mencederai kredibilitas Jokowi dan mempertaruhkan kualitas pemilu 2019, kalau benar dilakukan, publik bisa meragukan kesungguhan pemerintah dalam pelaksanaan proses demokrasi,” kata Titi kepada Koran SINDO di Jakarta, kemarin.

Dia justru menliai jika presidential threshold disahkan maka berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu ini kontraproduktif karena tidak memberikan kepastian hukum pemilu 2019, meskipun itu mekanisme yang dijamin konstitusi, dan seharusnya pemerintah menghindari itu.

“Saat ini bola di tangan pemerintah, dan ada banyak sekali pakar dan ahli pemilu yang mengatakan ini (presidential threshold inkonstitusional),” ucapnya.

Karena itu lanjutnya, fraksi-fraksi harus meyakinkan pemerintah bahwa pembahasan harus dilanjutkan dengan baik. Dan persoalan presidential threshold dan empat isu krusial lainnya ini kepentingan elite dan tidak banyak efeknya ke publik, karena dimensinya elitis.

Yang jelas, patut dipertanyakan kenapa pemerintah sebegitu ngototnya dengan presidential threshold 20%. “Tapi, kalau sampai kembali ke undang-undang lama, itu sudah tidak relevan lagi. Dan jika sampai mengeluarkan perppu ini mempermalukan Indonesia, sebagai contoh pelaksanaan demokrasi terbesar di Asia Tenggara,” tuturnya.

(ran)

Sumber: http://news.okezone.com/read/2017/06/16/337/1717572/ngotot-terapkan-presidential-threshold-perludem-kesungguhan-pemerintah-dalam-pelaksanaan-demokrasi-diragukan