Netralitas TNI Harus Diterapkan

JAKARTA – Profesionalitas dan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) mesti ditingkatkan, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. Hal ini menjadi tantangan bagi Panglima TNI baru, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pengamat Militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, mengatakan jika TNI tidak bisa menjaga netralitasnya maka yang terjadi ialah intervensi militer ke sistem politik. Menurutnya, ada dua hal yang menyebabkan TNI masuk ranah politik. Pertama karena militer mempersepsikan sipil gagal. Kedua sipil dinilai menabrak konstitusi sehingga militer melihat sipil telah melanggar konstitusi.

Oleh karena itu, kata dia, sipil seharusnya merefleksi diri, apakah sipil sudah berhasil dalam berpolitik belum sehingga TNI tidak akan berpolitik. “Terkait netralitas TNI, kita akan melihat TNI dengan kemampuan teritorialnya baru terasa kehadirannya dalam pemilu dan pilkada,” kata dia, di Jakarta, Kamis (21/12).

Berita lainnya: Perludem: Jangan Pilih Calon yang Jualan Politik Identitas dan Isu SARA 

Demi menjaga netralitas TNI di tahun politik, Andi meminta Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengganti kepala staf dari tiga matra angkatan di TNI. Andi berharap Panglima TNI bisa tegas meminta bawahannya mundur jauh hari apabila ingin maju dalam kontestasi pemilu.

“Panglima harus tegas meminta mundur anggotanya yang akan ikut pemilu,” kata Andi. Dalam kesempatan yang sama, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai terdapat pembiaran dalam institusi TNI dan Polri kepada perwira atau personel yang menyatakan berminat maju dalam Pilkada 2018.

“Saya melihat ada pembiaran. Seharusnya saat ada pernyataan publik perwira atau personel aktif akan maju itu tidak perlu menunggu pengawas pemilu, secara institusi mereka wajib menjaga netralitas lembaganya,” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Menurut Titi, harus ada tindakan tegas karena pembiaran dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalisme TNI dan Polri dalam Pilkada 2018. Publik dapat terpengaruh apabila TNI-Polri dapat turut serta berpolitik dan dampaknya mungkin terus bergulir tidak positif hingga Pemilu 2019.

“Ini bisa isunya kemana-mana, apalagi kalau ada partai yang secara terbuka mengusung,” ucap Titi. Meskipun perwira atau personel mundur setelah menjadi calon, kata dia, sudah terdapat komunikasi aktif sebelumnya.

Sejauh ini, Perludem mencatat terdapat 12 daerah yang memiliki perwira atau personel aktif yang menyatakan berniat maju di pilkada. “Ruang kosong ini perlu disikapi segera oleh Panglima TNI dan Kapolri agar publik percaya TNI-Polri memang komitmen untuk menjaga netralitas,” tutur Titi.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mempersilakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2018.

Isu Sara

Dalam kesempatan tersebut, Titi Anggraini juga menyatakan isu SARA dan politik identitas harus dihindari dalam Pilkada 2018 agar tidak terbentuk kubu-kubu pemilih. “Belajar dari Pilkada DKI Jakarta, jangan sampai politik identitas dan isu sara mengakibatkan polarisasi pemilih,” ujarnya.

Menurut dia, polarisasi politik tidak membangun kompetisi yang demokratis, karena pada akhirnya kontrol masyarakat dan kualitas kompetisi menjadi buruk. Pengaruh polarisasi pemilih akibat pilkada juga terus berlanjut sampai setelah pilkada sehingga warga yang seharusnya mengawasi pemerintah berdasarkan kebijakan dan pemenuhan janji menjadi tidak melakukannya.

Titi menuturkan warga tidak lagi kritis karena pemilih akan melihat kebijakan pemimpin terpilih benar, sementara yang tidak memilih melihat sebaliknya.

“Kritik pengawasan publik tidak menyasar kebijakan, tetapi merupakan ekses polarisasi politik, ini yang kontrol masyarakat sebagai esensi demokrasi tidak terjadi,” kata Titi. Penggunaan politik identitas dan isu SARA untuk meraih kemenangan harus diantisipasi dalam Pilkada 2018 karena pilkada itu menentukan fase menuju Pemilu 2019. rag/E-3

Sumber: http://www.koran-jakarta.com/netralitas-tni-harus-diterapkan/