Perludem: Calon yang Diusung Kena OTT, Parpol Harus Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, mestinya partai-partai politik yang mengusung calon dalam Pilkada Serentak 2018 bertanggung jawab secara moral apabila calon yang diusung itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Parpol pengusung sudah sewajarnya mengambil tanggung jawab moral atas calon-calon yang kena OTT dengan membatalkan pencalonannya sebagai kepala daerah,” kata Titi kepada Kompas.com, Senin (12/2/2018).

Lebih lanjut, Titi mengatakan, partai-partai politik semestinya menunjukkan komitmen konkretnya atas upaya pemberantasan korupsi.

“Jika parpol pragmatis tidak membatalkan pencalonannya, maka akan jadi preseden buruk bagi upaya mendapatkan pemimpin terbaik bagi daerah,” ujar Titi.

Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Minggu (11/2/2018). Pada hari ini, Marianus sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Pada hari ini juga Marianus ditetapkan sebagai calon kepala daerah Pilgub NTT, bersama wakilnya Emilia Julia Nomleni.

Pasangan ini maju Pilgub NTT melalui jalur partai politik, dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PDI-P memiliki 10 kursi, sedangkan PKB 5 kursi.

Cabut dukungan

Atas penetapan tersangka Marianus, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada Marianus. Dia mengatakan, PDI-P tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi.

Hasto mengatakan, PDI-P selalu konsisten mengingatkan kadernya yang menduduki jabatan publik agar menghindari praktik korupsi.

“Namun, banyak yang mengambil jalan pintas korupsi untuk membiayai Pilkada langsung,” kata Hasto melalui keterangan pers, Senin.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/13393441/perludem-calon-yang-diusung-kena-ott-parpol-harus-tanggung-jawab