Ini Pertimbangan MK Kabulkan Gugatan ICW dan Perludem

AKURAT.CO, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch dan Perludem.

MK membeberkan pertimbangannya yang hanya mengabulkan sebagian permohonan gugatan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Dalam pertimbangannya, anggota Majelis Hakim MK Suhartoyo menjelaskan, usai melihat fakta empirik dengan mengembalikan ke masyarakat untuk memilih calon pemimpin, ternyata tidak sepenuhnya menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas.

“Sejumlah fakta empirik membuktikan kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalankan masa pidana yang menjadi calon kepala daerah hanya mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah menjadi pelaku kejahatan berulang atau residivis,” jelas Suhartoyo, di ruang persidangan, Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, di dalam demokrasi bukan berbicara tentang perlindungan hak-hak individual, tetapi juga ditopang dengan nilai-nilai moralitas, diantaranya nilai kepantasan-probality, kesalehan-piousness, kewajaran-fairness, kemasukakalan-reasonableness, Dan keadilan-justice.

“Sebab hakekat demokrasi sesungguhnya, tidak semata-mata pada peletakan pemenuhan kondisi siapa yang memperoleh sesuatu suara terbanyak rakyat, dia yang berhak memerintah. Melainkan lebih kepada tujuan akhir yang hendak diwujudkan, yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sehingga memungkinkan kehadiran kesejahteraan,” lanjut dia.

Dia pun menjelaskan, pihaknya tak menerima permintaan 10 tahun dan memilih 5 tahun, lantaran menyesuaikan mekanisme 5 tahunan dalam pemilihan umum, sebagaimana putusan MK Nomor 04/PUU-XII/2009.

“Dipilihnya jangka 5 tahun untuk adaptasi, bersesuaian dengan mekanisme 5 tahunan dalam pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Baik pemilu legislatif, pemilu Presiden dan wakil presiden, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah,” pungkasnya.

Sumber: https://akurat.co/news/id-900989-read-ini-pertimbangan-mk-kabulkan-gugatan-icw-dan-perludem