Perludem: Koalisi Jokowi Inkonsisten, Tolak Penjabat di 2020 tapi Setuju di 2024

Peneliti Perludem Fadli Rahmadanil menyoroti sikap yang ditunjukkan seluruh fraksi pendukung Jokowi di DPR yang tak menghendaki normalisasi pilkada 2022-2023 tapi malah mendukung pilkada digelar serentak di 2024.

Salah satu yang disoroti Perludem adalah dampak Pilkada Serentak 2024 yaitu adanya penjabat di 271 penjabat di kabupaten/kota dan provinsi. Fadli menilai adanya penjabat bakal mengganggu tata kelola pemerintahan.

“Penjabat akan menjabat dalam waktu yang panjang dan itu tentu membuat proses penyelenggaraan menjadi membuat bagaimana kemudian tata kelola penyelenggaraan pemerintah jadi tidak baik,” kata Fadli, Senin (15/2).

Fadli juga mempertanyakan konsistensi partai pendukung Jokowi dan pemerintah soal konsistensi adanya penjabat di Pilkada 2020 dan Pilkada Serentak 2024. Di 2020, lanjut Fadli, pemerintah enggan menunda pilkada karena tak ingin daerah dipimpin penjabat.

Padahal, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, di 2024, mereka justru setuju ada penjabat meskipun durasi waktu para penjabat memimpin itu lebih panjang yaitu dua tahun.

“Ketika di Pilkada 2020 mereka khawatir kalau daerah-daerah dijabat oleh penjabat makanya memaksa pilkada di tengah pandemi saat itu. Mereka khawatir terhadap penjabat yang terlalu banyak, nah ini lebih banyak lagi pilkada 2024 dan waktunya lebih panjang,” tambahnya.

Oleh karena itu, dia menduga ada kepentingan kelompok tertentu di balik sikap fraksi-fraksi yang mendukung pelaksanaan pilkada 2024.

“Jadi konsistensi seperti ini menurut saya akan membuat pertanyaan besar bagi publik. Ini sebetulnya jangan-jangan kepentingan jangka pendek segelintir kelompok saja begitu. Jangan-jangan ya,” ujarnya.

“Patut disinyalir mengarah ke sana. Karena situasi ini tidak semua kelompok akan diuntungkan, pasti akan ada dirugikan,” tambahnya.

Sebelumnya, semua fraksi pendukung pemerintah seperti PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PPP mendukung pilkada digelar secara serentak di 2024.

Sementara, Fraksi PKS dan Demokrat mengambil sikap berlawanan. Kedua fraksi oposisi itu mendukung normalisasi pilkada dan tak menghendaki jika pilkada digelar serentak di 2024.

 

Artikel ini telah tayang di Kumparan.com dengan judul “Perludem: Koalisi Jokowi Inkonsisten, Tolak Penjabat di 2020 tapi Setuju di 2024″, https://kumparan.com/kumparannews/perludem-koalisi-jokowi-inkonsisten-tolak-penjabat-di-2020-tapi-setuju-di-2024-1vBF4A9yO8t/full

Related Posts