-
Ngotot Terapkan Presidential Threshold, Perludem: Kesungguhan Pemerintah dalam Pelaksanaan Demokrasi Diragukan! June 16, 2017Kesungguhan Pemerintah dalam Pelaksanaan Demokrasi Diragukan! JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, pada dasarnya keberadaan presidential threshold sudah menjadi kontroversial. Sebab, banyak pakar dan ahli pemilu menganggap presidential threshold ilegal dan inkonstitusional. Sikap pemerintah yang ... Continue Reading
-
Perludem: Penerapan Presidential Threshold Hanya Rugikan Partai Baru! June 15, 2017
Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presidan Akan Merugikan Parpol Baru JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu akan mengambil keputusan terhadap lima isu krusial. Salah satu yang akan diambil keputusannya adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurut Kholil Pasaribu, salah satu ... Continue Reading
-
Perludem: Adanya Presidential Threshold Terkesan Dipaksakan! June 15, 2017Ambang Batas pencalonan Presiden Sudah Tidak Relevan JAKARTA – Pembahasan soal lima isu krusial khususnya soal ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold masih berjalan cukup alot dan lobi-lobi antarfraksi masih terus berlangsung. Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo ... Continue Reading
-
Perludem Tegaskan Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi June 14, 2017Ambang Batas Pencalonan Presiden Sudah Tidak Relevan Lagi JAKARTA – Pengambilan keputusan lima isu krusial dalam RUU Pemilu di DPR pada Selasa, 13 Juni 2017 kembali ditunda lantaran pemerintah tak hadir. Rapat pun akan dilanjutkan pada hari ini, Rabu (14/6/2017). Salah satu ... Continue Reading
-
Perludem: Penerapan Presidential Threshold Berpotensi Dibatalkan MK June 14, 2017Pengambilan Keputusan Lima Isu Krusial RUU Pemilu di DPR Tertunda JAKARTA – Pengambilan keputusan lima isu krusial dalam RUU Pemilu di DPR pada Selasa, 13 Juni 2017 kembali ditunda lantaran pemerintah tak hadir. Rapat pun akan dilanjutkan pada hari ini, Rabu ... Continue Reading
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu Tolak Pelatihan Saksi Dibiayai Negara June 13, 2017Pelatihan Saksi Dilaksanakan oleh KPU atau Bawaslu Tidak Sesuai Dengan Desain dan Tugas Lembaga Penyelenggara Pemilu TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu menolak usulan agar pelatihan saksi dibiayai oleh negara dan dilaksanakan oleh KPU atau Bawaslu. Karena Direktur Eksekutif ... Continue Reading
-
Tidak Ada Perempuan Jadi Anggota DKPP 2017-2022 Disayangkan June 13, 2017Tidak Adanya Keterwakilan Perempuan di Calon Anggota DKPP REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan tidak adanya perempuan yang ditunjuk DPR menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022. “Seharusnya dari tiga nama itu ada calon anggota DKPP ... Continue Reading
-
Pembiayaan Pelatihan Saksi Pemilu Boroskan Anggaran June 12, 2017REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap usulan untuk membiayai pelatihan saksi pemilihan umum (pemilu) akan memboroskan anggaran negara. Usulan tersebut disepakati oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) dan pemerintah pada Kamis (8/6). “Bisa dihitung berapa anggaran ... Continue Reading
-
Perludem Sebut Melatih Saksi Tugas Parpol, Bukan KPU dan Bawaslu June 11, 2017JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai usulan pelatihan saksi oleh negara telah melanggar ketentuan dan aturan. Pasalnya, pelatihan saksi disepakati dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sedianya merupakan penyelenggara pemilu. Direktur ... Continue Reading
-
Perludem: KPU dan Bawaslu Sudah Punya Tugas Teknis Yang Sangat Padat June 11, 2017TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan untuk melaksanakan pelatihan saksi oleh KPU maupun Bawaslu, akan memberikan beban pekerjaan baru bagi kedua lembaga penyelenggara Pemilu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan dalam tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada sekarang ... Continue Reading
Berita
