Berita
  • Jika Voting, Paripurna RUU Pemilu Harus Transparan Ungkap Perludem July 21, 2017

    Jakarta – Pengambilan ketentuan mengenai RUU Pemilu juga akan berjalan dalam sidang paripurna di DPR hari ini. Diprediksikan paripurna juga akan berjalan voting lihat ketidaksamaan sikap fraksi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan, perlunya memprioritaskan ... Continue Reading

  • Penetapan ambang batas pilpres dianggap ‘tak relevan lagi’ July 21, 2017

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan penetapan ambang batas pencalonan presiden sudah tak revelan lagi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 mendatang. Pada Jumat (21/07) dini hari, rapat paripurna secara aklamasi memutuskan menetapkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar ... Continue Reading

  • Peneliti Perludem: UU Pemilu Bisa Menyulitkan Jokowi Sendiri July 21, 2017

    Jokowi harus berusaha mengumpulkan dukungan politik minimal sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional tirto.id – Setelah melalui perdebatan alot dan diwarnai aksi walkout sejumlah fraksi di DPR, Undang-Undang (UU) Pemilu akhirnya disahkan melalui mekanisme voting. Salah satu ... Continue Reading

  • Mereka yang Sudah Bersiap Gugat UU Pemilu ke MK… July 21, 2017

    KPU dibayang-bayangi kemungkinan terjadinya perubahan aturan main pemilu akibat adanya putusan MK atas uji materi UU Pemilu JAKARTA, KOMPAS.com – Pembahasan soal RUU Pemilu tampaknya tak akan berhenti setelah pengesahan yang dilakukan DPR dalam rapat paripurna yang berlangsung “panas” sejak Kamis ... Continue Reading

  • Perludem: Presidential Treshold Rawan Digugat ke MK July 19, 2017

    Keputusan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam rapat akhir penentuan RUU Pemilu rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, keputusan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential ... Continue Reading

  • Status Tersangka Setnov Jangan Halangi Penuntasan RUU Pemilu July 19, 2017

    Penetapan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya tidak menghalangi penuntasan pembahasan RUU Pemilu REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, penetapan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka Komisi ... Continue Reading

  • Perludem: Presidential Threshold Harus Ditiadakan July 13, 2017

    Pilihan terhadap presidential threshold dalam konsep pemilu serentak haruslah ditiadakan. RMOL. Perkembangan pembahasan RUU Pemilu memasuki babak akhir. Jika sesuai rencana, Pansus RUU Pemilu akan mengambil keputusan terhadap limu isu krusial RUU Pemilu, pada hari ini (Kamis, 13/7), sebelum diparipurnakan ... Continue Reading

  • Perludem: 5 Paket Isu Krusial RUU Pemilu Terkesan Ada Kompromi Politik July 13, 2017

    Metrotvnews.com, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti lima paket terkait penyelesaian masalah isu krusial pengesahan RUU Pemilu untuk disetujui satu oleh DPR dan pemerintah. Paket tersebut terkesan adanya kompromi politik. “Jika dilihat dari masing-masing paket tersebut, kesan paling kuat ... Continue Reading

  • Putusan MK Dinilai Jadi Ujian Bagi KPU July 13, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 9 ayat (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menjadi ujian baru Komisioner KPU yang baru terpilih. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi ... Continue Reading

  • Desain Undang-Undang Lama Bukan untuk Pemilu Serentak Kata Perludem July 12, 2017

    Pernyataan pemerintah yang meneror menarik diri dari kajian Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai juga akan menimbulkan beragam masalah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Bila hal tersebut berlangsung, jadi ketentuan yang digunakan merujuk pada undang-undang sekarang ini. Hal semacam ini di sampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan ... Continue Reading