Perludem: Kandidat Harusnya Legowo Jika Kalah Pilkada October 13, 2017

tirto.id – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini ikut bersuara terkait perusakan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilakukan pendukung salah satu calon kepala daerah Pilkada Tolikara, Papua, pada Rabu (11/10/2017). Titi menuturkan, konflik pilkada terkait perolehan ... Continue Reading

KPU Diminta Cepat Respons Keluhan Masalah Pendaftaran Parpol October 13, 2017

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bergerak cepat dalam merespons keluhan dan kritik partai politik (parpol) dalam penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol). “KPU diharap responsif dan bergerak ... Continue Reading

Perludem: Sipol Tak Bertentangan dengan UU Pemilu dan Penting untuk Validasi Verifikasi Administrasi October 12, 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan banyak kritik atas pemberlakuan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019. Berbagai alasan dilontarkan, mulai dari alasan hukum bahwa Sipol tak disebutkan di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 hingga alasan waktu ... Continue Reading

Nilai Sipol Sebagai Terobosan Apik dalam Modernisasi Sistem Pemilu Nasional, Perludem Dukung KPU October 12, 2017

JAKARTA – Peneliti Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem), Usep Hasan Sadikin menilai diterapkannya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk Pemilu 2019 mendatang sebagai sebuah terobosan apik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dalam memodernisasi sistem pemilu nasional. “Sipol ... Continue Reading

Perludem Soroti Transparansi Pelaksanaan Sipol untuk Verifikasi Peserta Pemilu October 12, 2017

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  UU (Undang-Undang) Pemilu menerapkan rezim administrasi terhadap partai politik (Parpol) saat pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2019. Dimana Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) adalah instrumen bagi KPU untuk memastikan validitas dan keabsahan keterpenuhan persyaratan oleh parpol. “Sedangkan bagi parpol, Sipol ... Continue Reading

KPU must stay impartial in verifying parties: Election watchdog October 6, 2017

Election watchdog the Association for Elections and Democracy (Perludem) has warned the General Elections Commission (KPU) to show professionalism and act without discrimination in deciding which political parties can stand in the 2019 legislative election. The KPU has recently announced that ... Continue Reading

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai, Ini Harapan Perludem October 3, 2017

JAKARTA – Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2017, hari ini tepatnya, Selasa 3 Oktober 2017 adalah hari pertama dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019. “Pendaftaran akan berlangsung selama 13 ... Continue Reading

Perludem: Ketentuan Verifikasi Parpol Baru Diskriminatif September 28, 2017

TEMPO.CO, Jakarta – Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) menilai ketentuan verifikasi partai politik peserta pemilu dalam pasal 173 Undang-Undang Pemilu sebagai pasal yang diskriminatif. Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan seharusnya UU Pemilu menyediakan syarat lain jika tetap menginginkan adanya ... Continue Reading

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota Besar, Perludem: Hati-Hati! September 22, 2017

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima wewenang besar dalam penegakan hukum pemilu untuk Pemilu Serentak 2019. Bahkan, wewenang besar tak hanya diberikan kepada Bawaslu RI, tetapi juga Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu kabupaten/kota berwenang untuk menindak pelanggaran pidana dalam satuan kerja Sentra Penegakan Hukum ... Continue Reading

MK Diminta Percepat Proses Uji Materi UU Pemilu September 13, 2017

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pihak meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat persidangan dan pengambilan putusan terkait permohonan uji materi terjadap Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Permintaan percepatan tersebut mempertimbangkan tahapan Pemilu Serentak 2019 yang segera ... Continue Reading