Berita
  • Perludem Dorong Syarat Pencalonan Perseorangan untuk Pilkada Diatur Kembali November 30, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong agar syarat pencalonan perseorangan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur kembali. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam sebuah diskusi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu ... Continue Reading

  • Perludem sebut calon perseorangan di Pilkada serentak 2018 rendah November 30, 2017

    Merdeka.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memprediksi partisipasi calon perseorangan pada Pilkada serentak 2018 tetap rendah sebagaimana tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi KPU RI untuk Pilkada Serentak 2018, per 28 November 2017 data ... Continue Reading

  • Ini Saran Perludem Naikkan Angka Pencalonan Jalur Perseorangan November 30, 2017

    MerahPutih.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai minimnya calon kepala daerah yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan di Pilkada Serentak 2018 dikarenakan sejumlah faktor, di antaranya adalah persyaratan pencalonan yang semakin sulit. Menurutnya, setelah putusan ... Continue Reading

  • Kandidat Harus Berintegritas November 29, 2017

    JAKARTA – Negara harus hadir dalam mengawasi proses pencalonan kepala daerah di pilkada serentak 2018. Karena, masyarakat akan merasakan ada jaminan integritas dalam proses pencalonan kepala daerah. “Harus ada harmonisasi antara penyelenggara negara dengan masyarakat dalam proses pencalonan kepala daerah ... Continue Reading

  • Syarat Berat Jadi Alasan Minimnya Calon Perseorangan di Pilkada 2018 November 29, 2017

    JAKARTA – Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018, hanya empat daerah yang terdapat calon perseorangan. Empat provinsi tersebut meliputi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara dan Kalimantan Barat. Dari empat provinsi tersebut, hanya calon perseorangan ... Continue Reading

  • Pilkada Serentak 2018 Penuh Tantangan November 29, 2017

    JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah serentak 2018 memunculkan banyak tantangan baik untuk penyelenggara pemilu, partai politik, maupun masyarakat pemilihnya. Tantangan ini, antara lain, adalah fenomena pragmatisme pengajuan kandidat, kampanye hitam dan penyebaran berita bohong (hoaks), serta besarnya beban ... Continue Reading

  • Perludem Ingatkan Kisruh Data Pemilih Masih Berpotensi Terjadi November 29, 2017

    RMOL. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melihat tantangan besar yang dihadapi penyelenggara pemilu menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Salah satunya soal kisruh data pemilih yang masih berpotensi terjadi. Mengingat, KTP elektronik yang dijadikan sebagai acuan utama masih dianggap ... Continue Reading

  • Ini Empat Alasan Mengapa Kuota Perempuan Penting November 27, 2017

    SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem menyebut empat alasan mengapa kuota perempuan penting, padahal keterwakilan perempuan di parlemen penting. “Ada empat alasan. Yakni menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan, menawarkan model peran keberhasian politisi perempuan. Mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan ... Continue Reading

  • Parpol Harus Siap Diverifikasi November 23, 2017

    Jakarta – Partai harus siap diverifikasi. Penerapan sistem informasi partai politik atau Sipol, dalam rangka tertib administrasi. Terkait 10 partai yang awalnya tak lolos di KPU, kemudian di loloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), keputusan itu harus dihormati. Tapi kata dia, ... Continue Reading

  • Perludem: Kompetisi untuk Parpol Bukan Penyelenggara Pemilu November 22, 2017

    RILIS.ID, Jakarta— Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, dalam pelaksanaan UU Pemilu ke depan, KPU dan Bawaslu harus bersinergi. Pasalnya, belakangan dua institusi penyelenggara pemilu ini sering berjalan tak beriringan. Khususnya soal administrasi kepemiluan. “KPU dan Bawaslu harus ... Continue Reading