Berita
  • Masyarakat Harus Cermat Bedakan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam April 5, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan masyarakat harus cermat membedakan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam (black campaign). Hal ini terkait KPUD DKI yang memperbolehkan kampanye negatif oleh tim sukses paslon. “Saya tidak ... Continue Reading

  • Perludem Ungkap Alasan Kasus e-KTP Masuk Kategori TSM April 3, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai kasus e-KTP termasuk korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, kasus tersebut melibatkan banyak aktor politik. “Istilah pilkada itu korupsi TSM, terstruktur sistematif dan masif. Korupsi direncanakan sedemikaian rupa untuk ... Continue Reading

  • Perludem Desak DPR Selesaikan RUU Pemilu Agar Ada Kepastian Hukum April 1, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak DPR secepatnya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. “Pemilu serentak 2019 kan tidak lama lagi, targetnya selesai 28 April,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di bilangan Cikini, Jumat (31/3/2017). Dikatakan dia, jika ... Continue Reading

  • Perludem Ingatkan Tiga Hal Penting Dalam Pembahasan RUU Pemilu April 1, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan tiga hal yang harus diperhatikan DPR dalam penyelesaian RUU Pemilu. Pertama, DPR harus segera memutus pengaturan-pengaturan substantif terkait konsekuensi logis gelaran pemilu serentak. Seperti penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan waktu kampanye yang ... Continue Reading

  • Perludem Dua Kali Diusir dari Rapat Pansus RUU Pemilu April 1, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengeluhkan rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu yang kerap berlangsung tertutup untuk publik. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, Perludem sudah beberapa kali mencoba untuk mengikuti rapat di DPR. Namun, ia justru ... Continue Reading

  • Perludem: Perlu Ada Aturan yang Melarang KPU dan Bawaslu Terima Honor March 31, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, harus ada aturan jelas mengenai larangan menerima honor bagi anggota KPU dan Bawaslu yang menyosialisasikan pemilu kepada peserta pemilu. Ia menanggapi soal Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno ... Continue Reading

  • Tak Tepat jika DPR Pertanyakan Kerja Pansel Jaring Calon Komisioner KPU-Bawaslu March 30, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, tak tepat jika DPR ingin mempertanyakan hasil seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah dilakukan Panitia Seleksi (Pansel). Hal itu merupakan ... Continue Reading

  • Ketimbang Tambah Komisioner, Perludem Usul Perkuat Sekretariat KPU March 29, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana penambahan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergulir saat masa jabatan Komisioner KPU periode 2002-2017 hampir berakhir, yakni pada 12 April 2017 mendatang. Wacana itu dilontarkan panitia khusus (pansus) rancangan Undang-undang Pemilu di DPR. Namun, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk ... Continue Reading

  • Perludem: Masuknya Anggota Parpol ke KPU Ada di Draf RUU Pemilu March 28, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Panitia khusus rancangan Undang-undang Pemilu melemparkan wacana komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari partai politik. Hal itu dilontarkan setelah Pansus pulang dari kunjungan kerja ke Meksiko dan Jerman. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini ... Continue Reading

  • Perludem: Surat C6 Bukan Syarat Utama Gunakan Hak Pilih di TPS! March 28, 2017

    JAKARTA – Salah satu persoalan paling fundamental saat putaran pertama Pilkada adalah sulitnya warga mendapatkan hak pilih. Padahal hak tersebut dijamin dalam undang-undang. Seperti diketahui, untuk bisa menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), warga harus bisa menunjukkan KTP dan ... Continue Reading