Berita
  • Perludem: pembayaran saksi tidak atasi kecurangan May 4, 2017

    MedanBisnis – Jakarta. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan untuk membayar saksi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengurangi potensi kecurangan saat pemilu. “Kalau usulan ini muncul karena takut ada manipulasi hasil dari menyuap petugas ... Continue Reading

  • Perludem sebut ambang batas presiden tak relevan di Pemilu serentak May 4, 2017

    Merdeka.com – Tujuh dari sepuluh fraksi di DPR menyetujui tidak adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada pemilu 2019. Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumulo mengatakan pemerintah tetap konsisten presidential threshold 20 persen. Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ... Continue Reading

  • Perludem Usulkan Pilkada DKI Jakarta Hanya Satu Putaran May 4, 2017

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemilihan Kepala Daerah di ibu kota diusulkan tidak berlangsung dua putaran seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan pilkada dua putaran di Jakarta ... Continue Reading

  • Ayo Laporkan Fahri Hamzah ke MKD May 4, 2017

    Jakarta, GATRAnews – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi untuk melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Fahri dinilai sewenang-wenang memimpin sidang paripurna menggolkan hak angket, pekan lalu. ... Continue Reading

  • Perludem Nilai Seleksi Anggota DPD pada RUU Pemilu Langgar UUD ’45 April 29, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai rencana penerapan ketentuan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui mekanisme seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan, keliru dan secara jelas melanggar konstitusi. Menurut Fadli, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) ... Continue Reading

  • Perludem Setuju Revisi UU Ormas tetapi Tidak Membelenggu Kebebasan April 28, 2017

    Jakarta – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) setuju dilakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Namun, Perludem berharap revisi tidak mengekang kebebasan masyarakat. UU yang baru harus memberdayakan Ormas, bukan mencurigainya. “Kami berharap revisi ... Continue Reading

  • Perludem: PSU Jadi Bukti Pengawasan Pilkada Tak Intensif April 28, 2017

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk segera mengevaluasi diri dan jajaran terkait perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Perintah PSU secara tidak langsung jadi teguran bahwa proses yang ... Continue Reading

  • Penambahan kursi DPR, perlukah? April 27, 2017

    Beberapa pekan terakhir, wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berembus dari Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta. Saat ini, kursi DPR berjumlah 560. Adapun wacana yang kerap terlontar dari Senayan adalah penambahan 19 kursi baru pada periode 2019-2024–total 579 kursi. Jumlah ... Continue Reading

  • Perludem Usulkan Ambang Batas Masuk Parlemen Turun 1 Persen April 26, 2017

    Jakarta – Peneliti Perludem Heroik Mutaqin Pratama mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan parliamentary treshold (PT) atau ambang batas parlemen dalam RUU Penyelenggara Pemilu turun menjadi 1 persen. PT ini, kata Heroik berlaku dari nasional sampai daerah. Dalam draf RUU yang diusulkan pemerintah, ... Continue Reading

  • Perludem: DPD Dikhawatirkan Akan Jadi Corong Suara Parpol April 24, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini mengatakan, penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah semestinya dilakukan. Hal itu sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-XII/2014 yang diajukan DPD atas uji materi Undang-undang Nomor 17 ... Continue Reading