Berita
  • Perludem: Presiden Harus Segera Beri Nomor UU Pemilu August 5, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Pemilu. Pengundangan oleh pemerintah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses tahap awal Pemilu Serentak 2019. “Kami mendesak Presiden agar ... Continue Reading

  • Perludem Desak UU Pemilu Segera Diundangkan dan Disahkan August 5, 2017

    MerahPutih.Com – Perludem menilai Undang-Undang Pemilu perlu segera diundangkan agar penyelenggara pemilu dapat memformulasikan peraturan yang memiliki kepastian hukum. “Dengan diundangkannya UU Pemilu, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu bisa segera mungkin mengesahkan peraturan mereka yang sesuai UU Pemilu baru itu. ... Continue Reading

  • Perludem Kritisi Pasal Kotak Suara Transparan August 3, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi keberadaan pasal 341 ayat 1 huruf A yang dinilai terlalu spesifik dalan mengatur mengenai kotak suara dalam Pemilu. Perludem mengingatkan implikasi dari keberadaan pasal tersebut yang ... Continue Reading

  • UU Pemilu, Perludem: Simulasi Konversi Suara Perlu Diadakan July 27, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memandang perlu penyelenggara pemilihan umum dan partai politik mengadakan simulasi konversi suara “sainte lague” murni setelah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum masuk dalam Lembaran Negara. “Dengan adanya simulasi tersebut, khususnya para kader ... Continue Reading

  • Perludem Rencana Gugat Ambang Batas 20 Persen ke MK July 26, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Pemilu yang disepakati pada rapat paripurna DPR 21 Juli kemarin. Poin yang akan digugat yaitu terkait pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden ... Continue Reading

  • MK Pertimbangkan Uji Materi UU Pemilu Jadi Prioritas July 26, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan sejumlah faktor saat memproses uji materi Undang-undang (UU) Pemilu. Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat menargetkan jadwal penyelesaian proses uji materi UU Pemilu. “Kalau soal prioritas, barangkali ... Continue Reading

  • Perludem: Konversi Suara di Pemilu 2019 tak Lagi Gunakan BPP July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2019 tidak lagi menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) seperti pada Pemilu 2014. “Bagi partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya ... Continue Reading

  • Perludem dan Pusako Segera Ajukan Uji Materi UU Pemilu July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, pihaknya akan segera melayangkan gugatan uji materi terhadap UU Pemilu. Perludem akan menggugat ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dan aturan tentang syarat pemilih. Menurut Titi, pihaknya ... Continue Reading

  • PKB Nilai PAN Sudah Pertimbangkan Konsekuensi July 24, 2017

    JAKARTA, suaramerdeka.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak mempersoalkan perbedaan sikap Partai Aman Nasional (PAN) dalam pengesahan RUU Pemilu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menegaskan, partainya menghargai sikap yang diambil PAN. Cak Imin, sapaan Muhaimin, yakin, PAN memiliki ... Continue Reading

  • Uji Materi UU Pemilu Diminta tak Ganggu Tahapan Pemilu July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2019 saat memproses uji materi terkait UU Pemilu. Proses uji materi diminta tidak mengganggu tahapan pemilu. Menurut Titi, ... Continue Reading