Berita
  • MK Pertimbangkan Uji Materi UU Pemilu Jadi Prioritas July 26, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan sejumlah faktor saat memproses uji materi Undang-undang (UU) Pemilu. Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat menargetkan jadwal penyelesaian proses uji materi UU Pemilu. “Kalau soal prioritas, barangkali ... Continue Reading

  • Perludem: Konversi Suara di Pemilu 2019 tak Lagi Gunakan BPP July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2019 tidak lagi menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) seperti pada Pemilu 2014. “Bagi partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya ... Continue Reading

  • Perludem dan Pusako Segera Ajukan Uji Materi UU Pemilu July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, pihaknya akan segera melayangkan gugatan uji materi terhadap UU Pemilu. Perludem akan menggugat ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dan aturan tentang syarat pemilih. Menurut Titi, pihaknya ... Continue Reading

  • PKB Nilai PAN Sudah Pertimbangkan Konsekuensi July 24, 2017

    JAKARTA, suaramerdeka.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak mempersoalkan perbedaan sikap Partai Aman Nasional (PAN) dalam pengesahan RUU Pemilu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menegaskan, partainya menghargai sikap yang diambil PAN. Cak Imin, sapaan Muhaimin, yakin, PAN memiliki ... Continue Reading

  • Uji Materi UU Pemilu Diminta tak Ganggu Tahapan Pemilu July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2019 saat memproses uji materi terkait UU Pemilu. Proses uji materi diminta tidak mengganggu tahapan pemilu. Menurut Titi, ... Continue Reading

  • Perludem: UU Pemilu Buka Peluang Calon Tunggal Pilpres 2019 July 23, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Ramadhani menilai, bahwa diaturnya pasal 20-25 persen membuka peluang terjadinya calon tunggal dalam Pilpres 2019. Kendati secara perhitungan parpol masih bisa mencalonkan beberapa calon. “Bisa saja kalau nanti ... Continue Reading

  • Perludem Siap Gugat UU Pemilu soal “Presidential Threshold” July 23, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tengah menyiapkan uji materi terhadap Undang-undang Pemilu terkait presidential threshold yang ditetapkan sebesar 20 persn kursi atau 25 persen suara nasional. “Karena kami anggap inkonstitusional. Maka itu yang akan kami persiapkan. Ini ... Continue Reading

  • Perludem: Idealnya, Semua Parpol Bisa Ajukan Capres di Pemilu 2019 July 23, 2017

    Meski Undang-undang Pemilu sudah disahkan, sejumlah pihak masih mempersoalkan masalah ambang batas pemilu presiden (presidential threshold) yang mencapai 20 persen. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Ramadhanil menilai seharusnya tidak ada pembatasan mengenai jumlah calon presiden yang bertarung ... Continue Reading

  • Perludem: PT 20 Persen Munculkan Diskriminasi dalam Pemilu July 22, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, pemberlakuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara memunculkan diskriminasi dalam pemilu. Menurut Titi, dalam pemilu serentak tidak bisa diberlakukan lagi ... Continue Reading

  • Perludem: Sebuah Keniscayaan Menghapus Presidential Threshold July 22, 2017

    NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Parpol-parpol koalisi pemerintah seperti PDIP, PKB, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP berhasil meloloskan UU Pemilu melalui mekanisme voting. Voting ini diketahui tidak diikuti Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat karena mereka memilih walk out. Meski ... Continue Reading