Berita
  • Perludem: Ketentuan Ambang Batas Capres Sudah tak Relevan September 10, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang ada saat ini sudah tidak relevan untuk diberlakukan pada Pemilu 2019. “Secara logis, syarat adanya ambang batas ... Continue Reading

  • Perludem: Pemilu 2019 Dibayangi Dinamika Hukum Luar Biasa September 9, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Pemilihan Umum Serentak 2019 akan dibayangi dinamika hukum yang tidak bisa diremehkan. Titi mengatakan hal tersebut karena sudah ada 12 permohonan gugatan uji materi terhadap ... Continue Reading

  • Perludem: Ketentuan Ambang Batas Capres Sudah tak Relevan September 8, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang ada saat ini sudah tidak relevan untuk diberlakukan pada Pemilu 2019. “Secara logis, syarat adanya ambang ... Continue Reading

  • Perludem Minta MK Putuskan Uji Materi UU Pemilu Secepatnya September 8, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap, Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan tetap memperhatikan kerangka waktu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut Titi, ... Continue Reading

  • Presidential threshold requirement challenged September 8, 2017

    Four activists and watchdogs are set to file a judicial review request with the Constitutional Court on Wednesday to challenge an article in the 2017 Elections Law on presidential threshold requirements. The two activists — former General Elections Commission (KPU) member ... Continue Reading

  • Mantan Komisioner KPU Gugat Ambang Batas Pemilu ke MK September 8, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Hadar Nafis Gumay, menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada pemilu 2019 yang tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia mengajukan permohonan uji materi ... Continue Reading

  • Dua Lembaga Pemerhati Pemilu Gugat Presidential Threshold ke MK September 8, 2017

    JAKARTA – Dua lembaga pemerhati pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, mengajukan gugatan salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menguggat Pasal 222 tentang ambang ... Continue Reading

  • Resmi! Perludem dan Kode Inisiatif Daftarkan Gugatan UU Pemilu ke MK September 7, 2017

    JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan yang diajukan dua LSM tersebut menambah daftar panjang penggugat UU Pemilu ... Continue Reading

  • Lagi, Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat September 7, 2017

    Jakarta, (Tagar 6/9/2017) – Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali didaftarkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini yang menjadi pemohon adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, aktivis Yuda Irlang, ... Continue Reading

  • Perludem Gugat Pasal 222 UU No. 7/2017 ke MK September 6, 2017

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dan perseorangan Hadar Nafis Gumay menyerahkan berkas perkara judicial riview (JR) atas Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 222 dinilai tak sejalan dengan asas ... Continue Reading