Berita
  • Perludem: Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu 2019 Inkonstitusional July 11, 2017

    JAKARTA – Penerapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Pemilu 2019 dinilai tak relevan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, penerapan presidential threshold pada Pemilu 2019  inkonstitusional. “Kalau menurut saya terkait threshold untuk pencalonan ... Continue Reading

  • Tarik ulur pemerintah dan DPR soal presidential threshold ‘hambat pemilu’ July 11, 2017

    Tarik menarik antara pemerintah dan beberapa fraksi di DPR mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dinilai telah menghambat persiapan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Merujuk pemilihan umum 2014, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ... Continue Reading

  • Putusan MK Diharapkan Tekan Intervensi Politik terhadap KPU July 11, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah dalam penyusunan peraturan KPU (PKPU) menjadi tidak mengikat, dinilai akan mempersulit intervensi terhadap penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan ... Continue Reading

  • Putusan MK Hari Ini Tentukan Kemandirian Penyelenggara Pemilu July 11, 2017

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan atas gugatan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “MK akan memutus perkara pengujian UU Pilkada pada siang ini,” ujar juru bicara MK ... Continue Reading

  • Perludem Dukung Kenaikan Dana Parpol, asalkan…. July 7, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, saat ini bantuan dana dari negara untuk partai politik (Parpol) masih sangat kecil jumlahnya, yakni Rp 108 untuk satu suara. Hal ini membuat para pemilik modal mendominasi ... Continue Reading

  • Dana Parpol Diusulkan Naik, Bagaimana Pengawasannya? July 7, 2017

    Jakarta – Wacana tentang kenaikan dana bantuan untuk partai politik menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, tak sedikit menentang karena khawatir justru akan disalahgunakan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan dua model pengawasan agar dana bantuan untuk Parpol ... Continue Reading

  • Presiden Diminta Tegas dalam Penyelesaian RUU Pemilu July 6, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan, sikap tegas Presiden Joko Widodo dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sangat diperlukan untuk segera memutuskan isu-isu krusial yang terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu. “Situasi ... Continue Reading

  • Ngotot Terapkan Presidential Threshold, Perludem: Kesungguhan Pemerintah dalam Pelaksanaan Demokrasi Diragukan! June 16, 2017

    Kesungguhan Pemerintah dalam Pelaksanaan Demokrasi Diragukan! JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, pada dasarnya keberadaan presidential threshold sudah menjadi kontroversial. Sebab, banyak pakar dan ahli pemilu menganggap presidential threshold ilegal dan inkonstitusional. Sikap pemerintah yang ... Continue Reading

  • Perludem: Penerapan Presidential Threshold Hanya Rugikan Partai Baru! June 15, 2017

    Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presidan Akan Merugikan Parpol Baru JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu akan mengambil keputusan terhadap lima isu krusial. Salah satu yang akan diambil keputusannya adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurut Kholil Pasaribu, salah satu ... Continue Reading

  • Perludem: Adanya Presidential Threshold Terkesan Dipaksakan! June 15, 2017

    Ambang Batas pencalonan Presiden Sudah Tidak Relevan JAKARTA – Pembahasan soal lima isu krusial  khususnya soal ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold masih berjalan cukup alot dan lobi-lobi antarfraksi masih terus berlangsung. Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo ... Continue Reading