Berita
  • Status Tersangka Setnov Jangan Halangi Penuntasan RUU Pemilu July 19, 2017

    Penetapan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya tidak menghalangi penuntasan pembahasan RUU Pemilu REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, penetapan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka Komisi ... Continue Reading

  • Perludem: Presidential Threshold Harus Ditiadakan July 13, 2017

    Pilihan terhadap presidential threshold dalam konsep pemilu serentak haruslah ditiadakan. RMOL. Perkembangan pembahasan RUU Pemilu memasuki babak akhir. Jika sesuai rencana, Pansus RUU Pemilu akan mengambil keputusan terhadap limu isu krusial RUU Pemilu, pada hari ini (Kamis, 13/7), sebelum diparipurnakan ... Continue Reading

  • Perludem: 5 Paket Isu Krusial RUU Pemilu Terkesan Ada Kompromi Politik July 13, 2017

    Metrotvnews.com, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti lima paket terkait penyelesaian masalah isu krusial pengesahan RUU Pemilu untuk disetujui satu oleh DPR dan pemerintah. Paket tersebut terkesan adanya kompromi politik. “Jika dilihat dari masing-masing paket tersebut, kesan paling kuat ... Continue Reading

  • Putusan MK Dinilai Jadi Ujian Bagi KPU July 13, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 9 ayat (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menjadi ujian baru Komisioner KPU yang baru terpilih. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi ... Continue Reading

  • Desain Undang-Undang Lama Bukan untuk Pemilu Serentak Kata Perludem July 12, 2017

    Pernyataan pemerintah yang meneror menarik diri dari kajian Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai juga akan menimbulkan beragam masalah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Bila hal tersebut berlangsung, jadi ketentuan yang digunakan merujuk pada undang-undang sekarang ini. Hal semacam ini di sampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan ... Continue Reading

  • Putusan MK Momentum Tepat Merevisi Peraturan KPU July 12, 2017

    Metrotvnews.com, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan rapat konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan DPR. Perludem menganggap momentum ini harus jadi pijakan KPU buat merevisi semua Peraturan KPU (PKPU). “Terutama yang berpotensi ... Continue Reading

  • Perludem: Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu 2019 Inkonstitusional July 11, 2017

    JAKARTA – Penerapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Pemilu 2019 dinilai tak relevan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, penerapan presidential threshold pada Pemilu 2019  inkonstitusional. “Kalau menurut saya terkait threshold untuk pencalonan ... Continue Reading

  • Tarik ulur pemerintah dan DPR soal presidential threshold ‘hambat pemilu’ July 11, 2017

    Tarik menarik antara pemerintah dan beberapa fraksi di DPR mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dinilai telah menghambat persiapan penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Merujuk pemilihan umum 2014, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ... Continue Reading

  • Putusan MK Diharapkan Tekan Intervensi Politik terhadap KPU July 11, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah dalam penyusunan peraturan KPU (PKPU) menjadi tidak mengikat, dinilai akan mempersulit intervensi terhadap penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan ... Continue Reading

  • Putusan MK Hari Ini Tentukan Kemandirian Penyelenggara Pemilu July 11, 2017

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan atas gugatan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “MK akan memutus perkara pengujian UU Pilkada pada siang ini,” ujar juru bicara MK ... Continue Reading