Berita
  • Perludem Prediksi Debat Malam Ini Akan Lebih Panas April 13, 2017

    JAKARTA – Debat antar pasangan calon (paslon) gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta akan dihelat malam ini di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kegiatan akan menjadi ajang pemaparan visi dan misi paslon kepada khalayak ramai sebelum pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI ... Continue Reading

  • Perludem: Sosialisasi Cara Lapor Kecurangan Pilkada Kurang Masif April 10, 2017

    JAKARTA – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhani berharap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta dapat menyosialisasikan secara menyeluruh dan masif kepada masyarakat terkait adanya dugaan kecurangan. “Menurut saya yang belum secara menyeluruh dan massif disosialisasikan kepada ... Continue Reading

  • Bawaslu DKI Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Tindak Pelaku Kampanye Hitam April 7, 2017

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI tak perlu menunggu laporan masyarakat untuk menindak tegas pelaku kampanye hitam yang marak jelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) putaran kedua. “Bawaslu ... Continue Reading

  • Anggota KPU-Bawaslu, Perludem Soroti Keterwakilan Perempuan April 5, 2017

    RILIS.ID, Jakarta— Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menyayangkan kurangnya keterwakilan perempuan dalam daftar anggota KPU-Bawaslu terpilih. Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, keterwakilan perempuan yang kurang dari 30 persen itu, menunjukkan masih adanya masalah dalam komitmen dan keberpihakan terkait hal ... Continue Reading

  • Masyarakat Harus Cermat Bedakan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam April 5, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan masyarakat harus cermat membedakan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam (black campaign). Hal ini terkait KPUD DKI yang memperbolehkan kampanye negatif oleh tim sukses paslon. “Saya tidak ... Continue Reading

  • Perludem Ungkap Alasan Kasus e-KTP Masuk Kategori TSM April 3, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai kasus e-KTP termasuk korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, kasus tersebut melibatkan banyak aktor politik. “Istilah pilkada itu korupsi TSM, terstruktur sistematif dan masif. Korupsi direncanakan sedemikaian rupa untuk ... Continue Reading

  • Perludem Desak DPR Selesaikan RUU Pemilu Agar Ada Kepastian Hukum April 1, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak DPR secepatnya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. “Pemilu serentak 2019 kan tidak lama lagi, targetnya selesai 28 April,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di bilangan Cikini, Jumat (31/3/2017). Dikatakan dia, jika ... Continue Reading

  • Perludem Ingatkan Tiga Hal Penting Dalam Pembahasan RUU Pemilu April 1, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan tiga hal yang harus diperhatikan DPR dalam penyelesaian RUU Pemilu. Pertama, DPR harus segera memutus pengaturan-pengaturan substantif terkait konsekuensi logis gelaran pemilu serentak. Seperti penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan waktu kampanye yang ... Continue Reading

  • Perludem Dua Kali Diusir dari Rapat Pansus RUU Pemilu April 1, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengeluhkan rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu yang kerap berlangsung tertutup untuk publik. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, Perludem sudah beberapa kali mencoba untuk mengikuti rapat di DPR. Namun, ia justru ... Continue Reading

  • Perludem: Perlu Ada Aturan yang Melarang KPU dan Bawaslu Terima Honor March 31, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, harus ada aturan jelas mengenai larangan menerima honor bagi anggota KPU dan Bawaslu yang menyosialisasikan pemilu kepada peserta pemilu. Ia menanggapi soal Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno ... Continue Reading