Berita
  • Komisioner KPU-Bawaslu Ditambah, Perludem : Beban Keuangan Negara pun Meningkat June 8, 2017

    JAKARTA, KABAR3.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menolak penambahan komisioner KPU-Bawaslu dalam RUU Pemilu. “Berdasarkan hasil pantauan Perludem dalam pembahasan, usulan menambah masing-masing anggota KPU-Bawaslu menguat. Kami menyatakan menolak dengan lima alasan,” kata Titi dalam ... Continue Reading

  • Perludem: Tak Perlu Tambah Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu June 7, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah, tidak perlu menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Tribunnews.com Selasa (6/6/2017) menanggapi ... Continue Reading

  • Perludem Dorong Rekapitulasi Suara Tetap Melalui Kecamatan June 7, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gagasan untuk melaksanakan rekapitulasi suara langsung ke KPU Kabupaten/Kota adalah suatu pilihan yang sangat berat dan berpotensi menimbulkan banyak persoalan. Hal itu menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Tribunnews.com Selasa (6/6/2017) menanggapi ... Continue Reading

  • Ambang Batas Pencalonan Presiden Harusnya tak Relevan Lagi June 5, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai ambang batas pencalonan Presiden dalam pemilu 2019 masih tidak relevan. Pengamat Perludem, Titi Anggraeni mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dan pemerintah masih menyisakan isu ambang pencalonan sebagai ... Continue Reading

  • Presidential Threshold 0% Bakal Munculkan Banyak Capres, Perludem: Apa yang Salah? June 4, 2017

    JAKARTA – Presidential Threshold 0% dapat membuat banyak calon presiden bermunculan. Hal itu diyakini dapat memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya. “Apa yang salah dengan jumlah presiden yang banyak, bukankah itu memberikan pilihan yang semakin banyak juga kepada masyarakat. Biarkan ... Continue Reading

  • Pembahasan RUU Pemilu Mulai Terbuka, Perludem Apresiasi Pansus June 4, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Sempat dikritik karena pembahasannya kerap dilakukan secara tertutup, kini Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu ( RUU Pemilu) diapresiasi karena pembahasannya mulai dilakukan secara terbuka. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebutkan, keterbukaan pansus tersebut ... Continue Reading

  • Peneliti Perludem Usulkan Kursi Dapil Kaltara di DPR Diambil dari Kaltim June 4, 2017

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dan DPR menyepakati penambahan kursi anggota dewan sebanyak 15 kursi. Tiga kursi di antaranya akan diberikan pada Kalimantan Utara (Kaltara) yang terpisah dari wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara itu, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil ... Continue Reading

  • Perludem sebut tak perlu ada penambahan 15 kursi di DPR June 4, 2017

    Merdeka.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan tidak setuju penambahan 15 kursi anggota DPR. Alasannya penambahan kursi tersebut bukan merupakan permasalahan krusial. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menyarankan Pansus RUU Pemilu dan pemerintah melakukan realokasi kursi dari daerah kelebihan kursi ... Continue Reading

  • Perludem: Adanya Presidential Threshold Akan Merampas Hak Parpol June 2, 2017

    JAKARTA – Peneliti Perludem, Kholil Pasaribu, menganggap bila penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bila diterapkan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Serentak 2019 akan merampas hak parpol yang sudah lolos verifikasi. “Bila ada presidential threshold ini akan merampas hak parpol kecil ... Continue Reading

  • Perludem: Syarat Diperketat, Partai Lama Juga Akan Kelabakan May 31, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berpendapat jika DPR dan pemerintah memperketat syarat verifikasi partai politik peserta pemilu di RUU Pemilu maka akan memiliki konsekuensi terhadap semua partai, bukan hanya partai baru namun ... Continue Reading