Pemikiran
  • Ambiguitas Pengaturan Politik Uang June 9, 2016

    Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Pengesahan UU ini memberikan kepastian hukum persiapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. ... Continue Reading

  • Sanksi Administrasi Politik Uang May 17, 2016

    Instrumen dan penegakan hukum pemilu harus menjamin keadilan pemilu (electoral justice ). Istilah keadilan pemilu muncul sebagai paradigma untuk menegakkan kemurnian hak pilih warga negara. Jika hak pilih warga negara termanipulasi oleh peserta pemilu, sistem keadilan pemilu ... Continue Reading

  • Menghindari Sengkarut Anggaran Pilkada 2017 OLEH FADLI RAMADHANIL April 29, 2016

    Jika mengingat persiapan penyelenggaraan Pilkada 2015 satu tahun lalu, kita tentu belum lupa keresahan akan ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2015. Kala itu, KPU dan pemerintah sedang berpacu dengan waktu untuk memastikan ketersediaan anggaran penyelenggaraan pilkada. ... Continue Reading

  • Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan OLEH TITI ANGGRAINI April 27, 2016

    Jelang Pilkada Serentak 2017, suasana politik memanas. Publik disuguhi perdebatan antarelit soal eksistensi calon perseorangan. Ada dua kontroversi hangat soal ini. Entah kebetulan atau tidak, dua-duanya di daerah istimewa, DKI Jakarta dan Aceh. Sama-sama punya kecenderungan “mempersulit” ... Continue Reading

  • Urgensi Revisi UU Pilkada OLEH TITI ANGGRAINI April 19, 2016

    Akhir Maret 2016 Pemerintah secara resmi telah menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ini mendesak untuk ... Continue Reading

  • (Re)definisi Relawan Politik OLEH MAHARDDHIKA April 19, 2016

    Untuk Kawan Adhyaksa, Pendukung Yusril, Sahabat Djarot, Sahabat Sandiaga Uno, Suka Haji Lulung, Teman Ahok, dan relawan serupa yang (sebenarnya) bukan relawan. Jauh sebelum hari ini orang-orang meributkan adanya wilayah kelabu regulasi pemilu yang belum mengatur ... Continue Reading

  • Menyerentakkan Pilkada 2017 dan 2018 OLEH USEP HASAN SADIKIN April 19, 2016

    Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 lepas dari konsep pemilu serentak. Ini berarti, para pemangku kepentingan mengulang kesalahan saat UU Pilkada langsung dirumuskan untuk mengganti UU Pilkada tak langsung. Keserentakan dimaknai penyelenggaraan ... Continue Reading

  • Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah OLEH HEROIK M. PRATAMA April 19, 2016

    Wacana peningkatan syarat jumlah dukungan calon perseorangan menguat di tengah persiapan proses pembahasan revisi undang-undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Tidak sebandingnya syarat calon perseorangan dengan partai politik menjadi argumentasi dasar yang ... Continue Reading

  • Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah OLEH HEROIK M. PRATAMA April 19, 2016

    Wacana peningkatan syarat jumlah dukungan calon perseorangan menguat di tengah persiapan proses pembahasan revisi undang-undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Tidak sebandingnya syarat calon perseorangan dengan partai politik menjadi argumentasi dasar yang ... Continue Reading

  • Rekayasa Pemilu sebagai Gerakan Antikorupsi yang Liyan OLEH MAHARDDHIKA April 19, 2016

    anggapan untuk Setiaji WIbowo I “Orang-orang dalam mabuk kemenangan. […] Kepercayaan kepada diri sendiri dan cinta tanah air meluap seperti ruap bir. Pemakaian pikiran menjadi berkurang, orang-orang bertindak seperti binatang.” Di suatu subuh ... Continue Reading