Pemikiran
  • RUU Pemilu dan Politik Pemuda December 6, 2016

    UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi regulasi yang diagendakan Pemerintahan 2014-2019. Mungkin ruang politik pemuda tak langsung diterima menjadi bagian dari ketentuan kedua undang-undang ini, tapi setidaknya menjadi momentum penyadaran kolektif gerakan pemuda secara nasional. Ada ... Continue Reading

  • Ilusi Sanksi Berat Politik Uang November 2, 2016

    Harapan adanya sanksi berat terhadap pelaku politik uang hampir dipastikan hanya ilusi. Sanksi berat dalam bentuk diskualifikasi sebagai pasangan calon kepala daerah akan sulit terlaksana. Selain adanya legitimasi terhadap pemberian uang tunai di dalam UU Pilkada,kekhawatiran ... Continue Reading

  • Pilkada dan Representasi Perempuan OLEH DJOHAN RADY October 13, 2016

    Pilkada serentak tahun 2017 hanya diikuti 46 kandidat perempuan. Padahal, berdasarkan data KPU, total kandidat ada 662 orang. Ini berarti hanya sekitar 6,9 persen perempuan yang akan berpartisipasi di dalam kontes perebutan jabatan kepala daerah tahun ini. ... Continue Reading

  • Proses Konsultasi Peraturan KPU di DPR OLEH FADLI RAMADHANIL September 29, 2016

    Kewajiban konsultasi peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan pemerintah dan DPR sudah sejak lama dinilai tidak tepat. Prinsip paling mendasar yang dilanggar adalah kepastian kemandirian penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini semakin mendapatkan soroton ketika ... Continue Reading

  • Ihwal Sistem Pemilu OLEH HEROIK M. PRATAMA September 8, 2016

    Berbagai alternatif pilihan sistem pemilu legislatif tengah dipersiapkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelang penyusunan Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu. Mulai sistem pemilu proporsional daftar terbuka (open list), sistem pemilu proporsional daftar tertutup (closed list), sampai dengan kombinasi keduanya. ... Continue Reading

  • Ambiguitas Pengaturan Politik Uang June 9, 2016

    Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Pengesahan UU ini memberikan kepastian hukum persiapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. ... Continue Reading

  • Sanksi Administrasi Politik Uang May 17, 2016

    Instrumen dan penegakan hukum pemilu harus menjamin keadilan pemilu (electoral justice ). Istilah keadilan pemilu muncul sebagai paradigma untuk menegakkan kemurnian hak pilih warga negara. Jika hak pilih warga negara termanipulasi oleh peserta pemilu, sistem keadilan pemilu ... Continue Reading

  • Menghindari Sengkarut Anggaran Pilkada 2017 OLEH FADLI RAMADHANIL April 29, 2016

    Jika mengingat persiapan penyelenggaraan Pilkada 2015 satu tahun lalu, kita tentu belum lupa keresahan akan ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2015. Kala itu, KPU dan pemerintah sedang berpacu dengan waktu untuk memastikan ketersediaan anggaran penyelenggaraan pilkada. ... Continue Reading

  • Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan OLEH TITI ANGGRAINI April 27, 2016

    Jelang Pilkada Serentak 2017, suasana politik memanas. Publik disuguhi perdebatan antarelit soal eksistensi calon perseorangan. Ada dua kontroversi hangat soal ini. Entah kebetulan atau tidak, dua-duanya di daerah istimewa, DKI Jakarta dan Aceh. Sama-sama punya kecenderungan “mempersulit” ... Continue Reading

  • Urgensi Revisi UU Pilkada OLEH TITI ANGGRAINI April 19, 2016

    Akhir Maret 2016 Pemerintah secara resmi telah menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ini mendesak untuk ... Continue Reading