Pemikiran
  • Bahaya Politik Gentong Babi di Pilkada oleh Heroik M. Pratama June 15, 2015

    Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak, Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melihat adanya gejala peningkatan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada (Kompas 23/4/2015). Namun demikian detail daerah-daerah yang meningkatkan anggaran ini masih ... Continue Reading

  • Bagaimana Publik Mengawasi Pilkada March 16, 2015

    @PORTALKBR: KPU sudah menetapkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Partai-partai mulai bersiap mengikuti pesta pora demokrasi. Partai-partai juga mulai menjaring bakal calon peserta Pilkada dan seperti biasanya, penjaringan akan berlangsung tertutup. Mencegah agar tidak ada main mata dalam ... Continue Reading

  • Question & Answer @WSJIndonesia (Wall Street Journal) dengan @titianggraini Tentang Dana Parpol March 16, 2015

    Question & Answer @WSJIndonesia (Wall Street Journal) dengan @titianggraini Tentang Dana Parpol: 1) Mba @titianggraini, bisa dijelaskan sedikit tentang usulan penambahan bantuan #danaparpol oleh pemerintah? Dari mana usulan tersebut muncul? Wacana terbaru #danaparpol muncul awal ... Continue Reading

  • Jalan Tengah Sengketa Pilkada February 12, 2015

    HARAP-harap cemas apakah pilkada masih langsung atau tidak terjawab sudah. DPR akhirnya menerima Perppu No 1/2014 menjadi undang-undang. Dengan ini, ancaman kemunduran proses demokratisasi dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah terhindarkan. Namun, dengan pengesahan Perppu No 1/2014 ... Continue Reading

  • Mimpi PDIP Menyapu Pilkada oleh Didik Supriyanto February 10, 2015

    Sindonews.com | Presiden Jokowi meminta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar pada September 2015. Pilkada ini meliputi pemilihan 8 gubernur, 26 wali kota, dan 170 bupati, yang tersebar di 23 provinsi. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri ... Continue Reading

  • Tambal Sulam UU Pilkada oleh Maharddhika January 26, 2015

    Selasa (20/1), Rapat Paripurna DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) menjadi undang-undang dengan catatan. Revisi substansi atas muatan yang ada di dalamnya harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. ... Continue Reading