• Ketentuan Konsultasi Memperlambat Proses Penerbitan Peraturan Bawaslu October 27, 2017

    Ketentuan Konsultasi Memperlambat Proses Penerbitan Peraturan Bawaslu Jakarta, 27 Oktober 2017 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Keharusan melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam menyusun Peraturan pelaksanaan pemilu kembali menjadi hambatan. Kali ini, Peraturan Bawaslu yang sangat ... Continue Reading

  • Konsultasi Bersama DPR dan Pemerintah dan Keterlambatan Peraturan DKPP September 12, 2017

    Konsultasi Bersama DPR dan Pemerintah dan Keterlambatan Peraturan DKPP Koalisi Kawal UU Pemilu Jakarta, 12 September 2017 Jakarta-Sebagai bagian dari institusi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu, Presiden Jokowi melantik anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ... Continue Reading

  • Pansus DPR Harap Uji Materi tak Ganggu Persiapan Pemilu August 22, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Undang-undang Pemilu Johny G Plate berharap proses uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu bisa dilakukan secepatnya. Hal ini kata Johny, agar proses gugatan pasal di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ... Continue Reading

  • Perludem: Konversi Suara di Pemilu 2019 tak Lagi Gunakan BPP July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2019 tidak lagi menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) seperti pada Pemilu 2014. “Bagi partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya ... Continue Reading

  • Perludem dan Pusako Segera Ajukan Uji Materi UU Pemilu July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, pihaknya akan segera melayangkan gugatan uji materi terhadap UU Pemilu. Perludem akan menggugat ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dan aturan tentang syarat pemilih. Menurut Titi, pihaknya ... Continue Reading

  • PKB Nilai PAN Sudah Pertimbangkan Konsekuensi July 24, 2017

    JAKARTA, suaramerdeka.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak mempersoalkan perbedaan sikap Partai Aman Nasional (PAN) dalam pengesahan RUU Pemilu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menegaskan, partainya menghargai sikap yang diambil PAN. Cak Imin, sapaan Muhaimin, yakin, PAN memiliki ... Continue Reading

  • UU Pemilu Selesai Tanpa Perbaikan Berarti July 22, 2017

    UU Pemilu Selesai Tanpa Perbaikan Berarti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 21 Juli 2017   DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi UU. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan Pemerintah mendapatkan kesepakatan ... Continue Reading

  • Perludem: PT 20 Persen Munculkan Diskriminasi dalam Pemilu July 22, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, pemberlakuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara memunculkan diskriminasi dalam pemilu. Menurut Titi, dalam pemilu serentak tidak bisa diberlakukan lagi ... Continue Reading

  • Perludem: Sebuah Keniscayaan Menghapus Presidential Threshold July 22, 2017

    NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Parpol-parpol koalisi pemerintah seperti PDIP, PKB, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP berhasil meloloskan UU Pemilu melalui mekanisme voting. Voting ini diketahui tidak diikuti Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat karena mereka memilih walk out. Meski ... Continue Reading

  • UU Pemilu Akan Diperkarakan ke MK July 22, 2017

    Usai gagal menjegal RUU Pemilu di DPR, partai oposisi dan koalisi masyarakat sipil kini menaruh harapan pada gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ambang batas kepresidenan sebesar 20-25% dinilai bermasalah. Setelah melalui lobi panjang Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum akhirnya disahkan dalam ... Continue Reading