• Perludem: Parpol Peserta Pemilu 2014 Juga Harus Diverifikasi August 17, 2017

    Partai-partai yang sudah diverifikasi pada 2014 diverifikasi kembali TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menegakan aturan bahwa semua partai yang hendak ikut pemilihan umum diverifikasi ulang. Menurut Titi, jangan ada diskriminasi dengan partai politik ... Continue Reading

  • KPU Disarankan Buat Norma yang Berikan Kepastian Hukum Terkait Verifikasi Parpol August 17, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini ‎menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) ‎membuat norma yang memberikan kepastian hukum terhadap proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Karena menurutnya, kalau KPU langsung menyatakan bahwa partai yang ikut serta dalam Pemilu ... Continue Reading

  • Tak Akan Verifikasi Parpol Lama, KPU Dinilai Terburu-buru August 16, 2017

    KPU harus mengkonkretkan norma yang masih umum JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur partai politik peserta pemilu 2014 langsung melenggang sebagai peserta Pemilu 2019. Aturan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a Rancangan peraturan KPU (RPKPU) ini menurut Direktur ... Continue Reading

  • Putusan MK Dinilai Jadi Ujian Bagi KPU July 13, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 9 ayat (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menjadi ujian baru Komisioner KPU yang baru terpilih. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi ... Continue Reading

  • Putusan MK Momentum Tepat Merevisi Peraturan KPU July 12, 2017

    Metrotvnews.com, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan rapat konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan DPR. Perludem menganggap momentum ini harus jadi pijakan KPU buat merevisi semua Peraturan KPU (PKPU). “Terutama yang berpotensi ... Continue Reading

  • Putusan MK Diharapkan Tekan Intervensi Politik terhadap KPU July 11, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah dalam penyusunan peraturan KPU (PKPU) menjadi tidak mengikat, dinilai akan mempersulit intervensi terhadap penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan ... Continue Reading

  • KPU Diminta Terus Mempersiapkan Tahapan Pemilu 2019 June 19, 2017

    KPU Diminta Terus Mempersiapkan Tahapan Pemilu 2019 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Proses pembahasan RUU Pemilu semakin mengambang tanpa kepastian. Setelah dijadwalkan selesai 18 April, dan ditundak ke 18 Mei 2017, hingga sekarang Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah ... Continue Reading

  • Perludem Sebut Melatih Saksi Tugas Parpol, Bukan KPU dan Bawaslu June 11, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai usulan pelatihan saksi oleh negara telah melanggar ketentuan dan aturan. Pasalnya, pelatihan saksi disepakati dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sedianya merupakan penyelenggara pemilu. Direktur ... Continue Reading

  • Perludem: KPU dan Bawaslu Sudah Punya Tugas Teknis Yang Sangat Padat June 11, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan untuk melaksanakan pelatihan saksi oleh KPU maupun Bawaslu, akan memberikan beban pekerjaan baru bagi kedua lembaga penyelenggara Pemilu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan dalam tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada sekarang ... Continue Reading