• KPU Diminta Terus Mempersiapkan Tahapan Pemilu 2019 June 19, 2017

    KPU Diminta Terus Mempersiapkan Tahapan Pemilu 2019 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Proses pembahasan RUU Pemilu semakin mengambang tanpa kepastian. Setelah dijadwalkan selesai 18 April, dan ditundak ke 18 Mei 2017, hingga sekarang Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah ... Continue Reading

  • Perludem Sebut Melatih Saksi Tugas Parpol, Bukan KPU dan Bawaslu June 11, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai usulan pelatihan saksi oleh negara telah melanggar ketentuan dan aturan. Pasalnya, pelatihan saksi disepakati dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sedianya merupakan penyelenggara pemilu. Direktur ... Continue Reading

  • Perludem: KPU dan Bawaslu Sudah Punya Tugas Teknis Yang Sangat Padat June 11, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan untuk melaksanakan pelatihan saksi oleh KPU maupun Bawaslu, akan memberikan beban pekerjaan baru bagi kedua lembaga penyelenggara Pemilu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan dalam tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada sekarang ... Continue Reading

  • Komisioner KPU-Bawaslu Ditambah, Perludem : Beban Keuangan Negara pun Meningkat June 8, 2017

    JAKARTA, KABAR3.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menolak penambahan komisioner KPU-Bawaslu dalam RUU Pemilu. “Berdasarkan hasil pantauan Perludem dalam pembahasan, usulan menambah masing-masing anggota KPU-Bawaslu menguat. Kami menyatakan menolak dengan lima alasan,” kata Titi dalam ... Continue Reading

  • Perludem: Tak Perlu Tambah Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu June 7, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah, tidak perlu menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Tribunnews.com Selasa (6/6/2017) menanggapi ... Continue Reading

  • Perludem Dorong Rekapitulasi Suara Tetap Melalui Kecamatan June 7, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gagasan untuk melaksanakan rekapitulasi suara langsung ke KPU Kabupaten/Kota adalah suatu pilihan yang sangat berat dan berpotensi menimbulkan banyak persoalan. Hal itu menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Tribunnews.com Selasa (6/6/2017) menanggapi ... Continue Reading

  • Menolak Penambahan Kursi Anggota KPU dan Bawaslu dan Mendorong Rekapitulasi Suara Tetap Melalui Kecamatan June 6, 2017

    Pembahasan RUU Pemilu: Menolak Penambahan Kursi Anggota KPU dan Bawaslu dan Mendorong Rekapitulasi Suara Tetap Melalui Kecamatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta-Pada Senin, 5 Juni 2017, Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah kembali melaksanakan rapat ... Continue Reading

  • Perludem: Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Terlambat May 22, 2017

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo terlambat menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu pada DPR RI karena terlalu larut dalam kemenangan pada Pemilu 2014. Dia menyayangkan keterlambatan itu ... Continue Reading

  • Perludem Nilai RUU Pemilu Sejak Awal Bermasalah May 22, 2017

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyayangkan ‎proses penetapan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) di DPR meleset dari target yang diharapkan. Menurutnya, sudah dua kali RUU lepas dari target yang dijanjikan. Pertama, kalangan DPR menyebut RUU itu ... Continue Reading

  • Watchdog urges House to pass election bill May 21, 2017

    Titi Anggraini, the director of elections watchdog Association for Elections and Democracy (Perludem), has said the House of Representatives should pass the election bill into a law as soon as possible to ensure that all stages of the 2019 presidential and ... Continue Reading