• Partai Lama Masuk Perangkap Bikinan Sendiri October 19, 2017

    Oleh DIDIK SUPRIYANTO TEPAT pukul 24.00 WIB, Senin (16/10) lalu, KPU menutup pendaftran partai politik peserta pemilu legislatif untuk Pemilu 2019. Dari 73 partai politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya 27 yang mendaftarkan diri. Artinya, hanya sepertiga ... Continue Reading

  • Perludem: Kandidat Harusnya Legowo Jika Kalah Pilkada October 13, 2017

    tirto.id – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini ikut bersuara terkait perusakan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilakukan pendukung salah satu calon kepala daerah Pilkada Tolikara, Papua, pada Rabu (11/10/2017). Titi menuturkan, konflik pilkada terkait perolehan ... Continue Reading

  • KPU Diminta Cepat Respons Keluhan Masalah Pendaftaran Parpol October 13, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bergerak cepat dalam merespons keluhan dan kritik partai politik (parpol) dalam penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol). “KPU diharap responsif dan bergerak ... Continue Reading

  • Rezim Administrasi Pemilu Membelenggu Partai Baru October 13, 2017

    Oleh DIDIK SUPRIYANTO KINI saatnya pendaftaran partai politik peserta pemilu untuk Pemilu 2019. KPU telah merilis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (PKPU No 11/2017). PKPU itu ... Continue Reading

  • Perludem: Sipol Tak Bertentangan dengan UU Pemilu dan Penting untuk Validasi Verifikasi Administrasi October 12, 2017

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan banyak kritik atas pemberlakuan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019. Berbagai alasan dilontarkan, mulai dari alasan hukum bahwa Sipol tak disebutkan di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 hingga alasan waktu ... Continue Reading

  • Nilai Sipol Sebagai Terobosan Apik dalam Modernisasi Sistem Pemilu Nasional, Perludem Dukung KPU October 12, 2017

    JAKARTA – Peneliti Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem), Usep Hasan Sadikin menilai diterapkannya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk Pemilu 2019 mendatang sebagai sebuah terobosan apik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dalam memodernisasi sistem pemilu nasional. “Sipol ... Continue Reading

  • Melepas dan Menahan Partai Politik Peserta Pemilu October 7, 2017

    Oleh DIDIK SUPRIYANTO KESIBUKAN Pemilu 2019 sudah dimulai. Sejak Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017), KPU membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Inilah tahapan pertama dari 11 tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU ... Continue Reading

  • KPU must stay impartial in verifying parties: Election watchdog October 6, 2017

    Election watchdog the Association for Elections and Democracy (Perludem) has warned the General Elections Commission (KPU) to show professionalism and act without discrimination in deciding which political parties can stand in the 2019 legislative election. The KPU has recently announced that ... Continue Reading

  • Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai, Ini Harapan Perludem October 3, 2017

    JAKARTA – Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2017, hari ini tepatnya, Selasa 3 Oktober 2017 adalah hari pertama dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019. “Pendaftaran akan berlangsung selama 13 ... Continue Reading

  • Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota Besar, Perludem: Hati-Hati! September 22, 2017

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima wewenang besar dalam penegakan hukum pemilu untuk Pemilu Serentak 2019. Bahkan, wewenang besar tak hanya diberikan kepada Bawaslu RI, tetapi juga Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu kabupaten/kota berwenang untuk menindak pelanggaran pidana dalam satuan kerja Sentra Penegakan Hukum ... Continue Reading