• Di Sidang MK, Direktur Eksekutif Perludem Sebut UU Pemilu Tak Adil November 15, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai Pasal 173 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan ketidakadilan antara partai lama dan partai baru. Sebab, pasal tersebut mengatur bahwa partai ... Continue Reading

  • Perludem: MK Mesti Prioritaskan Putusan Gugatan UU Pem‎ilu! November 3, 2017

    JAKARTA – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil b‎erharap Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan penyelesaian perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan pihaknya. Sebab, penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai. “Karena permohonan sudah masuk ... Continue Reading

  • Perludem: Kandidat Harusnya Legowo Jika Kalah Pilkada October 13, 2017

    tirto.id – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini ikut bersuara terkait perusakan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilakukan pendukung salah satu calon kepala daerah Pilkada Tolikara, Papua, pada Rabu (11/10/2017). Titi menuturkan, konflik pilkada terkait perolehan ... Continue Reading

  • Perludem: Ketentuan Verifikasi Parpol Baru Diskriminatif September 28, 2017

    TEMPO.CO, Jakarta – Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) menilai ketentuan verifikasi partai politik peserta pemilu dalam pasal 173 Undang-Undang Pemilu sebagai pasal yang diskriminatif. Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan seharusnya UU Pemilu menyediakan syarat lain jika tetap menginginkan adanya ... Continue Reading

  • Dua Lembaga Pemerhati Pemilu Gugat Presidential Threshold ke MK September 8, 2017

    JAKARTA – Dua lembaga pemerhati pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, mengajukan gugatan salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menguggat Pasal 222 tentang ambang ... Continue Reading

  • Lagi, Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat September 7, 2017

    Jakarta, (Tagar 6/9/2017) – Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali didaftarkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini yang menjadi pemohon adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, aktivis Yuda Irlang, ... Continue Reading

  • Perludem Gugat Pasal 222 UU No. 7/2017 ke MK September 6, 2017

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dan perseorangan Hadar Nafis Gumay menyerahkan berkas perkara judicial riview (JR) atas Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 222 dinilai tak sejalan dengan asas ... Continue Reading

  • KPU Perlu Persiapkan PKPU Tahapan Pemilu Cadangan August 29, 2017

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan Pemilu cadangan guna mempersiapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ... Continue Reading

  • Pansus DPR Harap Uji Materi tak Ganggu Persiapan Pemilu August 22, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Undang-undang Pemilu Johny G Plate berharap proses uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu bisa dilakukan secepatnya. Hal ini kata Johny, agar proses gugatan pasal di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ... Continue Reading

  • Perludem: Presiden Harus Segera Beri Nomor UU Pemilu August 5, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Pemilu. Pengundangan oleh pemerintah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses tahap awal Pemilu Serentak 2019. “Kami mendesak Presiden agar ... Continue Reading