• Perludem Kritisi Pasal Kotak Suara Transparan August 3, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi keberadaan pasal 341 ayat 1 huruf A yang dinilai terlalu spesifik dalan mengatur mengenai kotak suara dalam Pemilu. Perludem mengingatkan implikasi dari keberadaan pasal tersebut yang ... Continue Reading

  • Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun June 13, 2017

    Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 2017 Wacana menjadikan pengawas pemilu kabupaten/kota sebagai institusi yang permanen seolah tidak bisa dibendung di Pansus RUU Pemilu ... Continue Reading

  • Pembiayaan Pelatihan Saksi Pemilu Boroskan Anggaran June 12, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap usulan untuk membiayai pelatihan saksi pemilihan umum (pemilu) akan memboroskan anggaran negara. Usulan tersebut disepakati oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) dan pemerintah pada Kamis (8/6). “Bisa dihitung berapa anggaran ... Continue Reading