• Perludem sayangkan wacana penambahan kursi DPR dibahas tertutup May 18, 2017

    Merdeka.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik sikap DPR yang ingin menambah alokasi kursi bagi anggota dewan. Pembahasan yang dilakukan dalam Pansus RUU Pemilu dinilai tertutup dan tidak melibatkan publik. DPR dan pemerintah tengah mengkaji penambahan jumlah kursi ... Continue Reading

  • Perludem Sebut Pembahasan RUU Pemilu Kali Ini Paling Tertutup May 9, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, dari sekian pembahasan undang-undang tentang kepemiluan yang ia amati sejak 2005, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 kali ini adalah ... Continue Reading

  • Perludem Desak DPR Selesaikan RUU Pemilu Agar Ada Kepastian Hukum April 1, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak DPR secepatnya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. “Pemilu serentak 2019 kan tidak lama lagi, targetnya selesai 28 April,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di bilangan Cikini, Jumat (31/3/2017). Dikatakan dia, jika ... Continue Reading

  • Perludem Ingatkan Tiga Hal Penting Dalam Pembahasan RUU Pemilu April 1, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan tiga hal yang harus diperhatikan DPR dalam penyelesaian RUU Pemilu. Pertama, DPR harus segera memutus pengaturan-pengaturan substantif terkait konsekuensi logis gelaran pemilu serentak. Seperti penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan waktu kampanye yang ... Continue Reading

  • Perludem Dua Kali Diusir dari Rapat Pansus RUU Pemilu April 1, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengeluhkan rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu yang kerap berlangsung tertutup untuk publik. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, Perludem sudah beberapa kali mencoba untuk mengikuti rapat di DPR. Namun, ia justru ... Continue Reading

  • Mendesak Inklusifitas Pembahasan RUU Pemilu March 31, 2017

    Mendesak Inklusifitas Pembahasan RUU Pemilu Ditengah keterbatasan waktu yang ada, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) kembali memulai pembahasan pokok-pokok substansi yang mengatur payung hukum sekaligus aturan main Pemilu Serentak 2019. Sebagai barang baru dalam iklim ... Continue Reading

  • Perludem: Masuknya Anggota Parpol ke KPU Ada di Draf RUU Pemilu March 28, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Panitia khusus rancangan Undang-undang Pemilu melemparkan wacana komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari partai politik. Hal itu dilontarkan setelah Pansus pulang dari kunjungan kerja ke Meksiko dan Jerman. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini ... Continue Reading

  • Petisi Tolak Parpol jadi Penyelenggara Pemilu March 27, 2017

    Sepulang dari studi banding ke Meksiko dan Jerman, DPR keluarkan wacana kontroversial dengan kembali membolehkan anggota partai politik untuk jadi anggota KPU layaknya Pemilu 1999. Ini adalah kemunduran! Ide ini keliru dan bisa rusak netralitas serta kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu. ... Continue Reading

  • DPR Usul KPU Diisi Anggota Partai, Ribuan Rakyat Teken Petisi March 25, 2017

    Suara.com – Wacana Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI untuk membolehkan pengurus partai politik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditentang masyarakat. Wacana itu mengemuka setelah pansus melakukan kunjungan kerja ke Meksiko dan Jerman. Penentangan terhadap ... Continue Reading

  • Perludem: Kesalahan Sejarah Hendak Diulangi Pansus RUU Pemilu Jika Anggota KPU dari Parpol March 23, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik wacana kontroversial yang kembali digulirkan oleh Pansus RUU Pemilu. Pansus RUU Pemilu hendak membuat pengaturan di dalam RUU Pemilu bahwa anggota partai politik diperbolehkan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Direktur Eksekuti ... Continue Reading