Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Pemikiran
  • Publikasi
  • Buku
  • Jurnal
  • Siaran Pers
  • Dokumen
    • Peraturan KPU
  • Live Streaming
Go to...
    Home/pemilu 2019
    • Perludem: Perempuan Tak Cukup Terlibat sebagai Caleg, tapi Harus Jabat Pimpinan Parlemen
      Perludem: Perempuan Tak Cukup Terlibat sebagai Caleg, tapi Harus Jabat Pimpinan Parlemen September 9, 2019

      JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan ... Continue Reading

    • Daftar Calon Terpilih Anggota DPD RI Pada Pemilu 2019
      Daftar Calon Terpilih Anggota DPD RI Pada Pemilu 2019 September 2, 2019

      Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. UNDUH DISINI ... Continue Reading

    • Daftar Calon Terpilih Anggota DPR RI Pada Pemilu 2019
      Daftar Calon Terpilih Anggota DPR RI Pada Pemilu 2019 September 2, 2019

      Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Unduh Disini   ... Continue Reading

    • Perludem: Caleg Perempuan Terpilih Meningkat, tak Signifikan
      Perludem: Caleg Perempuan Terpilih Meningkat, tak Signifikan August 31, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, jumlah caleg ... Continue Reading

    • Perludem: Caleg Perempuan Masih Diwarnai Politik Kekerabatan
      Perludem: Caleg Perempuan Masih Diwarnai Politik Kekerabatan August 31, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan meski jumlah caleg ... Continue Reading

    • Perludem Sebut Partisipasi Perempuan di Pemilu 2019 Belum Maksimal
      Perludem Sebut Partisipasi Perempuan di Pemilu 2019 Belum Maksimal August 23, 2019

      JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) memberi sejumlah catatan terkait penyelenggaraan Pemilu ... Continue Reading

    • Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia
      Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia June 27, 2019

      JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyebut, penyelenggaraan ... Continue Reading

    • Pengamat: Suksesi Kepemimpinan Parpol Perhatikan Demografi
      Pengamat: Suksesi Kepemimpinan Parpol Perhatikan Demografi June 24, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengatakan suksesi ... Continue Reading

    • Perludem: Peserta Pemilu dan Elite Politik Perlu Segera Rekonsiliasi
      Perludem: Peserta Pemilu dan Elite Politik Perlu Segera Rekonsiliasi May 23, 2019

      TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menyampaikan himbauan agar ... Continue Reading

    • Perludem : Tidak Ada Keanehan dalam Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara
      Perludem : Tidak Ada Keanehan dalam Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara May 22, 2019

      Jakarta, Gatra.com – Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan dirinya tidak terkejut ... Continue Reading

    1 2 … 20
    Translate:
    Upcoming Events

    There are no upcoming events at this time.

    Siaran Pers
    • Mengkaji Peluang Rekapitulasi Suara Elektronik di Pilkada Serentak 2020 July 5, 2019
    Buku
    • Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua
      Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua April 3, 2018
    • Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua
      Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua April 3, 2018
    • API Pemilu : TOWARD THE SMART ELECTION (English Version)
      API Pemilu : TOWARD THE SMART ELECTION (English Version) December 6, 2016
    Jurnal
    • Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik
      Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik November 1, 2018
    • Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional
      Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional September 18, 2017
    • Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah
      Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah January 27, 2017
    Api Pemilu
    Api Pemilu
    RUMAH PEMILU
    Rumah Pemilu
    Perludem Library
    Perludem Library
    Open Data Pemilu
    Open Data Pemilu
    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

    TENTANG KAMI
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Kontak
    • Peta Lokasi
    • Karir
    Instagram
    Instagram post 2144160426274163378_2103636827 Perludem menyelenggarakan "Regional Multistakeholders Meeting On Elections And Technology" 30 September - 1 Oktober 2019 yang dihadiri oleh lembaga penyelenggara pemilu, perwakilan masyarakat sipil dan media dari Indonesia, Filipina, Malaysia dan International IDEA. #perludem #pemiludandemokrasi #teknologipemilu
    Instagram post 2143027202089239349_2103636827 Credit to from @sundulman (@get_regrann) - @kangmaman1965 dan @missnyctagina mengajak Bpk Firman Soebagjo (anggota @dpr_ri) dan Ibu Titi Anggraini (@perludem) mengevaluasi proses sosialisasi “produk” kerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan, anggaran, legislasi dan juga diplomasi antarparlemen negara-negara lain. Titik beratnya, tentu saja dalam hal sosialisasi RUU & UU dengan segala prosesnya dari hulu hingga hilir. - #regrann
    Instagram post 2143026605214528479_2103636827 Credit to from @sundulman (@get_regrann) - @kangmaman1965 dan @missnyctagina mengajak Anggota @dpr_ri Herman Khaeron dan Titi Anggraini dari @perludem untuk blak-blakan mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019. - #regrann
    Instagram post 2140625767938394277_2103636827 Launching Buku dan Seminar "Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu" Kamis, 26 September 2019, Hotel Millennium Jakarta. Pembicara: Evi Novida Ginting Manik (Komisioner KPU) Mochammad Afifuddin (Anggota Bawaslu RI) Endang Sulastri (Pengajar Fisip UMJ) Fadli Ramadhanil (Peneliti Perludem) Yayan Hidayat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Moderator: Delia Wildianti (Puskapol UI) #Perludem #pemiludandemokrasi #hakmemilihwarganegara #keterwakilanperempuan #pemilu2019
    Instagram post 2140562992763702349_2103636827 Perludem, diwakili Direktur Eksekutif-nya @tanggraini, hadir mengisi SEMINAR NASIONAL “REVITALISASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024". Rabu, 25 September 2019, Pukul 08.30-16.00 WIB. Graha William Soeryajaja, Kampus UKI Jln. Mayjen Sutoyo No. 2, Jakarta Timur. Diselenggarakan Fak Hukum UKI dan Hanns Seidel Foundation. . #perludem #pemiludandemokrasi #evaluasipemilu2019
    Instagram post 2140453699855049141_2103636827 FGD "Review Pilkada Tahun 2015, 2017 dan 2018; Outlook Pilkada Tahun 2020". Diselenggarakan Fraksi Nasdem DPR RI, 24 September 2019. Dihadiri Narsum dari Bawaslu, Anggota DPR terpilih Pemilu 2019, dan tenaga ahli DPR (anggota, fraksi, dan AKD). . Beberapa masukan untuk revisi UU Pilkada: . • Harmonisasi dengan perkembangan hukum positif dalam UU Pemilu, khususnya soal nomenklatur Bawaslu dan kewenangannya, definisi kampanye, metode kampanye, dll. • Mengatur lebih detil soal rekapitulasi suara elektronik, khususnya terkait penyelesaian masalah hukum dalam penggunaan rekap elektronik. • Penurunan syarat pencalonan dari parpol dan perseorangan. Perseorangan 3% dari DPT, dengan verifikasi faktual yang akurat, valid, dan akuntabel. • Usia pemilih menggunakan satu parameter saja, berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara. Dengan fasilitasi jaminan penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik (suket/kartu pemilih). • Pengaturan pencalonan mantan narapidana kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun lebih: masa jeda 10 tahun (2 periode) setelah bebas murni. • Penataan jadwal pilkada: Tidak serentak nasional di 2024. • Penjadwalan Pilkada serentak di 2022 untuk kepala daerah yang akhir masajabatannya 2022 dan 2023. Serentak nasional pada 2026. • Ketentuan afirmasi bagi pencalonan perempuan. Pengurangan syarat dukungan 30% bagi paslon yang salah satu atau kedua calonnya ada perempuan. • Pemberlakuan pembatasan belanja kampanye yang lebih realistis. • Pembiayaan pilkada dari APBN. Sanksi administratif politik uang oleh Bawaslu tidak harus kumulatif TSM. Satu kasus yang terbukti dan tidak terbantahkan berkorelasi dengan paslon maka bisa dilakukan pembatalan denagn batasan upaya hukum satu kali ke Mahkamah Agung. . #perludem #pemiludandemokrasi #revisiuupilkada #pilkadaserentak2020 - #regrann @tanggraini
    Instagram post 2137557840427262708_2103636827 Direktur Eksekutif @perludem @tanggraini saat menjadi narasumber kegiatan EVALUASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM MEMFASILITASI PROSES TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020, yang diselenggarakan @kpu_ri pada 18 September 2019 di Denpasar, Bali. . . Dalam kegiatan tersebut Titi fokus membahas SIPOL dan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: . • SIPOL internal (KPU dan Parpol) dan SIPOL eksternal melalui infopemilu.kpu.go.id. Keberlanjutan dan konektivitas dengan pelayanan tahapan secara holistik (AD ART, visi misi, dll). Data Pilkada 2015 hanya tertinggal data hasil pilkada. • Pemutakhiran kepengurusan parpol yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, terutama bila terjadi keterbelahan/dualisme parpol. Perlu konektivitas dengan Kemenkumham, akses Kemenkumham pada data paling mutakhir. • Pemutakhiran kepengurusan (setidaknya di 270 daerah) oleh pengurus tingkat pusat sebelum proses pencalonan dan oleh parpol sesuai tingkatan untuk kepentingan pencalonan. Bisa diminta berkala karena Pilkada serentak yang diselenggarakan berkala. • Penyediaan open data format, untuk pengolahan dan penggunaan data secara lebih variatif, kreatif, dan luas. . Kalau Sobat, punya rekomendasi apa untuk Sipol, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada? . #perludem #pemiludandemokrasi #evaluasipemilu2019 #sipol
    Instagram post 2136445133770958674_2103636827 Diakusi Evaluasi Pemilu 2019, membahas manajemen pemilu dan sistem pemilu. Dihadiri pegiat pemilu, peneliti, akademisi, peserta pemilu, dan penyelenggara. . Jakarta, 13 September 2019. . #pemiludandemokrasi #perludem #evaluasipemilu2019 #pemilu2019
    Instagram post 2130930343829001045_2103636827 Selamat jalan Pak Habibie... Penegak dan peneguh demokrasi Indonesia. Figur berjasa dalam perjalanan pemilu dan demokrasi. Jasamu akan selalu kami kenang, semangat dan perjuanganmu kan kami teruskan. Kami sangat berduka dan kehilangan... . #bjhabibie
    Instagram post 2128272596129996486_2103636827 Siaran Pers "Mengutamakan Keterwakilan Perempuan pada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Serta Kabupaten/Kota" Jakarta, 8 September 2019 Jakarta-Pemilu 2019 telah usai. Satu-satunya rangkaian terakhir dari pelaksanaan Pemilu 2019 yang tersisa adalah pelantikan anggota lembaga perwakilan yang baru, lalu diikuti oleh pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dari rangkaian panjang proses pemilu, upaya untuk mendorong keterwakilan dan kepemimpinan perempauan adalah ikhtiar yang tidak boleh putus. Jauh sebelum hari pemungutan suara, perjuangan terpenting dari keterwakilan perempuan adalah memastikan perempuan berada di daftar calon anggota legislative yang akan dipillih oleh masyarakat. Setelah perempuan dicalonkan sebagai anggota legislatif, tantangan berikutnya adalah perempuan calon anggota legislatif mesti bertarung secara bebas dalam pasar terbuka untuk memenangkan kontestasi. Dalam iklim politik Indonesia yang belum sepenuhnya ramah terhadap partisipasi politik perempuan, tentu saja ini bukan suatu tantangan yang mudah. Setelah fase kampanye dan pemungutan suara selesai, salah satu hal penting dilihat dari hasil pemilu adalah angka keterwaklian perempuan di parlemen. Jika yang dirujuk adalah angka keterpilihan perempuan di DPR, keterwakilan perempuan memang menunjukkan grafik naik. Ditengah tidak ada perubahan pengaturan mengenai kebijakan kuota pencalonan 30% perempuan dalam daftar calon, angka keterwakilan perempuan di Pemilu Serentak 2019 meningkat dan tertinggi dari empat pemilu sebelumnya. Terdapat 118 atau 20,52% dari 575 kursi DPR akan diduduki oleh perempuan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya angka keterpilihan perempuan di Pemilu 2019 tidak terlalu signifikan kenaikannya. Hanya bertambah 21 kursi dari Pemilu 2014 lalu yang jumlah keterpilihannya sebanyak 97 orang Anggota DPR perempuan. Sebagian besar perempuan yang terpilih ialah yang menempati nomor urut 1 dan 2. Di nomor urut 1 terdapat 57 perempuan yang terpilih dari 235 DCT perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1. Sedangkan di nomor urut dua dari total DCT perempuan sebanyak 372 terpilih sebanyak 29 orang. ~lanjut di kolom komentar
    Instagram post 2125546048767394400_2103636827 Profil anggota DPR RI periode 2019-2024. Sumber data: KPU RI. Keterpilihan perempuan untuk Pemilu 2019 adalah sejumlah 118 orang setara 20,52%. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/22105001/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah
    Instagram post 2125537847661645128_2103636827 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI MENGENAI KABINET PRESIDENSIAL EFEKTIF KNHTN VI Rangkaian kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6, yang terdiri dari Seminar pada 2 September, yang dilanjutkan deng an Diskusi Panel Paralel pada 3 September 2019 menghasilkan beberapa rekomendasi konkrit mengenai desain, postur, dan proses pembentukan kabinet yang sesuai dengan sistem presidensial berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia. Kesimpulan dan rekomendasi ini dirangkum dari paparan 12 narasumber dan 95 pemakalah dalam konferensi sepanjang dua hari tersebut. Kerangka konstitusional mengenai kabinet terletak pada Pasal 17 UUD 1945, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 17 UUD 1945 mengatakan: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jelas diatur dalam konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian menteri sepenuhnya ada di bawah kekuasaan presiden tanpa harus meminta persetujuan atau bahkan hanya sekedar konfirmasi kepada lembaga perwakilan. Hanya saja, terkait perubahan atau pembubaran kementerian, Presiden diharuskan untuk meminta pertimbangan kepada DPR sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Meski ketentuan-ketentuan ini seakan cukup jelas, namun masih banyak persoalan ketatanegaraan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Sebab, semua isu ketatanegaraan berjalin kelindan. Soal penentuan kabinet dan penyelenggaraan tidak akan lepas dari sistem pemerintahan, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, dan kerangka hukum serta praktik dalam penyelenggaraan negara dan administrasi negara secara umum. Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan jumlah partai politik yang banyak, yang dipadukan dengan model pemilihan presiden yang mendorong pembentukan koalisi, menyebabkan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet tidak dapat diterapkan secara sederhana. ~ Lanjut di kolom komentar.
    Load More...
    Copyright 2016 - 2018 | perludem.org | Jl. Tebet Timur IV A No.1 Tebet, Jakarta-Selatan
    Translate »