Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Pemikiran
  • Publikasi
  • Buku
  • Jurnal
  • Siaran Pers
  • Dokumen
  • Peraturan KPU
  • Live Streaming
Go to...
    Home/pengawasan publik
    • Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-undang
      Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-undang November 10, 2016

      Karya Joko Riskiyono mencatat dan menyimpulkan, lahirnya norma UU No.15/2011 pada kondisi partai-partai politik saling berebut dan bertukar kuasa. Wilayah ... Continue Reading

    Upcoming Events

    1. Diskusi Virtual dalam Rangka Pergantian Pengurus Perludem: KONTRIBUSI MASYARAKAT SIPIL DALAM REFORMASI ELEKTORAL INDONESIA: PENGALAMAN PERLUDEM

      August 20 @ 3:30 PM - 5:00 PM

    2. KESAN DAN PESAN UNTUK DUA DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM

      August 23 @ 9:30 AM - 12:00 PM

    View All Events

    Siaran Pers
    • Perludem Uji Materi Ketentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) June 25, 2020
    Buku Pemilu
    Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Dana Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak Tahun 2019
    Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Dana Kampanye March 17, 2020 0 Comments
    Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dari Sistem ke Menejemen Pemilu
    Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dari February 3, 2020 0 Comments
    Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu
    Perlindungan Hak Memilih Warga Negara November 5, 2019 0 Comments
    Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua
    Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan April 3, 2018 0 Comments
    Jurnal Pemilu & Demokrasi
    Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik
    Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen November 1, 2018 0 Comments
    Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional
    Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada September 18, 2017 0 Comments
    Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah
    Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang January 27, 2017 0 Comments
    Jurnal 8 | Evaluasi Pilkada Serentak 2015
    Jurnal 8 | Evaluasi Pilkada March 30, 2016 0 Comments
    Kelas Virtual Perludem
    Kelas Virtual Perludem
    Pintar Memilih
    pintar memilih
    Api Pemilu
    Api Pemilu
    RUMAH PEMILU
    Rumah Pemilu
    Perludem Library
    Perludem Library
    Open Data Pemilu
    Open Data Pemilu
    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

    TENTANG KAMI
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Kontak
    • Peta Lokasi
    • Laporan Audit
    • Karir
    Instagram
    Stay tuned Sobat @perludem bersama Deputi Direktur Stay tuned Sobat @perludem bersama Deputi Direktur Perludem @ninisso #perludem #pemiludandemokrasi
    Stay tuned Sobat @perludem Reposted from @kpu.ja Stay tuned Sobat @perludem Reposted from @kpu.jakartautara KPU Kota Jakarta Utara akan mengadakan Webinar DPB VS Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Menuju Daftar Pemilih Berkualitas dengan Narasumber Viryan Aziz, SE, MM Komisioner KPU RI dan Khoirunisa Nur Agustyanti, S.Sos, M.Ip Deputi Direktur Perludem pada Selasa 18 Agustus 2020...Ayoo segeraa mendaftar yaa... - #regrann
    Ayo disimak bareng tulisan @fadliramadhanil beriku Ayo disimak bareng tulisan @fadliramadhanil berikut Sobat @perludem . . Reposted from @fadliramadhanil Praktik mahar politik dalam pencalonan kepala daerah adalah fakta. Yang menjadi masalah dari praktik ini adalah: pertama, nominal pemberian dari bakal calon terbilang sangat besar. Kedua, pemberian tersebut sering terjadi di ruang gelap, dan tak pernah di pertanggungjawabkan. Ketiga, pemberian untuk pencalonan itu membuat biaya politik kontestan menjadi membengkak. Tulisan ini memberi pandangan, bahwa pemberian dari bakal calon kepada parpol boleh saja. Tapi "judul" pemberian itu mesti jelas. Bagi parpol, itu bisa masuk sebagai sumbangan pihak ketiga bagi partai. Rambu-rambunya, besaran sumbangan mesti merujuk ketentuan di dalam UU Parpol. Dan mesti dilaporkan. Bagi kandidat, uang yang diberikan mesti di laporkan sebagai pengeluaran awal, dan dari mana sumbernya. Besarannya jga mesti mengikuti ketentuan UU Pilkada. Jika tidak sesuai, kerangka hukum pemilu mesti merespon ini. Masalah ini perlu didiskusikan secara jernih dan sistematis, agar narasi evaluasi terhadap tingginya biaya pilkada tak lagi sering melompat hendak mengganti sistem pemilihannya. Padahal, penting dijawab dulu, apa penyebab biaya kontestasi itu menjadi tinggi. Linknya di bio.. - #regrann
    Perludem Perkuat Argumentasi Terkait Uji Materiil Perludem Perkuat Argumentasi Terkait Uji Materiil Ambang Batas Parlemen JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu, (12/8/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi Nomor 48/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Pada sidang kedua ini, Titi Anggraeni selaku perwakilan Perludem menyebutkan perubahan kepengurusan pihaknya. Sehingga, pengurus yayasan memberikan kewenangan pada Ketua Perludem untuk mewakili yayasan di dalam dan luar pengadilan. “Demikian perubahan legal standing Pemohon akibat dari adanya pengubahan pada Aktanya dan AD/ART Yayasan,” ucap Titi yang didampingi oleh Fadli Ramadhanil selaku kuasa hukum lainnya. Berkaitan dengan permohonan tentang ambang batas parlemen, Fadli melanjutkan bahwa Pemohon mengajukan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar-dasar konstitusional. Melalui pasal-pasal tersebut, Pemohon memperkuat argumentasi dasar konstitusional yang berbeda dari lima Pemohon sebelumnya yang pernah mengajukan perkara serupa. “Dalam permohonan ini pasal pengujian yang kami ajukan tidak sama dengan yang digunakan para Pemohon perkara sebelumnya," jelas Fadli dalam Panel Hakim yang terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat. Perbaikan berikutnya, Pemohon juga memperkuat argumentasi dalam hal konsepsi penyederhanaan kepartaian. Menurut Pemohon, penyederhanaan ini tidak hanya dilihat dari jumlah partai saja melainkan pada distribusi dan pengalokasian kursi dalam parlemen. Selengkapnya: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16495
    SAVE THE DATE: Minggu, 23 Agustus 2020 KESAN DAN SAVE THE DATE: Minggu, 23 Agustus 2020 KESAN DAN PESAN UNTUK DUA DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM Hari, Tanggal: Minggu, 23 Agustus 2020 Waktu: 09.30 WIB – Selesai Join Zoom Meeting info detil ada di flyer Susunan Acara 09.30 – 09.40 WIB Pembukaan oleh MC 09.40 – 10.10 WIB Pengantar dan Perkenalan Pengurus Perludem oleh Dewan Pembina Perludem: Didik Supriyanto, Prof. Topo Santoso, dan Siti Noordjannah Djohantini. 10.10 – 12.30 WIB Pemutaran Video Kiprah Perludem Kesan dan Pesan dari Mitra dan Jaringan terhadap Perludem Kesan dan Pesan Internal Perludem Doa Penutup oleh Masykuruddin Hafidz Info dan Narahubung: Bayu, +62 813-1797-8632
    Stay tuned Sobat @perludem Stay tuned Sobat @perludem
    SAVE THE DATE: Kamis, 20 Agustus 2020 Diskusi Vir SAVE THE DATE: Kamis, 20 Agustus 2020 Diskusi Virtual dalam Rangka Pergantian Pengurus Perludem KONTRIBUSI MASYARAKAT SIPIL DALAM REFORMASI ELEKTORAL INDONESIA: PENGALAMAN PERLUDEM Hari, Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2020 Waktu: 15.30-17.00 WIB Tempat: Kanal Rapat Virtual Zoom dan LIVE di YouTube Perludem Link Registrasi untuk mendapatkan Meeting ID dan Passcode Zoom: https://zoom.us/meeting/register/tJUkd-mhpzorGtIJVp8YIDyAYE79X59Fop_9 Pemantik: Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem) Penanggap: 1. Arief Budiman (Ketua KPU RI) 2. Nur Hidayat Sardini (Anggota Bawaslu RI 2008-2012) 3. Kaka Suminta (Komite Independen Pemantau Pemilu/KIPP) 4. Ferry Mursyidan Baldan (Anggota DPR RI 1999-2009) 5. Sri Budi Eko Wardani (Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia) Moderator Nurul Amalia Salabi (Peneliti Perludem) Info dan Narahubung: Bayu, +62 813-1797-8632
    UU Pemilu yang demokratis harus selalu didorong. # UU Pemilu yang demokratis harus selalu didorong. #ujimateri Reposted from @fadliramadhanil Setelah @mahkamahkonstitusi selesai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, MK kembali menggelar persidangan. Petang tadi, Kami mengikuti persidangan kedua, dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan ini berkaitan dengan ketentuan ambang batas parlemen. Intinya, Ambang Batas Parlemen adalah ketentuan yg konstitusional. Tapi MK perlu memberi tafsir baru, bahwa besaran ambang batas parlemen mesti ditetapkan dengan alat ukur yang rasional dan jelas. Persidangan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ditengah pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. Untuk mengikuti sidang, MK mewajibkan para pihak menggunakan sarung tangan, dan selalu memakai masker. Berbicara sambil menggunakan masker, membuat masker rentan melorot. Akibatnya, saya berkali-kali mesti menarik masker agar tetap menutupi hidung, selama proses sidang berlangsung. Semoga Kita selalu sehat... - #regrann
    Stay tuned Sobat @perludem Reposted from @yproact Stay tuned Sobat @perludem Reposted from @yproactive Pandemi COVID-19 berdampak pada semua lini di Indonesia. Tak terkecuali pilkada yang direncanakan untuk dilaksanakan serentak di tahun 2020. Seolah-olah, semuanya sekarang sudah bisa dilakukan dengan protokol kesehatan. Bagaimana dampak pemberlakuan protokol kesehatan terhadap keberjalanan pilkada? Yuk dengarkan episode 5 Podcast Youth Proactive: Menyelamatkan Keselamatan, Mengabaikan Keselamatan yang menghadirkan @tanggraini Direktur Eksekutif @perludem #youthproactive #podcastyouthproactive #podcastprogresif #spotify #covid19 #pilkada #indonesia - #regrann
    Noted! Reposted from @kisp_id "Tau, mau, dan pedu Noted! Reposted from @kisp_id "Tau, mau, dan peduli adalah tiga elemen pokok dari generasi muda untuk menyongsong Pilkada serentak 2020" (Titi Anggraini, dalam Sekolah Pemantau Pilkada KISP). . #AwasPilkadaRawan #AyoPantau #YangMudaYangBergerak . Follow Us Facebook: KISP ID Twitter: @kisp_id Instagram: @kisp_id Website: www.kisp-id.org #kejarkebutpilkada #pilkada2020 #kawalpilkada2020 #pilkadauntuksiapa? - #regrann
    Penting untuk kta catat Sobat @perludem. Reposted Penting untuk kta catat Sobat @perludem. Reposted from @rumahkebangsaan Seiring dengan pembahasan RUU Pemilu yang sedang berlangsung di DPR RI salah satu topik yang hangat diwacana ialah pembentukan pengadilan khusus pemilu. Gagasan pengadilan khusus pemilu bukan hal yang baru. Sejak pemilu di tahun 2009 sudah muncul wacana mengenai diperlukannya pengadilan khusus yang menangani persoalan ini. Berikut cara yang sudah dipraktikkan oleh beberapa negara dalam menyelesaikan sengketa pemilu di negerinya. Sumber: Menimbang Peradilan Khusus Pemilu (Perspektif Hukum Tata Negara), Dr. Agus Riewanto ( @agus_riewanto ), FH UNS; Materi Presentasi di acara Diskusi Virtual @perludem “Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu”, 2 Agustus 2020 #RumahKebangsaan #RK #RUUPemilu #PengadilanKhususPemilu - #regrann
    Stay tuned Sobat @perludem Reposted from @humas_ Stay tuned Sobat @perludem Reposted from @humas_bawaslu_bulukumba Rakor Pengawasan Partisipatif Virtual, Tema : Peran Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam mendorong kualitas Pilkada 2020. Selasa, 11 Agustus 2020 #Bawaslumengawasi #pengawasanpartisipatif #Pilkada2020 #pilkadadamai - #regrann
    Load More... Follow on Instagram
    Copyright 2016 - 2018 | perludem.org | Jl. Tebet Timur IV A No.1 Tebet, Jakarta-Selatan