• Perludem: Presiden Harus Segera Beri Nomor UU Pemilu August 5, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Pemilu. Pengundangan oleh pemerintah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses tahap awal Pemilu Serentak 2019. “Kami mendesak Presiden agar ... Continue Reading

  • Perludem Desak UU Pemilu Segera Diundangkan dan Disahkan August 5, 2017

    MerahPutih.Com – Perludem menilai Undang-Undang Pemilu perlu segera diundangkan agar penyelenggara pemilu dapat memformulasikan peraturan yang memiliki kepastian hukum. “Dengan diundangkannya UU Pemilu, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu bisa segera mungkin mengesahkan peraturan mereka yang sesuai UU Pemilu baru itu. ... Continue Reading

  • Uji Materi UU Pemilu Diminta tak Ganggu Tahapan Pemilu July 24, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2019 saat memproses uji materi terkait UU Pemilu. Proses uji materi diminta tidak mengganggu tahapan pemilu. Menurut Titi, ... Continue Reading

  • Desain Undang-Undang Lama Bukan untuk Pemilu Serentak Kata Perludem July 12, 2017

    Pernyataan pemerintah yang meneror menarik diri dari kajian Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai juga akan menimbulkan beragam masalah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Bila hal tersebut berlangsung, jadi ketentuan yang digunakan merujuk pada undang-undang sekarang ini. Hal semacam ini di sampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan ... Continue Reading

  • Mahkamah Konstitusi Jamin Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu July 11, 2017

    Siaran Pers Mahkamah Konstitusi Jamin Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 11 Juli 2017 Jakarta-Mahkamah Konsitusi memutus bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjnag frasa “…yang bersifat mengikat” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ... Continue Reading

  • Putusan MK akan Pastikan Jaminan Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu July 9, 2017

    Putusan MK akan Pastikan Jaminan Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 9 Juli 2017   Jakarta-Setelah berjalan hampir satu tahun, MK akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU No. 10 ... Continue Reading

  • KPU Diminta Terus Mempersiapkan Tahapan Pemilu 2019 June 19, 2017

    KPU Diminta Terus Mempersiapkan Tahapan Pemilu 2019 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Proses pembahasan RUU Pemilu semakin mengambang tanpa kepastian. Setelah dijadwalkan selesai 18 April, dan ditundak ke 18 Mei 2017, hingga sekarang Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah ... Continue Reading

  • Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun June 13, 2017

    Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 2017 Wacana menjadikan pengawas pemilu kabupaten/kota sebagai institusi yang permanen seolah tidak bisa dibendung di Pansus RUU Pemilu ... Continue Reading

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu Tolak Pelatihan Saksi Dibiayai Negara June 13, 2017

    Pelatihan Saksi Dilaksanakan oleh KPU atau Bawaslu Tidak Sesuai Dengan Desain dan Tugas Lembaga Penyelenggara Pemilu TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu menolak usulan agar pelatihan saksi dibiayai oleh negara dan dilaksanakan oleh KPU atau Bawaslu. Karena Direktur Eksekutif ... Continue Reading

  • Perludem: KPU dan Bawaslu Sudah Punya Tugas Teknis Yang Sangat Padat June 11, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan untuk melaksanakan pelatihan saksi oleh KPU maupun Bawaslu, akan memberikan beban pekerjaan baru bagi kedua lembaga penyelenggara Pemilu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan dalam tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada sekarang ... Continue Reading