• Komisioner KPU-Bawaslu Ditambah, Perludem : Beban Keuangan Negara pun Meningkat June 8, 2017

    JAKARTA, KABAR3.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menolak penambahan komisioner KPU-Bawaslu dalam RUU Pemilu. “Berdasarkan hasil pantauan Perludem dalam pembahasan, usulan menambah masing-masing anggota KPU-Bawaslu menguat. Kami menyatakan menolak dengan lima alasan,” kata Titi dalam ... Continue Reading

  • Perludem: Tak Perlu Tambah Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu June 7, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah, tidak perlu menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Tribunnews.com Selasa (6/6/2017) menanggapi ... Continue Reading

  • Perludem Dorong Rekapitulasi Suara Tetap Melalui Kecamatan June 7, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gagasan untuk melaksanakan rekapitulasi suara langsung ke KPU Kabupaten/Kota adalah suatu pilihan yang sangat berat dan berpotensi menimbulkan banyak persoalan. Hal itu menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Tribunnews.com Selasa (6/6/2017) menanggapi ... Continue Reading

  • KPU Kabupaten/Kota: Tetap atau Ad Hoc? May 4, 2017

    Salah satu wacana yang bergulir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah mengenai sifat badan penyelenggara pemilu KPU Kabupaten/Kota yang akan menjadi badan penyelenggara ad hoc (sementara/kepanitiaan). Gagasan ini mengemuka karena pada tahun 2024, pemilu di Indonesia baik di level ... Continue Reading

  • Perludem Nilai Kewenangan Bawaslu Terlalu Besar May 4, 2017

    Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menilai kewenangan Bawaslu terlalu luas. Dengan banyaknya kewenangan, kinerja Bawaslu dinilai belum maksimal dalam menindak pelanggaran. “Menurut pandangan saya bobot dan tugas tupoksi kewenangan Bawaslu itu terlalu gemuk dan ... Continue Reading

  • Ketimbang Tambah Komisioner, Perludem Usul Perkuat Sekretariat KPU March 29, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana penambahan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergulir saat masa jabatan Komisioner KPU periode 2002-2017 hampir berakhir, yakni pada 12 April 2017 mendatang. Wacana itu dilontarkan panitia khusus (pansus) rancangan Undang-undang Pemilu di DPR. Namun, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk ... Continue Reading

  • Sengkarut Seleksi Penyelenggara Pemilu Oleh TITI ANGGRAINI March 27, 2017

    SAMPAI hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung melakukan proses pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022. Padahal baik KPU maupun Bawaslu yang ada sekarang akan berakhir jabatannya 12 April 2017. Presiden ... Continue Reading

  • Jaga Integritas Pilkada February 15, 2017

    RABU, 15 Februari 2017 atau hari ini, secara serentak 101 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil kota. Presiden Joko Widodo bahkan telah mengeluarkan ... Continue Reading

  • Kodifikasi Untuk Konsolidasi Demokrasi oleh Heroik M. Pratama July 2, 2015

    Adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pemilu legislatif dan eksekutif dilakasanakan secara bersamaan pada 2019, semakin menguatkan pentingnya kodifikasi UU pemilu. Dalam sudut pandang hukum, Anke Freckmann dan Thomas Wegerich (1999) menjelaskan kodifikasi sebagai ide untuk menstrukturkan ... Continue Reading

  • Jalan Tengah Sengketa Pilkada February 12, 2015

    HARAP-harap cemas apakah pilkada masih langsung atau tidak terjawab sudah. DPR akhirnya menerima Perppu No 1/2014 menjadi undang-undang. Dengan ini, ancaman kemunduran proses demokratisasi dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah terhindarkan. Namun, dengan pengesahan Perppu No 1/2014 ... Continue Reading