• Perludem Gugat Pasal 222 UU No. 7/2017 ke MK September 6, 2017

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bersama Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif dan perseorangan Hadar Nafis Gumay menyerahkan berkas perkara judicial riview (JR) atas Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 222 dinilai tak sejalan dengan asas ... Continue Reading

  • Perludem Rencana Gugat Ambang Batas 20 Persen ke MK July 26, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Pemilu yang disepakati pada rapat paripurna DPR 21 Juli kemarin. Poin yang akan digugat yaitu terkait pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden ... Continue Reading

  • Perludem Siap Gugat UU Pemilu soal “Presidential Threshold” July 23, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tengah menyiapkan uji materi terhadap Undang-undang Pemilu terkait presidential threshold yang ditetapkan sebesar 20 persn kursi atau 25 persen suara nasional. “Karena kami anggap inkonstitusional. Maka itu yang akan kami persiapkan. Ini ... Continue Reading

  • Ngotot Terapkan Presidential Threshold, Perludem: Kesungguhan Pemerintah dalam Pelaksanaan Demokrasi Diragukan! June 16, 2017

    Kesungguhan Pemerintah dalam Pelaksanaan Demokrasi Diragukan! JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, pada dasarnya keberadaan presidential threshold sudah menjadi kontroversial. Sebab, banyak pakar dan ahli pemilu menganggap presidential threshold ilegal dan inkonstitusional. Sikap pemerintah yang ... Continue Reading

  • Perludem Dukung Polri Usut Kasus Hukum Calon Kepala Daerah January 26, 2017

    SINDONEWS.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung langkah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, yang menginstruksikan memproses dan mengusut kasus hukum semua calon kepala daerah. Dengan demikian Peraturan Kapolri (Perkap) yang diterbitkan Kapolri ... Continue Reading