Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Pemikiran
  • Publikasi
  • Buku
  • Jurnal
  • Siaran Pers
  • Dokumen
    • Peraturan KPU
  • Live Streaming
Go to...
    Home/perludem
    • Sudah/Pernah Menikah
      Sudah/Pernah Menikah November 21, 2019

      PERNIKAHAN dini paling heboh tahun ini terjadi di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Heboh dibahas di media sosial pernikahan bocah yang berlangsung pada ... Continue Reading

    • Perludem soal Usul Pilkada Asimetris: Jangan Sampai Timbulkan Diskriminasi
      Perludem soal Usul Pilkada Asimetris: Jangan Sampai Timbulkan Diskriminasi November 21, 2019

      Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut usulan Pilkada asimetris harus dilakukan secara merata ... Continue Reading

    • Perludem Ingatkan Soal Putusan MK Sikapi Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Bila Maju Pilkada
      Perludem Ingatkan Soal Putusan MK Sikapi Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Bila Maju Pilkada November 20, 2019

      TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik usulan anggota DPR tak perlu mundur ... Continue Reading

    • Perludem: “Transaksi” Ruang Gelap Sebabkan Ongkos Politik Mahal
      Perludem: “Transaksi” Ruang Gelap Sebabkan Ongkos Politik Mahal November 19, 2019

      INDOPOLITIKA.COM- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mensinyalir tingginya ongkos politik calon kepala daerah salah satunya karena ... Continue Reading

    • Perludem Ungkap Biaya Politik Tinggi Disebabkan Prilaku Elite
      Perludem Ungkap Biaya Politik Tinggi Disebabkan Prilaku Elite November 18, 2019

      INDOPOLITIKA.COM – Tingginya biaya politik kontestan calon peserta Pilkada dianggap salah satu sebab munculnya wacana Pilkada ... Continue Reading

    • Perludem Kritik Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Jika Maju Pilkada
      Perludem Kritik Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Jika Maju Pilkada November 17, 2019

      Jakarta – Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengungkapkan adanya usulan soal anggota dewan tak perlu mundur ... Continue Reading

    • Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara
      Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara November 14, 2019

      JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik ... Continue Reading

    • Tolak Pilkada Lewat DPRD, Perludem: Langkah Mundur Demokrasi
      Tolak Pilkada Lewat DPRD, Perludem: Langkah Mundur Demokrasi November 14, 2019

      JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi rencana evaluasi pemilihan kepala daerah terkait adanya ... Continue Reading

    • Perludem Khawatir Evaluasi Pilkada Langsung: Jokowi, Ingat Masa Lalu
      Perludem Khawatir Evaluasi Pilkada Langsung: Jokowi, Ingat Masa Lalu November 13, 2019

      Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) khawatir dengan adanya evaluasi sistem pilkada langsung. Soalnya, ... Continue Reading

    • Demi Kepastian Hukum Syarat Memilih dan Menghapuskan Diskriminasi Terhadap Anak, Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia Ajukan Uji Materi ke MK
      Demi Kepastian Hukum Syarat Memilih dan Menghapuskan Diskriminasi Terhadap Anak, Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia Ajukan Uji Materi ke MK November 12, 2019

      SIARAN PERS “Demi Kepastian Hukum Syarat Memilih dan Menghapuskan Diskriminasi Terhadap Anak, Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia Ajukan Uji Materi ke MK” Jakarta, 12 November 2019 Jakarta-Perkumpulan untuk Pemilu dan ... Continue Reading

    1 2 … 10
    Translate:
    Upcoming Events

    There are no upcoming events at this time.

    Siaran Pers
    • Demi Kepastian Hukum Syarat Memilih dan Menghapuskan Diskriminasi Terhadap Anak, Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia Ajukan Uji Materi ke MK November 12, 2019
    Buku
    • Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu
      Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu November 5, 2019
    • Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua
      Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua April 3, 2018
    • Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua
      Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua April 3, 2018
    Jurnal
    • Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik
      Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik November 1, 2018
    • Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional
      Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional September 18, 2017
    • Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah
      Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah January 27, 2017
    Api Pemilu
    Api Pemilu
    RUMAH PEMILU
    Rumah Pemilu
    Perludem Library
    Perludem Library
    Open Data Pemilu
    Open Data Pemilu
    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

    TENTANG KAMI
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Kontak
    • Peta Lokasi
    • Laporan Audit
    • Karir
    Instagram
    Instagram post 2181844523863661104_2103636827 Reposted from @mahkamahkonstitusi (@get_regrann) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (20/11/2019). Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XVII/2019 ini diajukan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Para pemohon menguji norma Pasal 1 angka 6 frasa “atau sudah/pernah kawin”. Pasal 1 angka 6 menyatakan, “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”. Fadli Ramadhanil selaku para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, dalam sidang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan pasal a quo khususnya frasa “atau sudah/pernah kawin” telah memberikan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Padahal, asas adil di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah salah satu indikatornya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Dengan terdaftar sebagai pemilih itu, pula warga negara dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah. Menurut para Pemohon, adanya syarat “sudah/pernah kawin” sebagai syarat warga negara bisa didaftar sebagai pemilih. Hal ini menyebabkan pilihan untuk kawin dianggap salah satu kedewasaan seseorang. - #regrann
    Instagram post 2181827658449693812_2103636827 Deputi Direktur @perludem @ninisso Khoirunnisa Agustyati menjadi narsum dalam Diskusi Media yang diselenggarakan Kode Inisiatif. Info detil sebagai berikut. Reposted from @kodeinisiatif (@get_regrann) - Undangan Peliputan Diskusi Media Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memasuki masa dua dekade (20 Tahun). Selama dua dekade ini, terdapat banyak pengaturan di dalam UUD 1945 yang ditafsirkan dan diberikan makna baru oleh Mahkamah Konstitusi (MK). *Pertama* terkait dengan pemisahan rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Pemilihan Umum (Pemilu), *Kedua* Polemik terkait sistem paling ideal dalam Pilkada apakah dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Mengingat baru-baru ini, Kemendagri melempar wacana untuk merubah desain Pilkada langsung menjadi tidak langsung, *Ketiga* ialah berkaitan dengan keserentakan antara Pilkada dengan Pemilu, *Keempat* menyoal lembaga penyelesai sengketa hasil Pemilu dan Pilkada. Dan terakhir *Kelima* berkaitan dengan Desain Sistem Pemerintahan Presidensil dalam Pemilu Serentak yang belum tuntas dibicarakan setelah 20 tahun perubahan konstitusi. Beberapa catatan diatas dirasa masih menjadi persoalan yang tidak kunjung tuntas untuk dibicarakan pasca 20 tahun konstitusi di ubah. Dalam rangka itu, Kami mengundang rekan-rekan media untuk hadir dalam diskusi dengan tema "Refleksi 20 Tahun Konstitusi: Refleksi Desain Kepemiluan" , Diskusi ini akan dilaksanakan pada: Hari, tanggal : Kamis, 21 November 2019. Waktu : Pukul 12.00-Selesai WIB (Didahului Makan Siang). Tempat : Kantor KODE Insiatif (Tebet Timur Dalam 8Q No.1) Pembicara: 1. Veri Junaidi (Ketua KODE Inisiatif) 2. August Mellaz (Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi 3. Khoirunnisa Agustyati (Deputi Direktur Perludem) 4. Ray Rangkuti (Lingkar Madani) Demikian undangan ini Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih. Narahubung : Rahmah Mutiara 0813-1876-6026 - #regrann
    Instagram post 2181286463420011276_2103636827 Rabu, 20 November 2019, Pukul 13:30 WIB bertempat di @mahkamahkonstitusi, telah berlangsung persidangan Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019, Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451. Permohonan diajukan terkait dengan syarat usia pemilih guna memastikan pengakhiran perkawinan anak serta menjaga kualitas, validitas, dan akurasi data pemilih dalam penyelenggaraan pilkada. Pemohon perkara ini adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Dengab Kuasa Hukum Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2019. Agenda: Pemeriksaan Pendahuluan (I). #perludem #koalisiperempuanindonesia #kpi #pemiludandemokrasi #tolakperkawinananak #advokasikonstitusi
    Instagram post 2181133572273263989_2103636827 Tim @perludem sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 75/PUU-XV11/2019 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diajukan oleh Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia (@indonesiawomencoalition) ke Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan syarat pemilih "atau sudah/pernah kawin" di Pilkada. Rabu, 20 November 2019 pukul 13.30 WIB.
    Instagram post 2180240829086884929_2103636827 Reposted from @yuwanapurwaditya (@get_regrann) - Missing this moment 1st National Winning Team on Apps Challenge Pilgub Jateng 2018 #BukanUntukPamer #BacaDuluPliss Ketika ilmu sosial dan ilmu alam berkolaborasi, hasilnya adalah solusi. Terkadang, masalah sosial, solusinya di teknologi. Terkadang, masalah teknologi, solusinya di sosial. Untuk oknum ilmuwan soshum, berhentilah memaki ilmuwan saintek dengan sebutan teknokrat materialistis dan kaku. Untuk oknum ilmuwan saintek, berhentilah mem-bully ilmuwan soshum dengan sebutan SJW (Social Justice Warrior). . Berhentilah merasa bahwa ilmu yang dimiliki adalah ilmu yang paling mulia, yang paling paham masyarakat. Hanya karena kita memaki dan mem-bully, memangnya masyarakat dapat apa? #StopKesombonganAkademik #MulaiKolaborasi - #regrann
    Instagram post 2180239962384157653_2103636827 Reposted from @rumahkebangsaan (@get_regrann) - Wacana pemiilihan kepala daerah oleh DPRD kembali digulirkan bertepatan dengan momentum Pilkada 2020 #RumahKebangsaan #RK #Pilkada2020 #Pilkada #DPR #Mendagri #Perludem #LIPI #KPU #Presiden #Pemerintah #Demokrasi #pilkadalangsung #DPRD - #regrann
    Instagram post 2180218209071052545_2103636827 @perludem berpartisipasi mengikuti Konferensi Tata Kelola Pemilu 2019 yang diselenggarakan @kpu_ri pada 13-16 November 2019. Deputi Direktur @perludem @ninisso menjadi Moderator pada kelompok pembahasan Aspek Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu Direktur Eksekutif @perludem @tanggraini sebagai Pembahas pada kelompok Aspek Hukum. . Diharapkan melalui Konferensi ini bisa dihasilkan perbaikan atas kerangka hukum dan tata kelola pemilu sehingga pemilu dan demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan demokratis pada masa mendatang. . 📸: @kpu_ri . #perludem #pemiludandemokrasi #konferensitatakelolapemilu #tatakelolapemilu #pemilu2019
    Instagram post 2180208812857188209_2103636827 The Asian Network for Free Elections (ANFREL) congratulates the people of Sri Lanka on the successful, largely peaceful and orderly conduct of the 2019 Presidential Election held on November 16. The Election Commission of Sri Lanka (EC) needs to be particularly acknowledged for delivering on its constitutional mandate to ensure an electoral process that has drawn confidence of people and political parties alike. The success of election was resounded by the acceptance of the election outcome by all contesting parties in a welcome demonstration of democratic maturity, yielding a quick and swift transfer of power. Through the deployment of international election observers throughout the country, the mission witnessed how Sri Lankan people emerged and participated in deciding the future of their country. This report presents ANFREL’s preliminary assessment of the electoral process, which was crafted with internationally-recognized democratic election norms and principles in mind. The 83.73% turnout is the reinforcement of public faith in the ballot and the prospects of change it can bring. Therefore, it is necessary that all issues both observers and voters saw emerging from the process be addressed immediately in order to continue and strengthen public trust in elections. Despite some procedural inadequacies such as insufficient safeguards to protect voters’ secrecy, generally unclear definition of the role of police officials inside polling stations and differential understanding of election officials to handle tendered and spoilt ballots, the voting process on Election Day ran smoothly. However, the smoothness of the process was not felt by all voters. Almost all polling stations observed by ANFREL observers posed an accessibility challenge to persons with disability (PWD), especially wheelchair-bound and elderly voters. More: https://anfrel.org/interim-report-international-election-observation-mission-ieom-to-the-democratic-socialist-republic-of-sri-lankas-2019-presidential-election/ @perludem is a member of Anfrel representing Indonesia.
    Instagram post 2175365212830952125_2103636827 Siaran Pers "Demi Kepastian Hukum Syarat Memilih dan Menghapuskan Diskriminasi Terhadap Anak, Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia Ajukan Uji Materi ke MK" Jakarta, 12 November 2019 Jakarta-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada Selasa (12/11) mengajukan pengujian UU No. 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh MK adalah frasa “atau sudah/pernah kawin” di dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 2015. Frasa tersebut merupakan ketentuan yang mengatur kualifikasi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 2015 diatur bahwa, “Pemilih adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan”. Ketentuan tersebut menurut Para Pemohon, telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap proses pendaftaran pemilih di dalam UU Pilkada. Frasa “atau sudah/pernah kawin” muncul sebagai kualifikasi untuk menjadi pemilih, dikarenakan orang yang sudah kawin atau pernah kawin disimpulkan sebagai orang yang sudah dewasa. Ini sejalan dengan ketentuan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum direvisi), bahwa usia minimal perempuan untuk bisa melakukan ikatakan perkawinan adalah 16 tahun, dan bagi laki-laki minimal 19 tahun. Sementara, usia minimal menjadi pemilih adalah 17 tahun. Hal ini berlaku baik di dalam UU Pemilu, maupun UU Pilkada. Karena adanya persinggungan usia antara usia minimal perkawinan (16 Tahun), khusus untuk perempuan, dan syarat usia sebagai pemilih (17 Tahun), maka sangat mungkin perempuan yang berusia 16 tahun sudah melakukan ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, karena orang yang melakukan ikatan perkawinan dianggap sebagai orang yang sudah dewasa, maka frasa “sudah/pernah kawin” dimasukkan ke dalam klausul syarat pemilih. Tetapi, di dalam konteks hari ini, syarat usia minimal perkawinan sudah diubah melalui Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Sata ini tidak ada lagi perbedaan minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Selengkapnya klik www.perludem.org.
    Instagram post 2171770881779743194_2103636827 Komisi Yudisial bekerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk pemilu dan integritas hakim. Kegiatan ini memberikan refleksi penegakan hukum Pemilu 2019, sekaligus proyeksi untuk Pilkada 2020. @fadliramadhanil yang mewakili Perludem menjadi narasumber pada acara ini. . . . #perludem #pemiludandemokrasi #integritas #komisiyudisial #unitomo
    Instagram post 2170243455505433397_2103636827 Hari ini (Selasa, 5 November 2019) Perludem yang diwakili oleh Ibrohim menghadiri acara "Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) di Morrissey Hotel, Jakarta. . . . #perludem #pemiludandemokrasi #lkpp
    Instagram post 2167252300484408037_2103636827 Selamat bertugas Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem yang tergabung bersama Tim ANFREL sebagai Longterm Observer Pemilu Presiden Srilanka November 2019. Semoga mendapatkan pembelajaran terbaik yang bisa digunakan untuk memperkuat kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia. Proficiat. . #perludem #pemiludandemokrasi #longtermobservers #srilankaelections #anfrel
    Load More...
    Copyright 2016 - 2018 | perludem.org | Jl. Tebet Timur IV A No.1 Tebet, Jakarta-Selatan
    Translate »