Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Pemikiran
  • Publikasi
  • Buku
  • Jurnal
  • Siaran Pers
  • Dokumen
    • Peraturan KPU
  • Live Streaming
Go to...
    Home/perludem
    • Perludem: Kriteria Pemilihan Menteri Harus Terbuka
      Perludem: Kriteria Pemilihan Menteri Harus Terbuka October 14, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan pemilihan menteri sebaiknya ... Continue Reading

    • Perludem: Pimpinan Komisi II Harus Punya Visi Soal Demokrasi
      Perludem: Pimpinan Komisi II Harus Punya Visi Soal Demokrasi October 13, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Figur yang akan mengisi kursi pimpinan Komisi II DPR diharapkan mempunyai visi yang ... Continue Reading

    • Soal Mulan dkk, Perludem: Mestinya KPU lebih berhati-hati
      Soal Mulan dkk, Perludem: Mestinya KPU lebih berhati-hati October 8, 2019

      Jakarta (ANTARA) – Direktur Perludem Titi Anggraini mengingatkan Komisi Pemilihan Umum semestinya lebih berhati-hati dalam merespons ... Continue Reading

    • ICW dan Perludem Gugat UU Pilkada, Uji Ketentuan Eks Koruptor Bisa Maju Jadi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
      ICW dan Perludem Gugat UU Pilkada, Uji Ketentuan Eks Koruptor Bisa Maju Jadi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota September 12, 2019

      Kabar24.com, JAKARTA — Para mantan terpidana korupsi harus mulai pikir-pikir untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah ... Continue Reading

    • Perludem Soroti Jabatan Kosong Imbas Pilkada Serentak 2024
      Perludem Soroti Jabatan Kosong Imbas Pilkada Serentak 2024 August 25, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya sekitar 2022-2023. Akan tetapi, pemilihan kepala ... Continue Reading

    • Perludem Sebut Partisipasi Perempuan di Pemilu 2019 Belum Maksimal
      Perludem Sebut Partisipasi Perempuan di Pemilu 2019 Belum Maksimal August 23, 2019

      JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) memberi sejumlah catatan terkait penyelenggaraan Pemilu ... Continue Reading

    • Perludem Setuju Threshold untuk DPRD, Cukup 1 Persen
      Perludem Setuju Threshold untuk DPRD, Cukup 1 Persen August 8, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini setuju dengan gagasan ... Continue Reading

    • Perludem Kritik Usul Tjahjo Kumolo soal Persingkat Masa Kampanye
      Perludem Kritik Usul Tjahjo Kumolo soal Persingkat Masa Kampanye July 18, 2019

      TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengkritik usulan Menteri Dalam Negeri ... Continue Reading

    • Perludem Sarankan 7 Hal Soal Rekapitulasi Elektronik Pemilu
      Perludem Sarankan 7 Hal Soal Rekapitulasi Elektronik Pemilu July 7, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi, mengatakan KPU perlu ... Continue Reading

    • Perludem: KPU Perlu Seriusi Niat Penerapan E-Rekap
      Perludem: KPU Perlu Seriusi Niat Penerapan E-Rekap July 6, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengambil langkah ... Continue Reading

    1 2 … 8
    Translate:
    Upcoming Events

    There are no upcoming events at this time.

    Siaran Pers
    • Mengkaji Peluang Rekapitulasi Suara Elektronik di Pilkada Serentak 2020 July 5, 2019
    Buku
    • Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua
      Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua April 3, 2018
    • Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua
      Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua April 3, 2018
    • API Pemilu : TOWARD THE SMART ELECTION (English Version)
      API Pemilu : TOWARD THE SMART ELECTION (English Version) December 6, 2016
    Jurnal
    • Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik
      Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik November 1, 2018
    • Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional
      Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional September 18, 2017
    • Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah
      Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah January 27, 2017
    Api Pemilu
    Api Pemilu
    RUMAH PEMILU
    Rumah Pemilu
    Perludem Library
    Perludem Library
    Open Data Pemilu
    Open Data Pemilu
    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

    TENTANG KAMI
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Kontak
    • Peta Lokasi
    • Karir
    Instagram
    Instagram post 2159564968243286282_2103636827 @perludem diwakili Direktur Eksekutifnya @tanggraini, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite I DPD RI membahas persiapan pilkada serentak 2020 dan revisi atas UU Pilkada. . Resposted from @dpdri. . #komite1 #dpdri #pilkadaserentak2020 #revisiuupilkada #pemiludandemokrasi #perludem
    Instagram post 2159560378542416963_2103636827 Reposted from @jaringid (@get_regrann) - ExcEl Award To  recognize and honour outstanding journalism on election issues, RESPECT – a joint program of the Indonesian Association for Media Development @ppmn_official and the Association for Elections and Democracy @perludem — invites journalists from multiplatform media in Southeast Asia (Brunei, Cambodia,  East Timor, Indonesia, Laos , Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand and Vietnam) to join this new regional award competition. ExCel  Award competition seeks to recognize outstanding journalism reports about elections in Southeast Asia, ranging from news and features to investigative story that not only raise public awareness but impact society. Winners will receive in total $15.000 and be invited to receive their awards at a regional journalism conference in Jakarta in November 2019. To submit please check link bio #electionreporting #southeastasiajournalist #excelaward #ppmn #perludem #bestreporting #investigationjournalism - #regrann
    Instagram post 2157141936656817603_2103636827 #latepost Reposted from @netgrit (@get_regrann) - Pertemuan para pegiat pemilu dari Filipina dan Malaysia memberikan kesempatan untuk bisa belajar memajukan kualitas pemilu dan di Indonesia @perludem #Netgrit #NegritPeduli #KawalPemiluJagaSuara2019 - #regrann
    Instagram post 2157137617966416129_2103636827 Reposted from @mahkamahkonstitusi (@get_regrann) - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) di Ruang Sidang Pleno MK, pada Rabu (16/10/2019). Sidang perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Fadli Ramadhanil selaku kuasa hukum menyampaikan perbaikan permohonan berupa penguatan argumentasi dasar pengujian pasal-pasal tersebut. Menurut Pemohon, dalam membangun sistem presidensiil yang efektif diperlukan pemilihan presiden/wakil presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR. Hal ini selayaknya berlaku juga untuk pemilihan pada kepala daerah. Kendati tidak disebutkan secara ekplisit dalam UU Pemilu, sambungnya, dalam kerangka politik bahwa hubungan DPR dan kepala daerah tidak bisa dipisahkan termasuk pula dengan jadwal keserentakan pemilihannya. - #regrann
    Instagram post 2157136154112541576_2103636827 Reposted from @mahkamahkonstitusi (@get_regrann) - Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 masih menjadi sorotan di masyarakat. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mengajukan uji materiil terkait Pemilu Serentak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) untuk perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (2/10/2019). Pemohon menyebutkan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Fadli Ramadhanil selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, sambungnya, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar. - #regrann
    Instagram post 2144160426274163378_2103636827 Perludem menyelenggarakan "Regional Multistakeholders Meeting On Elections And Technology" 30 September - 1 Oktober 2019 yang dihadiri oleh lembaga penyelenggara pemilu, perwakilan masyarakat sipil dan media dari Indonesia, Filipina, Malaysia dan International IDEA. #perludem #pemiludandemokrasi #teknologipemilu
    Instagram post 2143027202089239349_2103636827 Credit to from @sundulman (@get_regrann) - @kangmaman1965 dan @missnyctagina mengajak Bpk Firman Soebagjo (anggota @dpr_ri) dan Ibu Titi Anggraini (@perludem) mengevaluasi proses sosialisasi “produk” kerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan, anggaran, legislasi dan juga diplomasi antarparlemen negara-negara lain. Titik beratnya, tentu saja dalam hal sosialisasi RUU & UU dengan segala prosesnya dari hulu hingga hilir. - #regrann
    Instagram post 2143026605214528479_2103636827 Credit to from @sundulman (@get_regrann) - @kangmaman1965 dan @missnyctagina mengajak Anggota @dpr_ri Herman Khaeron dan Titi Anggraini dari @perludem untuk blak-blakan mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019. - #regrann
    Instagram post 2140625767938394277_2103636827 Launching Buku dan Seminar "Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu" Kamis, 26 September 2019, Hotel Millennium Jakarta. Pembicara: Evi Novida Ginting Manik (Komisioner KPU) Mochammad Afifuddin (Anggota Bawaslu RI) Endang Sulastri (Pengajar Fisip UMJ) Fadli Ramadhanil (Peneliti Perludem) Yayan Hidayat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Moderator: Delia Wildianti (Puskapol UI) #Perludem #pemiludandemokrasi #hakmemilihwarganegara #keterwakilanperempuan #pemilu2019
    Instagram post 2140562992763702349_2103636827 Perludem, diwakili Direktur Eksekutif-nya @tanggraini, hadir mengisi SEMINAR NASIONAL “REVITALISASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024". Rabu, 25 September 2019, Pukul 08.30-16.00 WIB. Graha William Soeryajaja, Kampus UKI Jln. Mayjen Sutoyo No. 2, Jakarta Timur. Diselenggarakan Fak Hukum UKI dan Hanns Seidel Foundation. . #perludem #pemiludandemokrasi #evaluasipemilu2019
    Instagram post 2140453699855049141_2103636827 FGD "Review Pilkada Tahun 2015, 2017 dan 2018; Outlook Pilkada Tahun 2020". Diselenggarakan Fraksi Nasdem DPR RI, 24 September 2019. Dihadiri Narsum dari Bawaslu, Anggota DPR terpilih Pemilu 2019, dan tenaga ahli DPR (anggota, fraksi, dan AKD). . Beberapa masukan untuk revisi UU Pilkada: . • Harmonisasi dengan perkembangan hukum positif dalam UU Pemilu, khususnya soal nomenklatur Bawaslu dan kewenangannya, definisi kampanye, metode kampanye, dll. • Mengatur lebih detil soal rekapitulasi suara elektronik, khususnya terkait penyelesaian masalah hukum dalam penggunaan rekap elektronik. • Penurunan syarat pencalonan dari parpol dan perseorangan. Perseorangan 3% dari DPT, dengan verifikasi faktual yang akurat, valid, dan akuntabel. • Usia pemilih menggunakan satu parameter saja, berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara. Dengan fasilitasi jaminan penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik (suket/kartu pemilih). • Pengaturan pencalonan mantan narapidana kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun lebih: masa jeda 10 tahun (2 periode) setelah bebas murni. • Penataan jadwal pilkada: Tidak serentak nasional di 2024. • Penjadwalan Pilkada serentak di 2022 untuk kepala daerah yang akhir masajabatannya 2022 dan 2023. Serentak nasional pada 2026. • Ketentuan afirmasi bagi pencalonan perempuan. Pengurangan syarat dukungan 30% bagi paslon yang salah satu atau kedua calonnya ada perempuan. • Pemberlakuan pembatasan belanja kampanye yang lebih realistis. • Pembiayaan pilkada dari APBN. Sanksi administratif politik uang oleh Bawaslu tidak harus kumulatif TSM. Satu kasus yang terbukti dan tidak terbantahkan berkorelasi dengan paslon maka bisa dilakukan pembatalan denagn batasan upaya hukum satu kali ke Mahkamah Agung. . #perludem #pemiludandemokrasi #revisiuupilkada #pilkadaserentak2020 - #regrann @tanggraini
    Instagram post 2137557840427262708_2103636827 Direktur Eksekutif @perludem @tanggraini saat menjadi narasumber kegiatan EVALUASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM MEMFASILITASI PROSES TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020, yang diselenggarakan @kpu_ri pada 18 September 2019 di Denpasar, Bali. . . Dalam kegiatan tersebut Titi fokus membahas SIPOL dan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: . • SIPOL internal (KPU dan Parpol) dan SIPOL eksternal melalui infopemilu.kpu.go.id. Keberlanjutan dan konektivitas dengan pelayanan tahapan secara holistik (AD ART, visi misi, dll). Data Pilkada 2015 hanya tertinggal data hasil pilkada. • Pemutakhiran kepengurusan parpol yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, terutama bila terjadi keterbelahan/dualisme parpol. Perlu konektivitas dengan Kemenkumham, akses Kemenkumham pada data paling mutakhir. • Pemutakhiran kepengurusan (setidaknya di 270 daerah) oleh pengurus tingkat pusat sebelum proses pencalonan dan oleh parpol sesuai tingkatan untuk kepentingan pencalonan. Bisa diminta berkala karena Pilkada serentak yang diselenggarakan berkala. • Penyediaan open data format, untuk pengolahan dan penggunaan data secara lebih variatif, kreatif, dan luas. . Kalau Sobat, punya rekomendasi apa untuk Sipol, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada? . #perludem #pemiludandemokrasi #evaluasipemilu2019 #sipol
    Load More...
    Copyright 2016 - 2018 | perludem.org | Jl. Tebet Timur IV A No.1 Tebet, Jakarta-Selatan
    Translate »