• Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah(PILKADA) November 30, 2017

    Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA): UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. UU Nomor 8 Tahun ... Continue Reading

  • Kandidat Harus Berintegritas November 29, 2017

    JAKARTA – Negara harus hadir dalam mengawasi proses pencalonan kepala daerah di pilkada serentak 2018. Karena, masyarakat akan merasakan ada jaminan integritas dalam proses pencalonan kepala daerah. “Harus ada harmonisasi antara penyelenggara negara dengan masyarakat dalam proses pencalonan kepala daerah ... Continue Reading

  • List Putusan MK Tentang UU Pemilu dan Pilkada March 20, 2017

    Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga sekarang, pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun UU Pemilihan Kepala Daerah, termasuk Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu termasuk yang paling ... Continue Reading

  • Perludem Dukung Polri Usut Kasus Hukum Calon Kepala Daerah January 26, 2017

    SINDONEWS.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung langkah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, yang menginstruksikan memproses dan mengusut kasus hukum semua calon kepala daerah. Dengan demikian Peraturan Kapolri (Perkap) yang diterbitkan Kapolri ... Continue Reading

  • Ilusi Sanksi Berat Politik Uang November 2, 2016

    Harapan adanya sanksi berat terhadap pelaku politik uang hampir dipastikan hanya ilusi. Sanksi berat dalam bentuk diskualifikasi sebagai pasangan calon kepala daerah akan sulit terlaksana. Selain adanya legitimasi terhadap pemberian uang tunai di dalam UU Pilkada,kekhawatiran ... Continue Reading

  • Ambiguitas Pengaturan Politik Uang June 9, 2016

    Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Pengesahan UU ini memberikan kepastian hukum persiapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. ... Continue Reading

  • Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah OLEH HEROIK M. PRATAMA April 19, 2016

    Wacana peningkatan syarat jumlah dukungan calon perseorangan menguat di tengah persiapan proses pembahasan revisi undang-undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Tidak sebandingnya syarat calon perseorangan dengan partai politik menjadi argumentasi dasar yang ... Continue Reading

  • Menanti Konstitusionalitas Calon Tunggal oleh TITI ANGGRAINI September 29, 2015

    Jika tak ada aral, Selasa (29/9), Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus pengujian undang-undang terkait konstitusionalitas calon tunggal dalam pilkada. Ada tiga permohonan yang masuk ke MK. Pertama, permohonan Nomor 95/PUU-XIII/2015 yang diajukan Aprizaldi beserta kurang lebih 30 ... Continue Reading

  • Bahaya Politik Gentong Babi di Pilkada oleh Heroik M. Pratama June 15, 2015

    Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak, Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melihat adanya gejala peningkatan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada (Kompas 23/4/2015). Namun demikian detail daerah-daerah yang meningkatkan anggaran ini masih ... Continue Reading

  • Jalan Tengah Sengketa Pilkada February 12, 2015

    HARAP-harap cemas apakah pilkada masih langsung atau tidak terjawab sudah. DPR akhirnya menerima Perppu No 1/2014 menjadi undang-undang. Dengan ini, ancaman kemunduran proses demokratisasi dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah terhindarkan. Namun, dengan pengesahan Perppu No 1/2014 ... Continue Reading