• Ilusi Sanksi Berat Politik Uang November 2, 2016

    Harapan adanya sanksi berat terhadap pelaku politik uang hampir dipastikan hanya ilusi. Sanksi berat dalam bentuk diskualifikasi sebagai pasangan calon kepala daerah akan sulit terlaksana. Selain adanya legitimasi terhadap pemberian uang tunai di dalam UU Pilkada,kekhawatiran ... Continue Reading

  • Ambiguitas Pengaturan Politik Uang June 9, 2016

    Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Pengesahan UU ini memberikan kepastian hukum persiapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. ... Continue Reading

  • Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah OLEH HEROIK M. PRATAMA April 19, 2016

    Wacana peningkatan syarat jumlah dukungan calon perseorangan menguat di tengah persiapan proses pembahasan revisi undang-undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Tidak sebandingnya syarat calon perseorangan dengan partai politik menjadi argumentasi dasar yang ... Continue Reading

  • Menanti Konstitusionalitas Calon Tunggal oleh TITI ANGGRAINI September 29, 2015

    Jika tak ada aral, Selasa (29/9), Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus pengujian undang-undang terkait konstitusionalitas calon tunggal dalam pilkada. Ada tiga permohonan yang masuk ke MK. Pertama, permohonan Nomor 95/PUU-XIII/2015 yang diajukan Aprizaldi beserta kurang lebih 30 ... Continue Reading

  • Bahaya Politik Gentong Babi di Pilkada oleh Heroik M. Pratama June 15, 2015

    Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak, Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melihat adanya gejala peningkatan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada (Kompas 23/4/2015). Namun demikian detail daerah-daerah yang meningkatkan anggaran ini masih ... Continue Reading

  • Jalan Tengah Sengketa Pilkada February 12, 2015

    HARAP-harap cemas apakah pilkada masih langsung atau tidak terjawab sudah. DPR akhirnya menerima Perppu No 1/2014 menjadi undang-undang. Dengan ini, ancaman kemunduran proses demokratisasi dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah terhindarkan. Namun, dengan pengesahan Perppu No 1/2014 ... Continue Reading

  • Mimpi PDIP Menyapu Pilkada oleh Didik Supriyanto February 10, 2015

    Sindonews.com | Presiden Jokowi meminta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar pada September 2015. Pilkada ini meliputi pemilihan 8 gubernur, 26 wali kota, dan 170 bupati, yang tersebar di 23 provinsi. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri ... Continue Reading

  • Demi Siklus Pemilu oleh DIDIK SUPROYANTO January 16, 2015

    Pilkada di 7 provinsi dan 181 kabupaten/kota yang semestinya berlangsung sepanjang Juni-Desember 2015 akan diserentakkan pelaksanaannya pada Desember 2015. Rencana KPU tersebut merupakan perintah Pasal 201 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, ... Continue Reading

  • Pilkada oleh DPRD, Langkah Mundur Demokrasi oleh TITI ANGGRAINI September 4, 2014

    Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuatkan gagasan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, juga walikota dan wakil ... Continue Reading