• Bagi-bagi Paket Sembako Terang-terangan | Bukti Rendahnya Penghormatan Etika Politik April 21, 2017

    JAKARTA, suaramerdeka.com – Terjadinya aksi pembagian paket sembako secara terbuka dan masif menjelang hari H pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dinilai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sebagai suatu hal yang memprihatinkan. Hal ini karena ... Continue Reading

  • Politik Uang “Hoax” atau Realita? March 24, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, politik uang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 berada di antara hoax dan realita. Pada Pilkada ini, banyak informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan politik ... Continue Reading

  • Perludem: Politik Uang dalam Sistem Proporsional Tertutup Lebih Besar March 20, 2017

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Buruknya produk legislasi yang dihasilkan legislatif tidak serta merta langsung mengubah sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Sistem terbuka terbatas yang saat ini dibahas Pansus RUU Pemilu bukanlah jawaban apabila politik uang dituding menghasilkan anggota legislatif yang tidak berbobot. Direktur ... Continue Reading

  • Masa Tenang, Perludem: Politik Uang Meningkat February 12, 2017

    kbr.id, Jakarta- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan tensi politik saat masa tenang  dalam Pilkada bisa meningkat hingga tiga kali lipat dibanding masa kampanye. Peneliti Perludem Fadli Ramdhanil mengatakan, pada masa tenang itu, pasangan calon maupun tim ... Continue Reading

  • Ilusi Sanksi Berat Politik Uang November 2, 2016

    Harapan adanya sanksi berat terhadap pelaku politik uang hampir dipastikan hanya ilusi. Sanksi berat dalam bentuk diskualifikasi sebagai pasangan calon kepala daerah akan sulit terlaksana. Selain adanya legitimasi terhadap pemberian uang tunai di dalam UU Pilkada,kekhawatiran ... Continue Reading

  • Ambiguitas Pengaturan Politik Uang June 9, 2016

    Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Pengesahan UU ini memberikan kepastian hukum persiapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. ... Continue Reading

  • Sanksi Administrasi Politik Uang May 17, 2016

    Instrumen dan penegakan hukum pemilu harus menjamin keadilan pemilu (electoral justice ). Istilah keadilan pemilu muncul sebagai paradigma untuk menegakkan kemurnian hak pilih warga negara. Jika hak pilih warga negara termanipulasi oleh peserta pemilu, sistem keadilan pemilu ... Continue Reading

  • Urgensi Revisi UU Pilkada OLEH TITI ANGGRAINI April 19, 2016

    Akhir Maret 2016 Pemerintah secara resmi telah menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ini mendesak untuk ... Continue Reading

  • Bahaya Politik Gentong Babi di Pilkada oleh Heroik M. Pratama June 15, 2015

    Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak, Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melihat adanya gejala peningkatan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada (Kompas 23/4/2015). Namun demikian detail daerah-daerah yang meningkatkan anggaran ini masih ... Continue Reading