• Perludem: Presidential Treshold Untungkan Capres Inkumben November 3, 2017

    TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan ketentuan presidential threshold (PT) dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 222, sangat menguntungkan partai-partai ... Continue Reading

  • Perludem: MK Mesti Prioritaskan Putusan Gugatan UU Pem‎ilu! November 3, 2017

    JAKARTA – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil b‎erharap Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan penyelesaian perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan pihaknya. Sebab, penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai. “Karena permohonan sudah masuk ... Continue Reading

  • Jika Membenarkan Ambang Batas 20/25%, MK Langgar Konstitusi November 2, 2017

    Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen total suara sah pemilu sebelumnya bertentangan dengan ... Continue Reading

  • Perludem: Ada Cara yang Lebih Tepat Efisienkan Anggaran Daripada Pangkas Verifikasi Parpol October 27, 2017

    JAKARTA – Pemerintah menyatakan, verifikasi faktual peserta Pemilu 2019 yang hanya diikuti partai politik (parpol) baru bertujuan untuk efisiensi anggaran. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyanggah argumen tersebut. Menurutnya prinsip keadilan harus lebih dikedepankan. “Kalau merujuk ... Continue Reading

  • Presidential threshold requirement challenged September 8, 2017

    Four activists and watchdogs are set to file a judicial review request with the Constitutional Court on Wednesday to challenge an article in the 2017 Elections Law on presidential threshold requirements. The two activists — former General Elections Commission (KPU) member ... Continue Reading

  • Dua Lembaga Pemerhati Pemilu Gugat Presidential Threshold ke MK September 8, 2017

    JAKARTA – Dua lembaga pemerhati pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, mengajukan gugatan salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menguggat Pasal 222 tentang ambang ... Continue Reading

  • Resmi! Perludem dan Kode Inisiatif Daftarkan Gugatan UU Pemilu ke MK September 7, 2017

    JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan yang diajukan dua LSM tersebut menambah daftar panjang penggugat UU Pemilu ... Continue Reading

  • Perludem Siap Gugat UU Pemilu soal “Presidential Threshold” July 23, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tengah menyiapkan uji materi terhadap Undang-undang Pemilu terkait presidential threshold yang ditetapkan sebesar 20 persn kursi atau 25 persen suara nasional. “Karena kami anggap inkonstitusional. Maka itu yang akan kami persiapkan. Ini ... Continue Reading

  • Perludem: Idealnya, Semua Parpol Bisa Ajukan Capres di Pemilu 2019 July 23, 2017

    Meski Undang-undang Pemilu sudah disahkan, sejumlah pihak masih mempersoalkan masalah ambang batas pemilu presiden (presidential threshold) yang mencapai 20 persen. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Ramadhanil menilai seharusnya tidak ada pembatasan mengenai jumlah calon presiden yang bertarung ... Continue Reading

  • Perludem: PT 20 Persen Munculkan Diskriminasi dalam Pemilu July 22, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, pemberlakuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara memunculkan diskriminasi dalam pemilu. Menurut Titi, dalam pemilu serentak tidak bisa diberlakukan lagi ... Continue Reading