Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Pemikiran
  • Publikasi
  • Buku
  • Jurnal
  • Siaran Pers
  • Dokumen
    • Peraturan KPU
  • Live Streaming
Go to...
    Home/putusan MK
    • Perludem: Penentuan Caleg Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak
      Perludem: Penentuan Caleg Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak October 31, 2019

      Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan penentuan calon ... Continue Reading

    • Perludem Jelaskan Kabar Capres Harus Menang di Setengah Provinsi
      Perludem Jelaskan Kabar Capres Harus Menang di Setengah Provinsi April 22, 2019

      TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menjelaskan soal kabar yang ... Continue Reading

    • Perludem Beberkan 3 Poin Baru yang Dikabulkan MK Terkait Persoalan Pemilu
      Perludem Beberkan 3 Poin Baru yang Dikabulkan MK Terkait Persoalan Pemilu April 11, 2019

      TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Peneliti Hukum Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan pemungutan suara ... Continue Reading

    • Perludem Harap Penggunaan Suket untuk Mencoblos Bisa Transparan
      Perludem Harap Penggunaan Suket untuk Mencoblos Bisa Transparan March 31, 2019

      Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pemilih menggunakan ... Continue Reading

    • Perludem Minta KPU Segera Tindak Lanjuti Tiga Putusan MK
      Perludem Minta KPU Segera Tindak Lanjuti Tiga Putusan MK March 29, 2019

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengharapkan KPU bisa ... Continue Reading

    • Perludem Desak Dinas Dukcapil Permudah Pemilih Dapatkan Suket
      Perludem Desak Dinas Dukcapil Permudah Pemilih Dapatkan Suket March 29, 2019

      tirto.id – Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini mengaku puas dengan keputusan Mahkamah ... Continue Reading

    • Selaku Pemohon, Perludem Harap Dukcapil dan KPU Segera Tindak Lanjut Putusan MK
      Selaku Pemohon, Perludem Harap Dukcapil dan KPU Segera Tindak Lanjut Putusan MK March 29, 2019

      JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Direktorat Jenderal ... Continue Reading

    • Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 (KTP Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan Lama Penghitungan Suara di TPS)
      Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 (KTP Elektronik, Pindah Memilih, Hak Surat Suara Pemilu Legislatif, dan Lama Penghitungan Suara di TPS) March 29, 2019

      Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan perkara yang teregister nomor 20/PUU-XVII/2019. Download putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah ini. ... Continue Reading

    • Perludem: Pelanggaran Etik Arief Hidayat Berpotensi Bikin Gonjang-ganjing
      Perludem: Pelanggaran Etik Arief Hidayat Berpotensi Bikin Gonjang-ganjing February 8, 2018

      JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, kasus pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi ... Continue Reading

    • Perludem: Hakim Arief tak Mundur, Putusan MK Diragukan
      Perludem: Hakim Arief tak Mundur, Putusan MK Diragukan February 8, 2018

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Hukum dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, masalah etik yang mendera Ketua ... Continue Reading

    1 2 … 4
    Translate:
    Upcoming Events

    There are no upcoming events at this time.

    Siaran Pers
    • Mengkaji Peluang Rekapitulasi Suara Elektronik di Pilkada Serentak 2020 July 5, 2019
    Buku
    • Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu
      Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu November 5, 2019
    • Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua
      Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua April 3, 2018
    • Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua
      Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua April 3, 2018
    Jurnal
    • Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik
      Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik November 1, 2018
    • Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional
      Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional September 18, 2017
    • Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah
      Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah January 27, 2017
    Api Pemilu
    Api Pemilu
    RUMAH PEMILU
    Rumah Pemilu
    Perludem Library
    Perludem Library
    Open Data Pemilu
    Open Data Pemilu
    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

    TENTANG KAMI
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Kontak
    • Peta Lokasi
    • Laporan Audit
    • Karir
    Instagram
    Instagram post 2175365212830952125_2103636827 Siaran Pers "Demi Kepastian Hukum Syarat Memilih dan Menghapuskan Diskriminasi Terhadap Anak, Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia Ajukan Uji Materi ke MK" Jakarta, 12 November 2019 Jakarta-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada Selasa (12/11) mengajukan pengujian UU No. 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh MK adalah frasa “atau sudah/pernah kawin” di dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 2015. Frasa tersebut merupakan ketentuan yang mengatur kualifikasi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 2015 diatur bahwa, “Pemilih adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan”. Ketentuan tersebut menurut Para Pemohon, telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap proses pendaftaran pemilih di dalam UU Pilkada. Frasa “atau sudah/pernah kawin” muncul sebagai kualifikasi untuk menjadi pemilih, dikarenakan orang yang sudah kawin atau pernah kawin disimpulkan sebagai orang yang sudah dewasa. Ini sejalan dengan ketentuan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum direvisi), bahwa usia minimal perempuan untuk bisa melakukan ikatakan perkawinan adalah 16 tahun, dan bagi laki-laki minimal 19 tahun. Sementara, usia minimal menjadi pemilih adalah 17 tahun. Hal ini berlaku baik di dalam UU Pemilu, maupun UU Pilkada. Karena adanya persinggungan usia antara usia minimal perkawinan (16 Tahun), khusus untuk perempuan, dan syarat usia sebagai pemilih (17 Tahun), maka sangat mungkin perempuan yang berusia 16 tahun sudah melakukan ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, karena orang yang melakukan ikatan perkawinan dianggap sebagai orang yang sudah dewasa, maka frasa “sudah/pernah kawin” dimasukkan ke dalam klausul syarat pemilih. Tetapi, di dalam konteks hari ini, syarat usia minimal perkawinan sudah diubah melalui Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Sata ini tidak ada lagi perbedaan minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Selengkapnya klik www.perludem.org.
    Instagram post 2171770881779743194_2103636827 Komisi Yudisial bekerjasama dengan Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk pemilu dan integritas hakim. Kegiatan ini memberikan refleksi penegakan hukum Pemilu 2019, sekaligus proyeksi untuk Pilkada 2020. @fadliramadhanil yang mewakili Perludem menjadi narasumber pada acara ini. . . . #perludem #pemiludandemokrasi #integritas #komisiyudisial #unitomo
    Instagram post 2170243455505433397_2103636827 Hari ini (Selasa, 5 November 2019) Perludem yang diwakili oleh Ibrohim menghadiri acara "Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis dalam Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) di Morrissey Hotel, Jakarta. . . . #perludem #pemiludandemokrasi #lkpp
    Instagram post 2167252300484408037_2103636827 Selamat bertugas Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem yang tergabung bersama Tim ANFREL sebagai Longterm Observer Pemilu Presiden Srilanka November 2019. Semoga mendapatkan pembelajaran terbaik yang bisa digunakan untuk memperkuat kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia. Proficiat. . #perludem #pemiludandemokrasi #longtermobservers #srilankaelections #anfrel
    Instagram post 2167230529530090808_2103636827 Sobat @perludem ayo di-LIKE Facebook Fan Page Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Search @pemiludandemokrasi di kolom pencarian Facebook, lalu di-LIKE deeehhhh..... Dapatkan update berita dan informasi terkait kegiatan-kegiatan Perludem. Pasti gak nyesel deh..... 😁 . #perludem #pemiludandemokrasi
    Instagram post 2166551471536264580_2103636827 Perludem diundang Program MAMPU untuk berdiskusi membahas "Pemerintahan Baru dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan", terkhusus soal bagaimana gerakan perempuan ambil bagian memperkuat keterwakilan perempuan di ranah politik dan pemerintahan. Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. #perludem #pemiludandemokrasi #mampu #keterwakilanperempuan #perempuanpolitik
    Instagram post 2165940806249593065_2103636827 Workshop Mini Tim Peneliti @perludem membahas evaluasi Pemilu 2019 berdasarkan temuan riset lapangan di Lampung dan Jawa Barat. 29 Oktober 2019.
    Instagram post 2165939913634352227_2103636827 Terima kasih kepada @csisindonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada para peneliti Perludem untuk menulis jurnal Analisis CSIS. Semoga tulisan ini bisa berkontribusi kepada tata kelola Pemilu di Indonesia
    Instagram post 2165926013803302758_2103636827 Hari ini @perludem yang diwakili oleh @fadliramadhanil dan @heroikmp menjadi salah satu narasumber dalam rapat kerja terbatas Dewan Ketahanan Nasional. Heroik menjadi narasumber dengan tema "Penggunaan Digitalisasi Pemilu guna Mewujudkan Demokrasi yang Substansial dalam rangka Ketahanan Nasional" sedangkan Fadli menjadi narasumber dengan tema "Rancangan Kontinjensi Nasional Pemilu Kepala Daerah 2020". . . . #perludem #pemiludandemokrasi #ketahanannasional #wantanas
    Instagram post 2165342943379338060_2103636827 Selamat bertugas Anggota Komisi II DPR RI periode 2019-2024. Semoga tetap konsisten mengawal legislasi yg berpihak pd demokratisasi Indonesia. Juga bisa memastikan pengaturan dan penyelenggaraan pemilu yg luber, jurdil, dan demokratis. Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sgt diperlukan utk menjaga mutu produk kerja parlemen. . #perludem #pemiludandemokrasi #komisi2dprri #uupemilu #dprri
    Instagram post 2165073274118588169_2103636827 Diskusi media "Menjaga Kemurnian Suara Pemilih: Konsisten Menegakkan Sistem Pemilu". Kegiatan ini untuk merespon beberapa penggantian calon terpilih yang dilakukan akibat pemecatan oleh parpol. Diselenggarakan di Jakarta, 28 Oktober 2019. Narasumber yang hadir meliputi Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI), Hadar Nafis Gumay (Peneliti Senior Netgrit), Titi Anggraini (Direktur Perludem), Kaka Suminta (Sekjend KIPP), M. Ikhsan (KoDe Inisiatif), dan Hurriyah (Puskapol UI). Streaming kegiatan bisa disaksikan melalui: https://www.facebook.com/pemiludandemokrasi/videos/406463496692247/?sfnsn=mo&d=n&vh=e Beberapa rekomendasi, misal: 1) Semua pihak, khususnya partai politik, diminta menghormati suara rakyat yang sudah diberikan langsung pada Pemilu 2019. 2) Sistem Pemilu di Indonesia yang ada saat ini harus dihormati dan dilaksanakan secara konsisten. Tidak boleh dilakukan distorsi, apalagi karena kehendak elit yang tidak sejalan dengan suara rakyat. 3) KPU diminta konsisten menetapkan caleg terpilih sesuai aturan main (sistem pemilu) yang ada. Upaya pergantian juga harus sejalan dengan nilai, asas, dan prinsip-prinsip demokrasi. Menjunjung tinggi keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, dengan menghormati kemurnian suara dan kedaulatan rakyat. Tidak sepihak hanya menindaklanjuti pemberhentian oleh partai, tapi juga memastikan bahwa hal itu juga dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu. 4) Rekrutmen partai politik sejak hulu harus berbasis kaderisasi. Oleh karena itu sebagai perbaikan di masa mendatang, sudah saatnya Revisi UU Pemilu mengatur persyaratan sekurang-kurangnya sudah menjadi kader partai selama 3 tahun sebelum pendaftaran calon, sebagai persyaratan untuk menjadi caleg dari suatu partai. #perludem #pemiludandemokrasi #sistempemilu #netgrit #puskapolui #kippindonesia #kodeinisiatif #pemiluindonesia #kaderisasi
    Instagram post 2164579277256160657_2103636827 Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. - Soekarno Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk semua orang muda hebat Indonesia. Perjalanan yang tak sebentar dan akan terus menatap ke depan. 28 Oktober 1928 - 28 Oktober 2019. #Perludem #SumpahPemuda
    Load More...
    Copyright 2016 - 2018 | perludem.org | Jl. Tebet Timur IV A No.1 Tebet, Jakarta-Selatan
    Translate »