Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Pemikiran
  • Publikasi
  • Buku
  • Jurnal
  • Siaran Pers
  • Dokumen
    • Peraturan KPU
  • Live Streaming
Go to...
    Home/putusan MK
    • Bincang Perludem Segmen #2 Djayadi Hanan: Desain Sistem Pemilu Serentak Pasca Putusan MK
      Bincang Perludem Segmen #2 Djayadi Hanan: Desain Sistem Pemilu Serentak Pasca Putusan MK March 16, 2020

      Peneliti Perludem, Amalia Salabi, berbincang bersama Djayadi Hanan, Ph.D., Akademisi Politik Universitas Paramadina yang sekaligus juga salah satu Ahli Mahkamah Konstitusi dalam pengujian pemilu serentak. Bincang kali ini membahas Desain Sistem Pemilu Serentak Pasca Putusan ... Continue Reading

    • Bincang Perludem Segmen #1 Djayadi Hanan: Sistem Presidensialisme di Indonesia
      Bincang Perludem Segmen #1 Djayadi Hanan: Sistem Presidensialisme di Indonesia March 16, 2020

      Segmen #1 Bincang Perludem bersama Djayadi Hanan, Ph.D., Pakar Politik dari Universitas Paramadina sekaligus Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI). Djayadi Hanan, Ph.D. adalah salah satu ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan pengujian UU Pemilu ... Continue Reading

    • “Omnibus Law” Pemilu Pasca-putusan MK Oleh USEP HASAN SADIKIN
      “Omnibus Law” Pemilu Pasca-putusan MK Oleh USEP HASAN SADIKIN March 9, 2020

      Putusan MK itu mengubah pemaknaan pemilu serentak pada Putusan sebelumnya (No.14/PUU-XI/2013). Karena bersifat final dan mengikat, produk hukum ini harus dipertimbangkan dalam revisi UU Pemilu. Putusan MK pun menambah keharusan penggabungan UU satu bidang (OL) pemilu. Pilkada yang selama ini ... Continue Reading

    • Pilpres-Pileg Diputuskan Serentak, Perludem Minta DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu
      Pilpres-Pileg Diputuskan Serentak, Perludem Minta DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu March 6, 2020

      JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhanil meminta DPR dan pemerintah ... Continue Reading

    • Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR
      Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR January 30, 2020

      JAKARTA, KOMPAS.com – Pasca-gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) dan Koalisi ... Continue Reading

    • Gugatan syarat pemilih 17 tahun atau sudah kawin ditolak MK, Perludem: ‘Manajemen pilkada makin diperumit’
      Gugatan syarat pemilih 17 tahun atau sudah kawin ditolak MK, Perludem: ‘Manajemen pilkada makin diperumit’ January 30, 2020

      Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan satu pasal di ... Continue Reading

    • Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada
      Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada January 30, 2020

      JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengaku kecewa ... Continue Reading

    • Gugatan Ovi Ditolak MK, Perludem : Partai Harus Buktikan Tidak Krisis Kader
      Gugatan Ovi Ditolak MK, Perludem : Partai Harus Buktikan Tidak Krisis Kader December 19, 2019

      TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait aturan mengenai pemakai narkoba dalam ... Continue Reading

    • Putusan MK atas Pencalonan Mantan Napi: Penegasan Sikap MK sebagai Penjaga Demokrasi yang Konstitusional dan Berintegritas
      Putusan MK atas Pencalonan Mantan Napi: Penegasan Sikap MK sebagai Penjaga Demokrasi yang Konstitusional dan Berintegritas December 11, 2019

      Rilis Pers “Putusan MK atas Pencalonan Mantan Napi: Penegasan Sikap MK sebagai Penjaga Demokrasi yang Konstitusional dan Berintegritas”. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 11 Desember 2019   Putusan MK atas Uji Materi Pasal Pencalonan Mantan Napi ... Continue Reading

    • Perludem Ingatkan Soal Putusan MK Sikapi Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Bila Maju Pilkada
      Perludem Ingatkan Soal Putusan MK Sikapi Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Bila Maju Pilkada November 20, 2019

      TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik usulan anggota DPR tak perlu mundur ... Continue Reading

    1 2 … 6
    Upcoming Events

    There are no upcoming events at this time.

    Siaran Pers
    • DPR Setuju Pilkada Ditunda: Implikasi Teknis Mesti Segera Disiapkan March 31, 2020
    Buku Pemilu
    Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Dana Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak Tahun 2019
    Dinamika Pemenuhan Kebutuhan Dana Kampanye March 17, 2020 0 Comments
    Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dari Sistem ke Menejemen Pemilu
    Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dari February 3, 2020 0 Comments
    Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu
    Perlindungan Hak Memilih Warga Negara November 5, 2019 0 Comments
    Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua
    Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan April 3, 2018 0 Comments
    Jurnal Pemilu & Demokrasi
    Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik
    Jurnal 11 | Demokratisasi Rekrutmen November 1, 2018 0 Comments
    Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional
    Jurnal 10 | Evaluasi Pilkada September 18, 2017 0 Comments
    Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah
    Jurnal 9 | Kodifkasi Undang-Undang January 27, 2017 0 Comments
    Jurnal 8 | Evaluasi Pilkada Serentak 2015
    Jurnal 8 | Evaluasi Pilkada March 30, 2016 0 Comments
    Pintar Memilih
    pintar memilih
    Api Pemilu
    Api Pemilu
    RUMAH PEMILU
    Rumah Pemilu
    Perludem Library
    Perludem Library
    Open Data Pemilu
    Open Data Pemilu
    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

    Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

    TENTANG KAMI
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Kontak
    • Peta Lokasi
    • Laporan Audit
    • Karir
    Instagram
    Ayo gabung lagi di Webkusi Perludem, Diskusi Jarak Ayo gabung lagi di Webkusi Perludem, Diskusi Jarak Jauh Daring. Tema kali ini membahas: "Pemilu dalam Pandemi Covid-19: Perspektif Global, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia" Hari, tanggal: Senin, 6 April 2020. Waktu: Pukul 13.00-15.00 WIB. Link Join Webkusi: meet.google.com/vce-rbyn-pwb (klik link untuk bergabung dan berinteraksi bagi pengguna Gmail, maksimal 250 peserta). Link Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/6d064620-3d11-4e18-9f3c-043a0532bf23 (Live Stream hanya untuk menyaksikan, maksimal 100.000 viewers). Narasumber: 1. Adhy Aman, Senior Programme Manager of International IDEA’s Asia and the Pacific Regional Programme and Country Programme Manager for Fiji and Mongolia-International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2. Amiruddin Al Rahab, Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022. 3. Hurriyah, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI dan staf pengajar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI. 4. Nurul Amalia Salabi, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Moderator: Heroik M. Pratama, Peneliti Politik dan Pemilu Perludem. Salam hormat, Tim Perludem Narahubung dan info teknis acara: Iyan, 08129056-8100 (bila ada kendala untuk join atau akses Live Stream).
    Webkusi, Diskusi Jarak Jauh via Google Meet Penun Webkusi, Diskusi Jarak Jauh via Google Meet Penundaan Pilkada Dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah Minggu, 5 April 2020. Pukul 13.00 – 15.00 WIB. Link Join Webkusi: meet.google.com/vrj-nuit-awi (klik link untuk bergabung dan berinteraksi bagi pengguna Gmail, maksimal 250 peserta). Link Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/6ba07bad-4067-4352-8063-f3db0971caa5 (Live Stream hanya untuk menyaksikan, maksimal 100.000 viewers). Narasumber: Arief Budiman (Ketua KPU RI), Rahmat Bagja (Anggota Bawaslu RI) Ardiles Mario Revelino Mewoh (Ketua KPU Sulawesi Utara), Surya Efitrimen (Ketua Bawaslu Sumatera Barat), Kholil Pasaribu (Anggota KPU Kota Depok), Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem). Moderator: Khoirunnisa Agustyati (Deputi Direktur Perludem). Narahubung dan info: Iyan, +6281290568100. Ketentuan Webkusi via Google Meet: 1. MEMATIKAN MICROPHONE saat ada narasumber, moderator, atau peserta Webkusi yang sedang berbicara. Atau matikan microphone selama Webkusi, kecuali bila ingin bicara. Cara mematikan microphone: ketuk layar, lalu muncul logo microphone, ketuk logo microphone sampai berwarna merah dan ada tanda silang. 2. Pastikan untuk TIDAK MENEKAN TOMBOL “PRESENTASI” di pojok kanan bawah layar, karena kalau tertekan maka Webkusi hanya akan menampilkan gambar layar komputer/HP peserta yang menekan PRESENTASI. 3. Bila ingin bertanya bisa mengetik di kolom Chat pojok kanan atas layar. Sampaikan ingin bertanya pada siapa. Atau bisa juga langsung menuliskan pertanyaan di kolom Chat. Moderator akan memeriksa kolom Chat dengan rutin.
    Webkusi, Diskusi Jarak Jauh via Google Meet Penun Webkusi, Diskusi Jarak Jauh via Google Meet Penundaan Pilkada Dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah Minggu, 5 April 2020. Pukul 13.00 – 15.00 WIB. Link Join Webkusi: meet.google.com/vrj-nuit-awi (klik link untuk bergabung dan berinteraksi bagi pengguna Gmail, maksimal 250 peserta). Link Live Stream: https://stream.meet.google.com/stream/6ba07bad-4067-4352-8063-f3db0971caa5 (Live Stream hanya untuk menyaksikan, maksimal 100.000 viewers). Narasumber: Arief Budiman (Ketua KPU RI), Rahmat Bagja (Anggota Bawaslu RI) Ardiles Mario Revelino Mewoh (Ketua KPU Sulawesi Utara), Surya Efitrimen (Ketua Bawaslu Sumatera Barat), Kholil Pasaribu (Anggota KPU Kota Depok), Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem). Moderator: Khoirunnisa Agustyati (Deputi Direktur Perludem). Narahubung dan info: Iyan, +6281290568100. PS: Ada kesalahan info di gambar. Ardiles Mewoh adalah Ketua KPU Sulawesi Utara, bukan Sumatera Utata. Kami mohon maaf.
    Halooo Sobat Perludem... Ingin kenal lebih jauh de Halooo Sobat Perludem... Ingin kenal lebih jauh dengan Anggota DKPP yang baru? Yuk ikutan diskusi jarak jauh “QnA Didik Supriyanto, Anggota DKPP 2020-2022: Wartawan yang Sibuk Ngurus Pemilu”. Rabu, 1 April 2020, Pukul 09.00 WIB. Bergabung via link Google Meet: https://meet.google.com/wdo-ytoo-hrg (untuk akun Gmail). Sampai jumpa segera... 🙂
    Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, Pemerin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, Pemerintah (Mendagri), KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI sepakat Pilkada 2020 dengan pemungutan suara 23 September 2020 ditunda. Dasar hukum yang akan digunakan adalah PERPU. Dana Hibah berupa NPHD yang sudah ditandatangani akan dikembalikan dan dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. . #penundaanpilkada2020 #bersamalawancorona #pilkada2020
    Corona ditetapkan WHO sebagai pandemi global. Kond Corona ditetapkan WHO sebagai pandemi global. Kondisi tersebut ternyata juga berdampak pada keberlanjutan penyelenggaraan pemilu di beberapa negara. Misalnya saja, @kpu_ri sudah memutuskan menunda empat aktivitas tahapan Pilkada 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah. Nah selain Indonesia, negara mana lagi yang menunda tahapan atau pelaksanaan pemilunya? Bisa disimak infografis berikut. Info lebih lengkap bisa akses portal @rumahpemilu di rumahpemilu dot org. . #bersamalawancorona #penundaanpilkada #perludem
    Apa saja opsi KPU terkait penundaan Pilkada 2020 a Apa saja opsi KPU terkait penundaan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19? Bagaimana pandangan Pemerintah dan Pegiat Pemilu soal ini? Simak Diskusi Jarak Jauh Berbasis web (Webkusi): "Covid-19 Mewabah: Presiden Perlu Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada". Mengingat adanya ketentuan untuk membatasi aktifitas di luar rumah (social distancing), diskusi ini dilaksanakan secara daring pada Minggu, 29 Maret 2020. Narasumber: Arief Budiman (Ketua KPU RI), Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Pendiri Netgrit), Khoirunnisa Agustyati (Deputi Direktur Perludem), Sigit Pamungkas (Tenaga Ahli Utama KSP), Feri Amsari (Direktur PUSaKO FH Unand), Erika Widyaningsih (Rumah Kebangsaan). Moderator: Titi Anggraini. https://youtu.be/O68Ra16TFS0 (link di bio IG).
    Siaran Pers Tunda Pilkada 2020: Presiden Jokowi Siaran Pers Tunda Pilkada 2020: Presiden Jokowi Perlu Segera Terbitkan Perpu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 27 Maret 2020 Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menunda Pilkada 2020. Perpu ini penting bagi KPU untuk menjadi landasan hukum yang kuat dalam menerbitkan keputusan untuk menunda seluruh tahapan Pilkada 2020. Penundaan Pilkada 2020 mesti menjadi prioritas, karena wabah Covid-19 semakin meluas, dan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Kondisi ini juga beririsan dengan sebaran daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Hanya DKI Jakarta dan Aceh yang tidak terdapat pelaksanaan Pilkada 2020. Sejak pekan lalu, melalui Keputusan dan Surat Edaran, KPU sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan beberapa tahapan pilkada. Aktivitas tahapan yang sudah diputuskan untuk ditunda antara lain: pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Tentu implikasi teknis dari penundaan ini akan berdampak pada kontinuitas tahapan pilkada lainnya. Serta bisa menggeser hari pemungutan suara, karena itu aktivitas inti pilkada. Sebut saja misalnya ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebut “PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”. Tentu kalau pelantikan PPS bergeser, maka akan menggeser pula hari pemungutan suara sesuai Pasal itu. Selengkapnya bisa dibaca di web www.perludem.org.
    Enam model Pemilu Serentak menurut Putusan MK No.5 Enam model Pemilu Serentak menurut Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019. . Ayo kita diskusikan bersama, pilihan yang cocok untuk Indonesia. . #perludem #pemiluserentak
    Selamah Hari Raya Nyepi untuk semua Sobat Perludem Selamah Hari Raya Nyepi untuk semua Sobat Perludem yang merayakan. . #harirayanyepi #nyepi2020 #nyepi #perludem
    Akan segera terbit. Kerjasama International IDEA d Akan segera terbit. Kerjasama International IDEA dan Perludem. . #gsod #perludem #intidea
    Keputusan KPU terkait Penundaan beberapa kegiatan Keputusan KPU terkait Penundaan beberapa kegiatan Tahapan Pilkada 2020. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2O2O DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-l9. Semoga seluruh pihak tetap dalam perlindungan maksimal selama masa situasi darurat Covid-19. #bersamamelawancorona
    Load More... Follow on Instagram
    Copyright 2016 - 2018 | perludem.org | Jl. Tebet Timur IV A No.1 Tebet, Jakarta-Selatan