• Sidang Gugatan UU Pemilu, PSI Hadirkan Ahli dari Perludem November 15, 2017

    JAKARTA – Mahkamah Kontitusi (MK) hari ini akan melanjutkan sidang permohonan atau gugatan uji materiil Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dimohonkan sejumlah pihak. Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan, sidang ... Continue Reading

  • Perludem: Verifikasi UU Pemilu Juga Diskriminasi Calon DPD November 15, 2017

    JAKARTA – Penerapan Pasal 173 Ayat 1 dan 3 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nyatanya tidak hanya memunculkan ketidakadilan bagi partai politik (parpol) baru. Aturan ini juga memberi perlakuan berbeda pada calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai ... Continue Reading

  • Titi: Semua Peserta Pemilu Mesti Dapat Perlakuan Sama November 15, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan atau election fairness. Demikian dinyatakan Direktur Eksekutif Yayasan Perludem, Titi Anggraini, saat memberikan keterangan sebagai Ahli yang diajukan oleh Partai Solidaritas ... Continue Reading

  • Di Sidang MK, Direktur Eksekutif Perludem Sebut UU Pemilu Tak Adil November 15, 2017

    JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai Pasal 173 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan ketidakadilan antara partai lama dan partai baru. Sebab, pasal tersebut mengatur bahwa partai ... Continue Reading

  • Perludem: Presidential Treshold Untungkan Capres Inkumben November 3, 2017

    TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan ketentuan presidential threshold (PT) dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 222, sangat menguntungkan partai-partai ... Continue Reading

  • Perludem Kritisi Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu October 31, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi penanganan dugaan pelanggaran administrasi pada pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 oleh Bawaslu. Hingga saat ini, Bawaslu belum menerbitkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar aturan penanganan pelanggaran ... Continue Reading

  • Perludem: Sipol Tak Bertentangan dengan UU Pemilu dan Penting untuk Validasi Verifikasi Administrasi October 12, 2017

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan banyak kritik atas pemberlakuan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019. Berbagai alasan dilontarkan, mulai dari alasan hukum bahwa Sipol tak disebutkan di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 hingga alasan waktu ... Continue Reading

  • Perludem: Ketentuan Verifikasi Parpol Baru Diskriminatif September 28, 2017

    TEMPO.CO, Jakarta – Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) menilai ketentuan verifikasi partai politik peserta pemilu dalam pasal 173 Undang-Undang Pemilu sebagai pasal yang diskriminatif. Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan seharusnya UU Pemilu menyediakan syarat lain jika tetap menginginkan adanya ... Continue Reading

  • MK Diminta Percepat Proses Uji Materi UU Pemilu September 13, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pihak meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat persidangan dan pengambilan putusan terkait permohonan uji materi terjadap Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Permintaan percepatan tersebut mempertimbangkan tahapan Pemilu Serentak 2019 yang segera ... Continue Reading

  • Perludem: Ketentuan Ambang Batas Capres Sudah tak Relevan September 8, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang ada saat ini sudah tidak relevan untuk diberlakukan pada Pemilu 2019. “Secara logis, syarat adanya ambang ... Continue Reading