• MK Diminta Percepat Proses Uji Materi UU Pemilu September 13, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pihak meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat persidangan dan pengambilan putusan terkait permohonan uji materi terjadap Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Permintaan percepatan tersebut mempertimbangkan tahapan Pemilu Serentak 2019 yang segera ... Continue Reading

  • Perludem: Ketentuan Ambang Batas Capres Sudah tak Relevan September 8, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang ada saat ini sudah tidak relevan untuk diberlakukan pada Pemilu 2019. “Secara logis, syarat adanya ambang ... Continue Reading

  • Perludem Minta MK Putuskan Uji Materi UU Pemilu Secepatnya September 8, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap, Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan tetap memperhatikan kerangka waktu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut Titi, ... Continue Reading

  • Resmi! Perludem dan Kode Inisiatif Daftarkan Gugatan UU Pemilu ke MK September 7, 2017

    JAKARTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan yang diajukan dua LSM tersebut menambah daftar panjang penggugat UU Pemilu ... Continue Reading

  • Lagi, Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat September 7, 2017

    Jakarta, (Tagar 6/9/2017) – Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali didaftarkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini yang menjadi pemohon adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, aktivis Yuda Irlang, ... Continue Reading

  • KPU Perlu Persiapkan PKPU Tahapan Pemilu Cadangan August 29, 2017

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan Pemilu cadangan guna mempersiapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ... Continue Reading

  • Pansus DPR Harap Uji Materi tak Ganggu Persiapan Pemilu August 22, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Undang-undang Pemilu Johny G Plate berharap proses uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu bisa dilakukan secepatnya. Hal ini kata Johny, agar proses gugatan pasal di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ... Continue Reading

  • Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu (Batang Tubuh, Lampiran 1 s/d 4, dan Penjelasan) August 22, 2017

    Rancangan Undang-undang Pemilu yang disepakati di Sidang Paripurna akhirnya dinomorkan untuk sah sebagai undang-undang yang berlaku. Ada pun nomor dan nama undang-undangnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tengan Pemilihan Umum. Berikut tautan mengunduh UU Pemilu No.7/2017. Lengkap dengan Batang ... Continue Reading

  • Perludem: Presiden Harus Segera Beri Nomor UU Pemilu August 5, 2017

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Pemilu. Pengundangan oleh pemerintah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses tahap awal Pemilu Serentak 2019. “Kami mendesak Presiden agar ... Continue Reading

  • Perludem Desak UU Pemilu Segera Diundangkan dan Disahkan August 5, 2017

    MerahPutih.Com – Perludem menilai Undang-Undang Pemilu perlu segera diundangkan agar penyelenggara pemilu dapat memformulasikan peraturan yang memiliki kepastian hukum. “Dengan diundangkannya UU Pemilu, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu bisa segera mungkin mengesahkan peraturan mereka yang sesuai UU Pemilu baru itu. ... Continue Reading