PEMERINTAHAN SBY mestinya efektif karena punya legitimasi dari pemilu presiden dan mendapat dukungan mayoritas DPR yang tergabung dalam koalisi partai pemerintah. Faktanya, SBY gagal memaksimalkan kinerja pemerintahan, sehingga prestasinya biasa-biasa saja meski stabilitas politik terjaga sepanjang 10 tahun. Sebagian orang meyakini, ini bersumber dari gaya kepemimpinan. Namun terdapat faktor lain yang lebih penting: banyak rancangan kebijakan SBY ditolak DPR; jika pun diterima, harus melalui negoisasi dan transaksi. Akibatnya, nilai kebijakan terdestorsi dan pemerintahan dilanda korupsi.
Apa yang terjadi di pemerintahan nasional, juga terjadi di daerah. Malah kondisinya lebih parah, sebab yang terjadi bukan sekadar pemerintahan tidak efektif, tetapi pemerintahan buruk. Pemerintahan buruk ini ditandai oleh hubungan kepala daerah dengan wakil kepala daerah tidak harmonis sehingga menimbulkan mismanajemen pemerintahan dan korupsi. Hingga akhir 2012 terdapat 290 kepala daerah berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana, 85% terjerat kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi itu bukan sematakarena faktor moral dan mental, tetapi karena faktor sistem yang mengkondisikan kepala daerah terlibat politik transaksional.
Mengapa politik transaksional itu terjadi di pemerintahan nasional dan daerah? Mengapa pemerintahan nasional sulit mengendalikan pemerintahan daerah? Mengapa kepala daerah dan DPRD gagal mewujudkan pemerintahan efektif? Lalu bagaimana mengatasinya?
Buku ini mengkaji sistem dan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif sebagai faktor determinan yang menghasilkan pemerintahan tidak efektif. Solusinya bukan menghilangkan pemilu sebagai sarana memilih wakil-wakil rakyat, tetapi menjadwal kembali penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada, menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Penataan jadwal pilkada inilah yang mestinya masuk dalam materi RUU Pilkada.
Rekan Perludem, sebagai bagian dari fund raising kami, Rekan dapat membeli hardcopy dari buku ini seharga Rp.55.000 (lima puluh ribu rupiah). Bagi yang berminat untuk mendapatkannya silakan mengirimkan email ke perludem@gmail.com atau menghubungi ke nomor telepon 021-8300004, Staf Perludem akan sesegera mungkin menindaklanjutinya.