Buku ini sangat tepat dibaca oleh mereka yang ingin mengetahui seluk-beluk Pemilu. Dari isu sistem pemilu, peta persaingan partai politik, hingga teknis kepemiluan. Sebagai seorang wartawan, penulisnya sangat detail mengupas beragam isu seputar kepemiluan, kaya akan data, serta dianalisis secara populer.
Sri Budi Eko Wardani, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI
◆◆◆
Karya Harun Husein ini membongkar bahwa UU Pemilu Legislatif era reformasi yang dalam hal keterwakilan penduduk dijiwai Orde Baru, buruk pembuatannya, dan bisa sebagai alasan untuk memboikot Pemilu Legislatif 2014. Yang terburuk adalah pembiaran pelanggaran terhadap misi-misi UU Pemilu Legislatif No 12/2003, No 10/2008, dan No 8/2012, baik oleh pembuat UU maupun penyelenggara pemilu.
Dalam setiap perubahan UU, tak pernah dilakukan revisi terhadap kekeliruan sebelumnya. Barangkali, sesuai dengan kebudayaan dan kebuayaan kita, bahwa masa lalu tak usah diungkit-ungkit kembali dan dianggap selesai. Agaknya, kita dibiasakan buat tidak mempertanggungjawabkan masa lampau. Maka berlakulah suatu kelumrahan, bahwa UU itu dibikin justru untuk dilanggar. Tragisnya, dibandingkan dengan fatwa-fatwa MK Amerika Serikat, Jerman, Swiss, atau Brasil, MK Indonesia malahan melegitimasikan perbuatan para pembuat UU.
Pipit Rochijat Kartawidjaja
Penulis buku “Matematika Pemilu”, “Akal-akalan Daerah Pemilihan”, “Proporsionalitas dan Disproporsionalitas Alokasi Kursi DPR Serta DPRD”, dan “Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih”.
◆◆◆
Kesan saya setelah membaca buku yang berisi kompilasi sekaligus eksplanasi tentang teori, angka, fakta, dan analisa atas pengalaman pemilu di Indonesia, karya Harun Husein –satu di antara sedikit jurnalis yang memahami detail kepemiluan, serta serius mengikuti pergulatan ide dan interest para politisi dan partai politik dalam pembahasan UU Pemilu menuju Pemilu 2014– sungguh layak diacungi dua jempol.
Buku ini banyak bercerita tentang sebaran dan pergulatan ide berikut kritik yang mewarnai pembahasan RUU Pemilu yang kemudian menjadi UU No 8/2012. Jujur harus diakui, Harun Husein relatif mampu menyederhanakan kompleksitas kepemiluan menjadi mudah dimengerti oleh yang membacanya.
Akan lebih penting dari itu semua, buku ini kiranya mampu menginspirasi bahkan mendorong para politisi, pemerintah, ilmuwan, penyelenggara dan pegiat pemilu, agar mau dan lebih sungguh-sungguh mewujudkan pemilu yang demokratik namun kompatibel bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, guna melahirkan pemerintahan demokratik, efektif, dan pro rakyat.
Arif Wibowo
Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI
Buku ini dapat diperoleh dengan harga Rp. 150.000,- dan saat ini hanya tersedia di Kantor Sekretariat Perludem, Jalan Tebet Timur IV A Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan Telp.: 021 – 8300 004 Fax: 021-8379 5697 Email: perludem@gmail.com