Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai Bawaslu DKI Jakarta tidak responsif dan tidak proaktif dalam menjalankan tugas, khususnya menangani pelanggaran kampanye di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Menurut Titi, kinerja Bawaslu DKI Jakarta terkesan lamban.
“Pilgub DKI Jakarta menjadi salah satu fokus pemberitaan dan akses informasinya sangat mudah. Sehingga ada ekspektasi agar penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu menjadi rujukan dan referensi bagi daerah lain. Sayangnya, dengan berbagai hiruk-pikuk dan dinamika pilgub DKI, kinerja Bawaslu DKI Jakarta terkesan lamban, tidak pro-aktif dan tidak responsif,” ujar Titi di Jakarta, Sabtu (7/1).
Padahal, kata Titi, Bawaslu DKI Jakarta memiliki infrastruktur, sumber daya, dan pendanaan yang memadai untuk menangani berbagai pelanggaran kampanye. Apalagi, informasi-informasinya sangat mudah diperoleh dan diakses.
“Selain lamban, Bawaslu DKI Jakarta juga memiliki komunikasi yang kurang baik, cenderung biasa-biasa saja, dan tidak ada inovasi. Kita jarang mendengar Bawaslu DKI Jakarta melaporkan ke publik terkait pengawasan tahapan berkala atau laporan pelanggaran kampanye dan proses penanganannya secara rutin,” jelas dia.
Titi mencontohkan penanganan pengadang kampanye kandidat tertentu. Menurut dia, Bawaslu DKI Jakarta terkesan lambat dan tidak responsif terhadap pelanggaran ini.
“Mereka selalu mengatakan menunggu pelapor dan responnya sangat pasif. Seharusnya mereka aktif apalagi berita dan videonya selalu diberitakan oleh media massa sehingga bisa mencegah terjadi pengadang kampanye berulang-ulang,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Titi menegaskan bahwa tindakan pengadangan kampanye merupakan tindakan pidana yang bisa merusak demokrasi. Dia menilai hal tersebut membuat paslon tidak bisa menyampaikan visi-misi dan programnya kepada masyarakat.
“Begitu juga sebaliknya publik tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh terkait visi-misi dan program paslon untuk membangun Jakarat ke depan,” tandasnya.
“Seharusnya Bawaslu harus cepat merespon fakta pengadangan kampanye ini dan menindak tegas pelakunya. Jangan dibiarkan terus karena akan merugikan paslon serta warga Jakarta yang ingin mengetahui visi-misi dan program paslon tertentu yang pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan mereka untuk memilih,” pungkas dia.
Yustinus Paat/PCN
BeritaSatu.com
http://www.beritasatu.com/politik/408199-perludem-bawaslu-dki-tak-responsif-dan-tak-proaktif.html