Jakarta – Pengambilan ketentuan mengenai RUU Pemilu juga akan berjalan dalam sidang paripurna di DPR hari ini. Diprediksikan paripurna juga akan berjalan voting lihat ketidaksamaan sikap fraksi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan, perlunya memprioritaskan prinsip transparansi bila mesti dikerjakan voting.
” Telah diprediksikan juga akan dikerjakan voting atas 5 paket yang meliputi 5 gosip krusial yang dikemas dalam 5 paket pilihan. Pengambilan ketentuan bila dikerjakan dengan voting mesti memprioritaskan prinsip transparansi serta akuntabilitas, ” kata Titi waktu dihubungi, Rabu (19/7/2017) malam.
Diluar itu, bila nanti pengambilan ketentuan berjalan voting, Titi menyebutkan umum butuh ketahui sistem itu. Hingga umum bisa ketahui dengan gamblang ketentuan apa yang selanjutnya diambil oleh anggota DPR.
” Umum harus di beri akses untuk ketahui pengambilan ketentuan yang dikerjakan supaya pemilih tahu apa isi ketentuan yang di buat oleh beberapa wakil rakyatnya. Janganlah ada kebijakan-kebijakan yang di buat dalam beberapa ruangan gelap, ” tuturnya.
Ia juga mengharapkan, pengambilan ketentuan mengenai RUU Pemilu tidak diwarnai dengan politik transaksional yang bisa mengotori marwah dari maksud RUU Pemilu. Pilihan pada lima pilihan sebaiknya menimbang azas serta maksud dari pemilu yang jujur, adil serta demokratis.
” Kami mengharapkan tak ada barter politik, tak ada politik transaksional didalam pengambilan ketentuan. Mereka miliki ketidaksamaan pilihan. Namun saat ambil sikap janganlah diabaikan. RUU Pemilu ini kan untuk meyakinkan penyusunan pemilu berjalan jujur, adil serta demokratis. Ketentuan mesti konstitusional, ” jelas Titi.
Seperti di ketahui, ada lima paket gosip krusial yang juga akan dibawa pada sidang paripurna hari ini. Ke-5 paket itu yaitu :
Paket A
1. Presidential threshold : 20-25 persen
2. Parliamentary threshold : 4 persen
3. System Pemilu : terbuka
4. Dapil magnitude DPR : 3-10
5. Cara konversi nada : sainte lague murni
Paket B
1. Presidential threshold : 0 persen
2. Parliamentary threshold : 4 persen
3. System Pemilu : terbuka
4. Dapil magnitude DPR : 3-10
5. Cara konversi nada : kuota hare
Paket C
1. Presidential threshold : 10-15 persen
2. Parliamentary threshold : 4 persen
3. System Pemilu : terbuka
4. Dapil magnitude DPR : 3-10
5. Cara konversi nada : kuota hare
Paket D
1. Presidential threshold : 10-15 persen
2. Parliamentary threshold : 5 persen
3. System Pemilu : terbuka
4. Dapil magnitude DPR : 3-8
5. Cara konversi nada : sainte lague murni
Paket E
1. Presidential threshold : 20-25 persen
2. Parliamentary threshold : 3, 5 persen
3. System Pemilu : terbuka
4. Dapil magnitude DPR : 3-10
5. Cara konversi nada : kuota hare
Sumber: http://nasionalisme.net/jika-voting-paripurna-ruu-pemilu-harus-transparan-ungkap-perludem/20399/