INDOPOS.CO.ID – Direktur eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, di dalam negara demokrasi, partai politik jangan memberikan ruang bagi anggota TNI dan Polri masih aktif bermanuver politik dalam Pilkada.
“Partai politik mesti meminta dan mendesak kepada para kandidat tersebut untuk mengundurkan diri,” kata Titi kepada wartawan di kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Eelaa (9/1).
Menurut Titi, pembiaran atas langkah-langkah anggota TNI dan Polri aktif berpolitik akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Menurut dia, manuver itu bentuk kemunduran reformasi dari sektor keamanan.
“Upaya jangan melibatkan militer maupun polisi dalam berpolitik capaian esensial dari reformasi 1998. Dengan demikian, pembiaran atas langkah-langkah anggota TNI dan Polri dalam berpolitik (sebelum melakukan pensiun dini) adalah bentuk pengingkaran atas reformasi,” papar dia.
Dia mengingatkan, anggota TNI dan Polri memiliki jiwa esprit de corps dan struktur hirarki komando, sepanjang mereka masih berstatus sebagai anggota TNI/ Polisi aktif maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan (abuse of power)bukan mustahil bakal terjadi.
“Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya pengerahan kekuatan militer ataupun polisi untuk memenangkan Pilkada,” dia menambahkan.(ydh)
Sumber: http://indopos.co.id/read/2018/01/09/123241/perludem-singgung-tni-dan-polisi-aktif-tampil-di-pilkada