JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, cara menekan penyebaran informasi bohong (hoaks) jelang pilkada bisa ditempuh dengan dua strategi, yakni online dan offline.
Strategi online, kata Titi, seperti kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Titi pun mengapresiasi penandatanganan nota kesepakatan aksi diantara ketiganya, serta deklarasi dukungan dari penyelenggara sistem elektronik (platform). Namun, menurut Titi, strategi offline pun tidak kalah penting.
Dia menyebutkan, salah satu strategi offline adalah dengan meningkatkan literasi digital pemilih.
“Karena upaya paling efektif untuk menolak kampanye jahat adalah pemilih yang cerdas, punya nalar yang baik dalam memilah informasi. Online penting tapi offline juga harus dioptimalkan,” kata Titi ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Barita terkait: Berantas Hoax Bisa Secara Luring dan Daring
Mengenai pihak mana yang harus memberikan pendidikan literasi digital ini, Titi menegaskan semua pihak.
Sementara itu, menurut Titi, saluran pendidikan literasi digital yang paling efektif ialah melalui kelompok-kelompok kecil dan terdekat.
“Jadi yang berbasis kelompok pergaulan (peer group) menurut saya paling efektif. Kemudian keluarga, perempuan, anak muda, kelompok agama,” katanya.
Sebelumnya Bawaslu, KPU dan Kemenkominfo menandatangani nota kesepakatan aksi tentang manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2018.
Sembilan platform yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pun turut mendeklarasikan dukungan.
Mereka adalah Google Indonesia, Facebook Indonesia, Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, BBM Indonesia, LINE Indonesia, BIGO Live Indonesia, Live Me Indonesia, dan METUBE Indonesia.