Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini meminta Presiden Joko Widodo memastikan semua warga negara memiliki e-KTP sebagai syarat utama mengikuti Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Titi usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5).
“Saya menyampaikan dua hal, pertama terkait perlidungan hak pilih warga negara untuk pilkada dan pemilu dengan persyaratan KTP elektronik sebagai persyaratan menjadi pemilih dan menggunakan hak pilih. Itu sudah saya sampaikan,” kata Titi Anggraini.
“Dan Pak Presiden memberikan respons yang baik dengan menggunakan cara-cara yang optimal dengan memastikan KTP elektronik tersedia untuk semua warga negara,” lanjut dia.
Selain itu, Titi berharap pemerintah dengan cepat merespons kasus yang sempat ramai diperbincangkan publik yaitu e-KTP yang tercecer saat hendak diletakkan di gudang penyimpanan milik Kemendagri di Bogor. Menurutnya, meski e-KTP tercecer itu adalah e-KTP rusak atau invalid, Presiden tetap perlu memberikan jaminan terhadap data-data identitas warga negaranya agar tak disalahgunakan.
“Agar tidak menjadi spekulasi dan juga kontroversi yang melahirkan teori konspirasi menjelang pilkada dan pemilu,” ucapnya.
Sebelumnya, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap insiden tercecernya e-KTP pada Sabtu (25/5) lalu, bisa merugikan pihak penyelenggara dari pemilu. Sebab, insiden itu dianggap rawan dipolitisasi oleh pihak tertentu.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memastikan e-KTP yang tercecer itu hasil pencetakan 2012-2013. e-KTP itu lalu dievaluasi dan dinyatakan rusak atau invalid. Zudan menyebut bahwa e-KTP yang tercecer itu segera dimusnahkan.