Pengalaman Sudirman Said, mantan calon gubernur Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 layak dijadikan pelajaran agar kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tak merugikan salah satu kandidat. Kerja penyelenggara pemilu menjadi kunci penentu.
Sudirman menyebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai masaah utama yang mesti diselesaikan. Pemilih ganda menjadi pintu masuk praktek manipulasi suara.
“Jumlah pemilih ganda waktu Pilkada 2018 itu mencapai 3,7 juta. Kami mengadukan data pemilih ganda ini ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), tapi tidak direspon signifikan oleh penyelenggara pemilu sampai pilkadanya selesai,” kata Sudimran pada diskusi “Fenomena Dukungan Pejabat Publik dan Kepala Daerah terhadap Petahana dan Potensi Pelanggaran” di Gondangdia, Jakarta Pusat (26/9).
Selain itu, KPU juga mesti memastikan tak ada lelang logistik pemilu yang gagal atau meleset dari jadwal yang telah ditentukan. Terlambatnya alat peraga kampanye (APK) untuk digunakan dalam kegiatan sosialisasi merugikan kandidat yang belum dikenal banyak orang.
“Akibatnya, sosialisasi sangat minimal. Ini membuat penantang dirugikan. Jadi, permainan tidak imbang,” tukas Sudirman.
Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat kepolisian juga menjadi hal yang mesti dijaga. Sudirman bercerita, pihaknya pernah dicegat aparat kepolisian saat hendak mengantarkan uang konsumsi saksi. Mobil yang dikendarai supirnya saat itu dicegat oleh polisi di jalan tol, digiring ke kantor polisi, dan dipaksa mengaku mengantar narkoba.
“Yang mengejar mobil saya itu tiga mobil. Mereka (polisi) tahulah itu mobil saya. Tapi di jalan, supir saya ditangkap dan dipaksa mengaku mengantar narkoba,” kisah Sudirman.
Hal terakhir, penyelenggara pemilu diharapkan mampu mengontrol masifnya riset lembaga survei terhadap keterpilihan pasangan calon presiden-wakil presiden. Hasil survei yang menunjukkan kekalahan salah satu kandidat merugikan kandidat tersebut, baik secara mental, popularitas, maupun strategi pendanaan kampanye.
“Yang paling berat, para donatur banyak yang gak jadi menyumbang. Begitu disodori hasil surveinya begini. Ini membuat logistik jadi sangat berat,” ujar Sudirman.
Sudirman meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat bertindak efektif mencegah pelanggaran pemilu oleh berbagai pihak. Bawaslu diharapkan berani mengusut tuntas kasus ketidaknetralitasan ASN dan aparat kepolisian agar tak merugikan pihak mana pun.
Amalia Salabi
Jurnalis rumahpemilu.org