Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan keputusan KPU memberikan bocoran pertanyaan debat perdana kepada masing-masing pasangan capres-cawapres. Karena sudah dibocorkan, Perludem mengusulkan agar KPU memberikan ruang kepada moderator untuk mendalami jawaban masing-masing pasangan calon.
“KPU harus mengambil kebijakan memberikan ruang agak lebih kepada moderator untuk lebih mendalami jawaban-jawaban yang diberikan oleh pasangan calon presiden,” kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, di kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).
“Jadi moderator tidak hanya berhenti ketika pertanyaan disampaikan lalu dijawab, dan beralih kemudian secepatnya kepada pertanyaan lain. Tetapi perlu ada keleluasaan agar moderator bisa mendalami 2-3 kali pendalaman dari jawaban yang disampaikan pasangan calon,” ujarnya menambahkan.
Fadli menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertajuk ‘Diskusi Media: Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi’ yang diselenggarakan Sahabat Mahfud. Fadli menilai bocoran pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya akan membuat debat seperti lomba menghafal.
Menurut Fadil, publik harus tahu sejauh mana kedalaman masing pasangan capres-cawapres terhadap persoalan hukum, HAM, dan korupsi di Tanah Air. Ia meyakini kedua moderator yang dipilih KPU mampu menggali lebih jauh jawaban-jawaban yang akan disampaikan kedua paslon saat debat.
“Soal pembaruan dan reformasi hukum, misalnya, kalau dia (capres-cawapres) menjawab normatif saja, moderator bisa kembali bertanya seperti apa langkah operasionalnya, seperti apa respon tindak lanjutnya. Atau bisa juga menyampaikan data-data yang tentu sudah dimiliki dan dirumuskan oleh panelis untuk kemudian ditanyakan dan diuji untuk pendalaman pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan,” jelasnya.
Fadli menilai debat tak akan bernilai jika moderator tidak diberikan ruang untuk mendalami jawaban masing-masing pasangan capres-cawapres. Padahal, sambung dia, penyelenggaraan debat telah memakan tak hanya biaya tetapi juga energi.
“Menurut saya itu langkah yang bisa diusulkan kepada KPU agar debat yang temanya sangat penting ini menjadi lebih berarti dan bermakna bagi publik. Kalau hanya menanyakan kemudian selesai dijawab dan mereka juga sudah tahu pertanyaannya apa, ini kan menjadi sangat percuma ya. Debat publik yang menelan energi dan biaya yang tidak sedikit tapi tidak mendapatkan esensinya di mana publik bisa menguji dan melihat kedalaman capres dalam tema hukum, HAM, dan antikorupsi,” papar Fadil.
Debat capres-cawapres pertama digelar pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta. Tema debat perdana ini yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.