JAKARTA – Pemilu 2019 serentak telah rampung digelar pada Rabu, 17 April 2019 lalu. Selepas pesta demokrasi lima tahunan itu, ternyata menyisakan beragam persoalan. Sehingga, dibutuhkan sebuah evaluasi alias perbaikan agar kejadian serupa tidak lagi terulang pada Pemilu 2024 mendatang.
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut, setidaknya ada empat imbauan dari Perludem agar gelaran pemilu di Indonesia ke depannya jadi lebih baik. Salah satunya, dengan mengupayakan kembali perwujudan desain pemilu serentak nasional dan lokal.
“Pemilu serentak nasional: pemilu presiden-wakil, DPR dan DPD. Lalu selang 2 atau 2,5 tahun (30 bulan) setelahnya ada pemilu serentak lokal yaitu pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” kata Titi saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Jumat, 26 April 2019 kemarin.
Titi melanjutkan, harus ada perubahan besaran daerah pemilihan untuk pileg menjadi lebih kecil. Sehingga, pengorganisasian partai politik lebih terkonsolidasi serta meringankan beban petugas penyelenggara pemilu dan pemilih.
“Ketiga, mengoptimalkan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis. Ketentuan syarat usia minimal 17 tahun bagi petugas yang sudah diperbaiki Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 penting diupayakan sebagai bagian penguatan partisipasi pemilu di aspek tenaga penyelenggara,” tuturnya.
Kemudian yang keempat menurut Titi, KPU harus segera memertimbangkan penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik agar mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS.
“Pilihan atas teknologi harus dilakukan secara matang, inklusif, dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan uji coba berulang dan memadai, serta melakukan audit teknologi secara akuntabel,” kata Titi menandaskan.