REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan meski jumlah caleg perempuan yang terpilih meningkat dalam pemilu, tetapi tida bisa dari unsur politik kekerabatan. Namun terpilihnya para caleg dari kekerabatan tertentu disebut tidak masalah sepanjang yang bersangkutan berkompeten.
Sebagaimana diketahui, ada sejumlah caleg DPR RI terpilih yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan politisi senior. Titi mencontohkan caleg DPR RI terpilih dari Partai Golkar, Puteri Komarudin, yang merupakan anak dari politisi Golkar, Ade Komarudin.
Kemudian, ada Athari Gauthi Ardi yang merupakan caleg DPR RI terpilih dari PAN. Athari juga merupakan anak dari mantan anggota DPR dua periode, Epyardi Asda. Selain itu, ada Dyah Roro Esti Widya Putri yang juga menjadi salah satu caleg DPR RI terpilih dari Partai Golkar. Esti pun merupakan anak dari mantan anggota DPR, Satya Widya Yudha.
Titi mengakui politik kekerabatan ini merupakan strategi dari parpol dalam kontestasi Pemilu 2019 yang begitu sengit. “Karena kontestasi pemilu dilaksanakan serentak dan adanya ketentuan a mbang batas parlemen, sementara jumlah parpol peserta pemilu juga bertambah. Sehingga parpol cenderung melakukan strategi elektoral yang cenderung pragmatis dengan memanfaatkan figur kuat lokal atau yang berhubungan dengan itu,” ujar Titi di Jakarta, Jumat (30/8).
Figur lokal tersebut meliputi pejabat lokal di dapil yang bersangkutan, istri pejabat lokal atau anak pejabat lokal. Hal ini berimbas kepada para caleg perempuan yang tidak memiliki unsur kekerabatan.
Titi menyontohkan caleg dari Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago dan caleg PDIP, Eva Sundari yang tidak kembali terpilih. Menurut Titi, caleg yang memiliki unsur kekerabatan sudah memiliki modal awal berupa jalur cepat (fast track) untuk berkontestasi.
“Namun, tetap ada juga caleg perempuan yang memang ada unsur kekerabatan tertentu, tetapi juga menjalani proses pengkaderan di parpol terlebih dulu. Yang berbahaya kalau memang caleg merupakan kerabat elit tertentu dan menggunakan kekuasaan untuk langsung berkontestasi di pemilu serta memanfaatkan pengaruh untuk memobilisasi ASN dan sebagainya, ” ungkap Titi.