REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan pemilihan menteri sebaiknya dilakukan secara transparan. Titi berpendapat, apabila dilakukan secara transparan maka akan baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Selama ini, masyarakat sering kali berpikiran bahwa pemilihan menteri dilakukan berdasarkan posisi politik para elite. Pengisian menteri dianggap sebagai sesuatu yang transaksional karena kriterianya tidak terbuka kepada publik.
Selama ini, prosesnya penentuan menteri, menurut Titi, cenderung sangat elitis dan kurang transparan pada masyarakat. Oleh sebab itu, muncul stigma-stigma negatif terkait pemilihan menteri yang ada.
“Saya kira dalam pengiain jabatan menteri perlu ada keterbukaan dari presiden untuk menyampaikan kepada publik soal kriteria dan indikator yang digunakan untuk memilih calon menteri yang alan mengisi posisi-posisi yang diperlukan,” kata Titi pada Republika, Ahad (13/10).
Sehingga, lanjut dia, penting untuk menunjukkan kriteria pemilihan menteri agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. “Sehingga masyarakat tidak menganggap itu sebagai bagian dari politik saja,” kata Titi menambahkan.
Menurut Titi, di tengah kehidupan bernegara yang dinilainya sedang mengalami banyak kontroversi, harus ada kepekaan dari para elite politik untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Perlu bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pembelajaran politik kepada publik agar menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik.