Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan beberapa rekomendasi terkait reformasi partai politik (parpol) di Indonesia. Salah satu poinnya adalah meminta agar parpol transparan mengenai keuangan.
“Kemudian juga soal pengelolaan keuangan partai politik, kita tidak pernah melihat terbuka seperti apa sih laporan keuangan partai politik,” ujar peneliti Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi ‘Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan’ di Upnormal Coffee, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (15/14/2019).
Khoirunnisa mengatakan parpol memiliki peran yang sangat besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Dia berharap tak ada transaksi politik saat rekrutmen kepala daerah dan calon anggota legislatif (Caleg).
“Seperti yang saya katakan partai politik punya peran besar dalam proses demokrasi kita, kita kan nggak ingin terjadi politik transaksional, kan itu akarnya dari perekrutan, rekrut calon kepala daerah, caleg, sekarang kan merekrut caleg misalnya harus membayar mahar,” kata dia.
Khoirunnisa juga menyoroti penempatan daerah pemilihan (dapil) dan nomor urut caleg yang ditentukan oleh partai. Dia pun menyoal dugaan adanya caleg yang membayar kepada partai agar mendapatkan nomor urut dan dapil strategis.
“Belum lagi soal mau ditempatkan di dapil mana, nomor urut berapa. Kadang kadang kan kalau kita dengar cerita caleg mereka dimintai oleh oknum partainya, oh kalau mau dapat nomor strategis di dapil bagus harus ada bayaran tertentu,” lanjutnya.
Menurut Khorunnisa, partai harusnya dituntut agar menginformasikan anggota partai yang memiliki kepentingan ekonomi. Serta kebijakan yang berkaitan dengan pelaku ekonomi tersebut.
“Partai juga penting menginformasikan ke publik aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi dari kebijakan yang dihasilkan dengan melibatkan partai politik,” imbuh Khoirunnisa.
Lebih lanjut, Khoirunnisa meminta partai untuk transparan soal keuangan mereka. Dia mendorong partai peserta pemilu agar membuktikan bahwa setiap partai memiliki laporan keuangan yang baik.
“Selanjutnya soal transparansi keuangan parpol, kami mendorong partai politik untuk menjadi peserta pemilu harus mampu membuktikan dong laporan keuangannya baik, partai politik yang dapat kursi kan dapat bantuan keuangan negara. Laporan keuangannya kan sekarang ini tidak pernah ditunjukkan secara jelas, per aktivitas,” kata Khoirunnisa.
Selain itu, Perludem juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan dana kepada partai politik. Menurutnya, partai memiliki peran vital dalam menghasilkan pejabat negara.
“Kemudian berikutnya meningkatkan bantuan dana partai. Ini usulan kurang populer ya di publik karena pertanyaannya kan kenapa negara harus meningkatkan keuangannya ke partai? Seperti yang saya sampaikan, parpol punya peran vital bagi demokrasi kita. Semua pejabat kita kan diisi lewat parpol,” kata Khoirunnisa.
Namun, Khoirunnisa meminta bantuan keuangan itu tidak cuma-cuma. Tetapi, negara juga berperan membenahi partai politik Sehingga tata kelola dan keuangan partai menjadi transparan.
“Negara tentu punya tanggung jawab untuk membenahi partai politik. Tapi meningkatkan bantuannya ini tidak cuma-cuma, tapi tata kelolanya juga harus transparan dan jelas,” imbuhnya.
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4746687/perludem-minta-parpol-transparan-soal-keuangan?single=1