Perludem: Uji Materi Presidential Threshold Berpeluang Besar Dikabulkan MK

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden berpeluang besar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, kata Titi, banyak argumenentasi konstitusional baru yang dimunculkan para pemohon dalam uji materi tersebut.

“Dari tujuh permohonan yang saya baca, baik yang diajukan perorangan warga negara ataupun para senator DPD (Dewan Perwakilan Daerah), kita bisa menemukan banyak argumen konstitusional baru yang mestinya dipertimbang untuk menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur Pasal 222 UU Pemilu,” ujar Titi kepada Beritasatu.com, Selasa (1/2/2022).

Titi mencontohkan beberapa argumentasi baru yang diperkuat dalam permohonan para pemohon adalah soal original intent Pasal 6A ayat (2) UUD yang tidak mengenal ambang batas pencalonan saat pembahasannya. Selain itu, kata dia, terdapat juga argumentasi ambang batas pencalonan yang justru dianggap tidak sejalan dengan upaya penguatan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

“Ini sebagaimana praktik mayoritas negara-negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu serentak, yang tidak ada satu pun di antaranya menerapkan ambang batas pencalonan presiden,” tandas Titi.

Salah yang diangkat Titi adalah permohonan yang diajukan 3 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yakin Tamsil Linrung, Fahira Idris, dan Edwin Pratama Putra. Permohonan mereka diterima MK pada 27 Desember 2021 dan teregistrasi pada 5 Januari 2022 dengan nomor perkara 6/PUU-XX/2022. Ketiganya menilai Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013.

Titi menuturkan, Tamsil Linrung dan kawan-kawan dalam permohonannya mendalilkan bahwa secara konstitusional ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak diatur sama sekali norma dalam UUD Tahun 1945. Karena itu, Tamsil Linrung Cs menilai Pasal 222 UU Pemilu dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 6A ayat (1) dan (2) serta Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2).

“Para pemohon berpendapat bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) melainkan kebijakan hukum yang telah ditentukan secara eksplisit oleh UUD Tahun 1945 dan tidak diberikan delegasi kepada Undang-Undang. Adapun pemberian delegasi kepada pembuat undang-undang adalah mengenai tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD Tahun 1945,” jelas Titi.

Dengan argumentasi baru yang disampaikan para pemohon, kata Titi, bakal bisa meyakinkan MK untuk mengubah pandangannya terkait presidential threshold sebagai tertuang dalam 13 putusan MK terdahulu soal ambang pencalonan presiden. Selama ini, kata Titi, MK selalu berpandangan bahwa presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dari pembentuk UU dan presidential threshold bisa memperkuat sistem presidensial.

“Argumen utama MK mislanya yang bisa kita baca dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 maupun Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 bahwa MK menganggap adanya ketentuan ambang batas pengajuan pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk UU sehingga boleh ada boleh tidak dalam UU, bergantung pada keputusan pembentuk UU. Selain argumen open legal policy, ketentuan tersebut juga dianggap MK sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial yang berlaku di Indonesia,” ungkap Titi.

Lebih lanjut, Titi mengatakan ambang batas pencalonan presiden justru tidak kompatibel dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Pasalnya, menggantungkan pencalonan presiden pada kekuatan parlemen yang sesungguhnya merupakan karakter dari sistem parlementer. Apalagi, menurut dia, makin anomali sebab kekuatan parlemen yang diperhitungkan pun kekuatan masa lampau, hasil pemilu lima tahun sebelumnya.

Selain itu, tambahnya, jika risalah perubahan UUD dicermati, original intent-nya tidak menyebutkan adanya kesepakatan soal ambang batas pencalonan presiden.

“Dengan penyelenggaraan pemilu serentak legislatif dan presiden, seharusnya ambang batas pencalonan presiden sama sekali kehilangan logika konstitusional penerapannya. Sebagaimana maksud Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang telah memberi hak partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden, baik secara sendiri-sendiri maupun bergabung dengan partai lain,” pungkas Titi.

 

Artikel ini telah tayang di Beritasatu.com dengan judul “Perludem: Uji Materi Presidential Threshold Berpeluang Besar Dikabulkan MK”, https://www.beritasatu.com/politik/885999/perludem-uji-materi-presidential-threshold-berpeluang-besar-dikabulkan-mk/?view=all

Related Posts