Rilis
Pentingnya Partisipasi Kelompok Marjinal dan Media untuk Kebijakan Publik
yang Inklusif
Oleh:
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (ASPIRASI)
Perludem, Transparency International Indonesia, SETARA, dan AJI
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Transparency International Indonesia (TII), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Setara Institute menginisiasi gerakan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (ASPIRASI). Gerakan ini memiliki tujuan untuk mengawal proses pembentukan kebijakan yang inklusif dan partisipatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, ASPIRASI juga bertujuan untuk melakukan pemantauan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan secara kolaboratif antara
organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, kelompok masyarakat, bahkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintah daerah.
ASPIRASI melihat masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses pembentukan hingga pelaksanaan kebijakan publik di pemerintahan daerah. Ruang kesenjangan pembentukan kebijakan publik di daerah juga potensi semakin
meminggirkan ruang partisipasi yang selama ini menjadi persoalan, khususnya kepada kelompok rentan di tengah kehadiran penjabat kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung yang juga mengabaikan ruang partisipasi publik.
Padahal, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan MK No. 67/PUUXIX/2021, yang menyebutkan meskipun proses penunjukkan penjabat kepala daerah konstitusional, tetapi mekanismenya harus tetap menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas proses. Sayangnya, putusan tersebut tidak ditaati secara serius oleh Pemerintah. Minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam penentuan penjabat kepala daerah ini dikhawatirkan berpotensi mengabaikan juga ruang transparansi, partisipasi, bahkan inklusivitas dalam penyusunan kebijakan publik. Padahal kebijakan publik yang partisipatif dan inklusif dengan melibatkan banyak pihak, khususnya kelompok marjinal dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance sekaligus meningkatkan legitimasi publik terhadap pemerintah daerah.
Untuk itu kami bermaksud menginisiasi ASPIRASI dalam rangka:
- Mendorong tata kelola pemerintahan daerah termasuk penjabat dan calon kepala daerah, yang partisipatif, inklusif, terbuka, dan kolaboratif;
- Mendorong penyusunan kebijakan daerah inklusif melalui pelibatan publik dan kelompok marjinal dalam penyusunan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan oleh penjabat atau calon kepala daerah;
- Penjabat dan calon kepala daerah perlu memiliki keberpihakan terhadap pilihan isu prioritas (kelompok rentan dan media) dalam kebijakan publik di daerah mulai dari proses pembentukan, hingga implementasi kebijakan publik yang dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat utamanya kelompok marjinal
dan media seluas-luasnya;
Narahubung
1. Khoirunnisa Nur Agustyati – Perludem (+62817-0021-868)
2. Alvin Nicola – Transparency International Indonesia (+62 811-8869-711)
3. Novi – Aliansi Jurnalis Independen (+62 0877 7740 7976)
4. Halili Hasan- Setara Institute (+62 852-3000-8880)
