Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti minimnya keterwakilan perempuan dalam politik. Perludem mendorong agar perempuan diberikan ruang dalam politik.
“Iya memang pada realitanya masih sangat sedikit calon kepala daerah perempuan, apalagi yang terpilih. Ini banyak faktornya ya, misalnya kekerasan terhadap perempuan di politik,” kata peneliti Perludem Annisa Alfath dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Annisa mengatakan ada tiga faktor mengapa masih minimnya perempuan di politik, apalagi yang menjadi kepala daerah. Menurutnya hal ini dikarenakan tiga faktor yakni psikolgis, materi, dan sosial budaya yang masih patriarkis.
“Seharusnya perempuan difasilitasi atau didorong untuk terjun ke politik, menjadi kepala daerah misalnya agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih berperspektif gender, anak, dan memperhatikan kelompok marginal,” ucapnya,
“Kalau dilihat, banyak perempuan yang kemudian mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya, misalnya istri, anak atau hubungan darah lainnya dengan tujuan melanjutkan kekuasaan kepala daerah sebelumnya. Ini sangat miris, namun kenyataannya memang begitu,” sambungnya.
Diketahui, data DDI Global Leadership Forecast tahun 2023 menunjukkan bahwa organisasi yang mengabaikan perempuan dalam kepemimpinan demi kepentingan bisnis yang lebih mendesak kemungkinan besar akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Dalam kebanyakan kasus, mengabaikan perempuan dalam statistik kepemimpinan di organisasi mereka akan melemahkan peluang mereka untuk sukses di masa depan.
Kembai ke pandangan Annisa, menurutnya perempuan untuk maju menjadi pemimpin daerah paling tidak bisa dijadikan standar baru bagi para partai politik. Seperti salah satunya sistem meritokrasi harus berjalan, melihat rekam jejak seseorang mengerti atau tidak dalam memimpin suatu organisasi, atau daerah tempat yang dipimpinnya.
Adapun yang perlu didorong untuk mengatasi minimnya keterwakilan perempuan di politik menurut Annisa ada empat hal, yakni:
1. Kaderisasi partai politik yang berperspektif gender. Partai tidak harus memberikan pendidikan politik kepada kader perempuan sehingga perempuan berdaya dan dalam kampanye tidak bersifat sporadis.
2. Pendidikan politik kepada masyarakat yang berperspektif gender, menormalisasi kepemimpinan perempuan.
3. Mendorong kebijakan affirmative action seperti caleg perempuan minimal 30%. misalnya dalam paslon setidaknya ada perempuan yang mengambil peran, baik sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.
4. Mendorong penurunan batas minimum calon independen 6,5-10% menjadi 3-6% seperti semula sehingga mendorong munculnya calon alternatif independen, bukan tidak mungkin ada calon perempuan yang kemudian bermunculan.
Artikel ini telah tayang di Detiknews dengan judul “Perludem: Perempuan Harus Difasilitasi untuk Terjun ke Politik”, https://news.detik.com/berita/d-7492173/perludem-perempuan-harus-difasilitasi-untuk-terjun-ke-politik.