Perludem Sarankan Sumber Dana Pilkada Pasca-Penundaan Diambil dari APBN, bukan APBD
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum ( KPU), DPR, dan Kementerian…
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum ( KPU), DPR, dan Kementerian…
INDOZONE.ID - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni memberikan saran terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengusulkan penganggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber…
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik wacana dana saksi partai politik (parpol) yang dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekaekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, dana saksi partai politik tak perlu…
Wacana pembebanan dana saksi ke APBN kembali digulirkan setelah ditolak dalam pembahasan UU Pemilu Tahun 2017 silam. Direktur Perludem Titi…
Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 2017…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap usulan untuk membiayai pelatihan saksi pemilihan umum (pemilu) akan memboroskan anggaran…
JAKARTA - Deputi Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mempertanyakan mekanisme untuk mengatur penyaluran dana saksi…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, usulan pembiayaan saksi dari partai politik…