TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih memiliki waktu untuk merevisi Undang-undang…
Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan revisi Undang-undang Pilkada untuk melarang…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyarankan adanya revisi terbatas Undang-undang Nomor…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan diperlukan revisi UU Pilkada sebelum menerapkan…
Akhir Maret 2016 Pemerintah secara resmi telah menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang…