Jakarta, CNN Indonesia — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius dalam menggelar Debat Capres 2019 edisi perdana.
“Ada ketidakseriusan dalam mempersiapkan debat,” ujar peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil dalam sebuah diskusi di D’Hotel Setiabudi, Jakarta, Minggu (20/1).
Ketidakseriusan itu, kata Fadli, terlihat kentara dalam beberapa hal. Pertama adalah soal bocornya kisi-kisi pertanyaan debat yang ramai diperbincangkan. Bocornya kisi-kisi itu menyebabkan kedua paslon terpaku pada catatan jawabannya masing-masing yang telah dipersiapkan sebelumnya.
“Kisi-kisi bocor menyebabkan kedua paslon tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan konteks pertanyaan yang berbeda dari apa yang dibocorkan sebelumnya,” jelas Fadli.
Padahal, seyogianya debat mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menilai kapasitas kedua kandidat. Selain itu, lanjutnya, debat juga mampu memperlihatkan kedekatan kedua paslon dengan realitas isu yang ditanyakan.
Selain soal kisi-kisi bocor, Perludem juga menyoroti penentuan panelis dan moderator. Dalam pemilihan itu, KPU dinilai tidak netral dan berada di bawah tekanan kedua pihak kandidat.
“Terjadi pergantian panelis di tengah jalan karena adanya ketidaksetujuan dari paslon,” ujar Fadli.
Tak hanya itu, Perludem juga mempertanyakan formasi penyelenggaraan debat yang terdiri dari 2 kali debat paslon, 2 kali debat capres, dan 1 kali debat cawapres. Formasi itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beleid itu menetapkan penyelenggaraan debat yang terdiri dari 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres.
Selain itu, Fadli juga menyayangkan kehadiran 200 orang pendukung di Hotel Bidakara, tempat diselenggarakannya debat. Kehadiran pendukung yang berlimpah, menurutnya, hanya mengganggu dan tidak memberikan manfaat apa pun terhadap jalannya debat.
“Kita tidak melihat urgensi hadirnya pendukung tersebut di ruang debat. Hanya mengganggu dengan kebisingan dan menambah effort moderator,” kata Fadli.
Menanggapi banjir kritik, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui penyelenggaraan debat capres perdana pada Kamis (17/1) lalu belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
Wahyu mengatakan, ketidakpuasan publik disebabkan oleh ketidakmampuan kedua paslon untuk memanfaatkan metode debat sebagai area kampanye yang lebih meyakinkan dengan membahas berbagai isu-isu utama.
Namun, Wahyu membantah jika lembaganya berada di bawah tekanan politik sebagaimana yang dilontarkan Perludem soal pemilihan panelis.
“Kami memutuskan enam orang, karena itu yang paling memenuhi syarat kami, bukan karena tekanan,” ujar Wahyu dalam kesempatan serupa.
KPU juga telah melakukan evaluasi jalannya debat capres perdana. Hasilnya, KPU memastikan tak ada lagi kisi-kisi pertanyaan yang diberikan pada kandidat pada debat capres edisi kedua.
“Hal ini merupakan keinginan publik yang tidak puas dengan debat perdana yang diwarnai oleh bocoran kisi-kisi pertanyaan,” kata Wahyu.
Dengan ditiadakannya kisi-kisi pertanyaan, Wahyu berharap pelaksanaan debat kedua dan selanjutnya berjalan lebih baik. (ani/asr)